TAJDID.ID-Mataram || Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta DPRD Provonsi NTB bertanggungjawab atas tindakan represif personil Pengamanan Dalam (Pamdal) terhadap peserta aksi unjuk rasa pengawalan pelantikan DPRD Propinsi NTB oleh PC IMM Kota Mataram, Senin (2/9) di depan Kantor DPRD NTB.
ketua DPD IMM NTB, Miftahul Khair menjelaskan, aksi tersebut dibangun dengan tujuan mengingatkan serta mengawal kinerja DPRD NTB selama 5 Tahun Kedepan.
“Dan bagi Kami ini adalah aksi yang sangat wajar karena salah satu tugas mahasiswa adalah penyambung lidahnya rakyat , pengayom, dan melahirkan gagasan-gagasan yang mencerahkan,” ujarnya.
Namun ia menyayangkan, demo yang berlangsung hampur satu setengah jam tersebut direspon sangat represif oleh pihak Pamdal DPRD NTB. Menurutnya, hal ini sangat tidak mencerminkan prinsip demokrasi yang baik, dan tidak menjunjung tinggi kebebasan beraspirasi.
“Karenanya kita meminta Pamdal yang melakukan tindakan represif itu ditindak, kalau perlu dipecat,” tegas Miftahul.
Ia juga meminta kepada Ketua DPRD untuk bertanggung jawab penuh atas biaya pengobatan salah satu anggota IMM yang jadi korban tindakan represif Pamdal di depan kantor DPRD Provinsi NTB
“Dan kami akan segera laporkan kasus ini Ke Polda NTB untuk di tindak lanjuti sebagaimana mestinya.” tegasnya. (*)
Liputan: Yandis Al-Fauzan Nababan
