TAJDID.ID || Sejumlah kelompok Muslim Austria memprotes dan berencana akan menggugat pemerintah Austria yang baru-baru meluncurkan situs web kontroversial yang disebut dengan “Peta Islam”.
Situs itu memuat nama dan lokasi lebih dari 620 masjid, asosiasi, dan pejabat serta kemungkinan koneksi mereka di luar negeri.
Situs web tersebut diluncurkan oleh Menteri Integrasi Austria Susanne Raab pada Rabu (27/5). Peta tersebut dibuat bersama oleh Universitas Wina dan Pusat Dokumentasi Politik Islam Austria.
Mengutip kabar dari laman Deutsch Welle, pelucuran itu membuat geram kelompok muslim di negara tersebut. Sebuah kelompok muslim terkemuka di Austria yang bernama Muslim Youth Austria berencana untuk mengajukan gugatan terhadap pemerintah Kanselir Sebastian Kurz terkait dengan “peta Islam” kontroversial itu.
Alasan MJO akan mengajukan gugatan karena khawatir hal itu dapat mengarah pada kejahatan kebencian anti-Muslim.
“Penerbitan semua nama, fungsi, dan alamat lembaga dan lembaga Muslim yang telah dibaca sebagai Muslim mewakili lintas batas yang belum pernah terjadi sebelumnya,” begitu keterangan yang dikeluarkan oleh kelompok tersebut.
Protes serupa juga dilontarkan oleh kelompok muslim lainnya, yakni Kelompok Komunitas Agama Islam di Austria (IGGOE). Mereka memperingatkan agar tidak menstigmatisasi semua Muslim yang tinggal di Austria sebagai potensi bahaya bagi masyarakat dan tatanan hukum demokratis di negara itu.
“Kampanye ini memicu rasisme dan menghadapkan warga Muslim pada risiko keamanan besar-besaran,” kata IGGOE dalam sebuah pernyataan.
Sementara itu, dalam klarifikasinya Menteri Integrasi Austria mengatakan, bahwa peta itu tidak ditujukan untuk mencurigai umat Islam secara umum. Melainkan untuk melawan ideologi politik, dan bukan agama.
Protes atas langkah pemerintah Austria itu ternyata juga datang dari luar negara tersebut. Dalam sebuah pernyataan yang diunggah di Twitter pada hari Sabtu (29/5) Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa kebijakan xenofobia, rasis dan anti-Islam Austria meracuni kohesi sosial dan partisipasi.
“Penting bagi Austria untuk berhenti menargetkan imigran dan Muslim dengan memberi label pada mereka dan mengadopsi kebijakan yang bertanggung jawab,” tulis Kementrian Luar Negeri Turki. (*)
