Oleh: Muhammad Syahfriardan, Ketua PC IMM Kota Medan
Kondisi yang sedang terjadi saat ini, seolah sedang menandakan kondisi pemerintahan kita yang sedang abnormal. Bagaimana bisa masyarakat dipaksakan harus hidup normal sedang kondisi kesehatan mereka terus merasa terancam?
Lebih parahnya kehidupan masyarakat kita sebelum pandemi melanda saja bisa dikategorikan tidak normal, new normal yang seperti apa lagi yang pemerintah harapkan.
The new normal merupakan sebuah gaya hidup baru yang harus dilakukan oleh masyarakat, namun masyarakat dapat beraktivitas normal seperti biasa ditengah wabah yang masih melanda. Konsep the new normal ini merupakan konsep yang diinisiasi oleh organisasi kesehatan dunia (WHO), yang baru hadir dalam upaya penuntasan pandemi Corona di dunia.
Inti dari konsep the new normal adalah masyarakat dituntut Pemerintah agar senantiasa membiasakan perilaku kehidupan normal baru, seperti penggunaan alat protokol kesehatan hingga menjaga jarak sosial, di tengah wabah corona yang masih ada.
Walaupun demikian, new normal masih di anggap kurang efektif dalam menurunkan angka terdampak Covid 19. Sebab konsep ini, memaksakan kepada masyarakat untuk dapat hidup sebagaimana biasa normalnya di tengah pandemi, hal ini amat terlalu riskan jika diperhatikan dalam aplikatif nya.
Masyarakat semakin dibuat bingung dengan konsep new normal yang ditawarkan oleh pemerintah sebagai bentuk pelonggaran terhadap peraturan yang sebelumnya.
Bagaimana bisa masyarakat dipaksakan harus hidup normal seperti biasanya di tengah pandemi virus Corona. Parahnya kehidupan masyarakat kita sebelum kasus pandemi ada saja bisa dikatakan sangat tidak normal.
Lantas bagaimana sebenarnya konsep new normal yang pemerintah tawarkan?
.
Konsep kehidupan new normal ini seolah sekaligus menjawab secara tidak langsung bagaimana ketidakseriusannya pemerintah dalam penanganan pandemi Corona. Pemerintah membiarkan begitu saja masyarakat secara alamiahnya dalam melawan pandemi Corona.
.
New normal atau kehidupan normal baru di tengah wabah yang sedang melanda ini seolah menandakan kondisi pemerintah kita yang sedang abnormal (gila ).
Sedang pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saja, yang diharapkan mampu menekan angka laju terdampak virus, belum dirasa mampu secara maksimal dengan ditandai masih meningkatnya jumlah PDP di Indonesia.
Lantas apa dan bagaimana sebenarnya pertimbangan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga berani untuk menawarkan konsep new normal ini kepada rakyat Indonesia.
.
Anggaran Pemerintah dalam Penanganan Corona
Pasalnya dengan pemberlakuan PSBB di Indonesia, pemerintah melalui beberapa kementeriannya sudah mendistribusikan beberapa bentuk bantuan kepada masyarakat yang terdampak baik melalui kementerian sosial, kementerian desa, hingga pengalihan fungsi penggunaan dana desa.
.
Bukan tanggung-tanggung anggaran yang digelontorkan pemerintah dalam bantuan penanganan pandemi ini. Namun hal semacam ini dapat saja menimbulkan permasalahan yang baru di skup internal pemerintah. Sebab dalam kondisi seperti ini, tingkat tranparansi dan arus masuk keuangan negara yang sangat tidak stabil dan tergolong rumit dalam proses auditnya, dapat mengakibatkan permasalahan baru yang bisa saja akan timbul sewaktu-waktu nanti.
Belum selesai dengan permasalahan PSBB, konsep new normal ini menandakan bentuk kelelahan pemerintah terhadap masyarakat nya dalam penanganan kasus Corona. Hipotesa yang bisa saja terjadi, pemerintah seolah merasa telah dirugikan oleh masyarakatnya sendiri melalui beragam pengeluaran anggaran bantuan yang sudah di realisasikan. Sehingga pemberlakuan new normal ini memberikan keluesan kembali pergerakan roda ekonomi kepada masyarakatnya kembali.
Masyarakat Diminta Semakin Dewasa
Masih banyak terjadi kegamblangan yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan pandemi di wilayah Indonesia. Pemerintah dirasa lepas tangan dalam menjaga keamanan dan keselamatan kesehatan warga negaranya.
Bagi masyarakat yang cerdas melihat kebijakan pemerintah yang inkonsisten dan saling tumpang tindih akan menimbulkan gelombang kritik dan ketidakpercayaan yang besar, bahkan yang tidak bisa di hindarkan bisa terjadi perlawanan. Pasalnya pemerintah telah gagal memberikan solusi atas kebijakan yang telah di buatnya sendiri. Pelanggaran atas kebijakan tersebut terang-terangan di lakukan oleh para pejabat pemerintahan bahkan eksekutif pun ikut andil di dalamnya. Dalam setiap kebijakan justru rakyat selalu menjadi korban utama dan menjadi kambing hitam dalam setiap kegagalan kebijakan tersebut. Lantas kebijakan seperti apa lagi yang mau dibuat pemerintah sedangkan di dasari oleh konsep yang abnormal dan terkesan absurd? Biarkan masyarakat umum yang akan menilai nya sendiri.
Hal ini dapat dilihat dengan satu kasus yang pernah terjadi, pemerintah yang dengan mudahnya membebaskan keluar masuk tenaga kerja asing yang kebanyakan berasal dari Tiongkok china, namun malah memperketat rakyatnya. Ada apa sebenarnya yang terjadi dengan pemerintah kita?
.
Namun dengan begitu, masyarakat dirasa harus mampu berfikir secara dewasa dalam kondisi seperti sekarang ini. Pemerintah tak akan mampu dengan sendirinya dalam menyelesaikan penanganan pandemi ini tanpa bantuan dari masyarakat Indonesia.
.
Masyarakat akan mampu berdikari dalam pemulihan kembali kondisi negara, baik disisi ekonomi, sosial, dan kesehatan jika dibarengi dengan kebijakan dan regulasi pemerintah negara yang efektif dan tepat sasaran.
Keputusan itu harus jelas dan tegas jika harus diberlakukan maka harus menghapus keputusan sebelumnya bukan saling tumpang tindih. Dalam artian membuat hukum dengan melanggar hukum yang lain apalagi dengan menabraknya, dan itu tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun.
Dalam keadaan negara yang sedang berlangsung saat sekarang ini untuk kembali ke kondisi yang normal sebenar-benarnya normal, bukan dalam bentuk kondisi normal negara yang hanya direkayasa semata dalam praktiknya. (*)
