TAJDID.ID~Medan || Mahasiswa Anti Korupsi (MAKI) Sumatra Utara (Sumut) kecewa dengan penyelenggaraan vaksinasi di Gedung Serbaguna Pemerintah provinsi Sumut Jalan Willem Iskandar, Medan, Selasa (3/8/2021).
MAKI Sumut menilai vaksinasi itu berlangsung berantakan dan malah melanggar protokol kesehatan (prokes) karena tidak terkendali.
Acara yang dihadiri Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono beserta para petinggi Polda Sumut, termasuk pejabat Pemprov Sumut, ditengarai tidak terkendali karena membludaknya jumlah peserta ingin divaksin.
“Kami sangat kecewa atas penyelenggaraan vaksinasi di Serbaguna ini. Sangat berantakan sehingga malah melanggar protokol kesehatan. Terlihat dengan ribuan jumlah masa peserta vaksin yang berkerumun, duduk berdekatan, dan juga saling tolak menolak di depan pintu karena mengantre panjang. Hal tersebut justru dapat mengundang klaster baru dan akan meningkatkan angka covid-19 di Sumatera Utara ini,” kata Koordinator Daerah MAKI Sumut Nanda Rizky, lewat keterangan tertulisnya, Kamis (5/8/2021).
Menurut Nanda Rizky, acara ini jelas terbukti gagal dan berantakan sebab melanggar protokol kesehatan tentang jaga jarak. Akibatnya insiden yang tak diinginkan pun terjadi dimana salah seorang wanita pingsan akibat mengantre dan berdesak-desakan di pintu masuk Gedung Serbaguna.
MAKI Sumut meminta Kapolri harus mengambil sikap yang tegas untuk mengevaluasi Kapoldasu, kalau perlu mecopot Irjen. Pol. Drs. R.Z. Panca Putra Simanjuntak, M.Si. dari jabatannya atas kelalaiannya dalam penyelenggaraan vaksinasi tersebut. Tegas Nanda
“Saya berharap untuk kedepannya pemerintah dan penyelenggara vaksinasi agar melaksanakannya lebih efektif dan efisien, agar tidak terjadi lagi seperti ini,” kata Nanda.
***
Diketahui, kronologi kerumunan ini bermula saat ratusan warga mendatangi lokasi vaksinasi dan mengantre selama berjam-jam. Antrean ini membuat massa semakin menumpuk. Karena terlalu lama menunggu, massa akhirnya menerobos pintu masuk sebelah timur gedung tersebut.
Kapolsek Percut Sei Tuan AKP Jan Piter Napitupulu dan sejumlah petugas yang berjaga langsung menertibkan dan menahan agar warga tak masuk ke dalam gedung. Namun jumlah warga yang sangat banyak tidak dapat dibendung dan akhirnya menjebol penjagaan petugas dan masuk ke dalam gedung.
Terkait kerumunan tersebut, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko yang juga berada di lokasi menjelaskan, membludaknya massa dikarenakan jumlah warga yang datang melebihi kapasitas yang telah ditentukan oleh petugas vaksin.
Di mana vaksinasi tersebut ditargetkan untuk 4.000 orang namun warga yang datang melebihi kapasitas. Hal tersebut Ia sampaikan, seperti dalam unggahan di akun Instagram @medantalk pada Selasa (3/8).
“Jadi ini totalnya 4.000 orang. Jadi bukan kekurangan vaksin, jadi tugas kita sudah kita setting untuk jumlah vaksinnya, nggak mungkin kita melebihi. Sekarang aja dari 4.000 sampai jam sekian, nggak mungkin lagi kita nambah. Tenaganya kita juga terbatas,” ujar Riko.
Ia juga mengatakan, masyarakat berdesak-desakan dan akhirnya menerobos masuk ke dalam gedung lantaran takut kehabisan vaksin.
“Tadi masyarakat berkerumun dan berdesakan itu karena takut kehabisan vaksin. Tapi sudah kita kasih pengeritan, bahwa yang bisa vaksin hari ini adalah yang sudah terdaftar. Karena kan kita dari polsek-polsek juga sudah mendata,” lanjutnya
Sementara itu, wakil Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara, Hendra Cipta menyayangkan kerusuhan yang terjadi pada kegiatan Vaksinasi Presisi Polri di Gedung Olahraga (GOR) Serbaguna Pancing Pemprov Sumut Jalan Williem Iskandar, Deliserdang.
“Kita prihatin atas kegiatan vaksinasi yang dilakukan Polda Sumut. Persiapannya kita enggak tahu ya. Tapi ada yang salah dalam pengelolaan pastinya sehingga terjadi kerumunan. Ini sangat disayangkan untuk kegiatan yang positif,” kata Hendra Cipta, dikutip dari CNNIndonesia.com, Rabu (4/8).
Kegiatan itu sempat dihadiri oleh Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono yang didampingi sejumlah petinggi Polda Sumut. Namun, kegiatan vaksinasi massal tersebut malah memicu kerumunan. Ribuan orang datang memaksa untuk masuk ke aula tempat vaksinasi digelar, sehingga berpotensi menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.
“Kegiatan itu menimbulkan kerumunan, jadi sangat berpotensi menyebarkan Covid-19. Harusnya bisa diantisipasi. Kan bukan baru kali itu kepolisian mengadakan kegiatan vaksinasi. Di Lapangan Benteng Medan beberapa kali diadakan vaksinasi dan berjalan kondusif. Karena diatur jam dan orangnya,” ujarnya.
Hendra menilai panitia penyelenggara tidak punya persiapan yang optimal ketika mengadakan kegiatan itu. Bahkan formulir vaksinasi ternyata dijual oleh warga sebesar Rp5.000 per lembar.
Akibatnya, masyarakat datang membludak meski tidak terdata menerima vaksin. Hendra pun mendesak agar polisi mengusut jual beli formulir tersebut.
“Kita mendesak supaya usut itu warga yang jual formulir vaksinnya. Kepolisian harus evaluasi kinerja dan panitianya,” tegasnya. (*)
