TAJDID.ID~Jakarta 🔳 Perwakilan enam komunitas iman di Indonesia berkumpul dalam kegiatan Workshop Konsolidasi Aksi Iklim Lintas Iman bertajuk “Dari Dialog Menuju Aksi Kolaboratif: Membangun Gerakan Ekologi Lintas Agama yang Berkelanjutan” yang diselenggarakan oleh Yayasan Amanah Daya Nusantara (AYANA) bersama STF UIN Jakarta di Ecodeck, Hutan Kota by Plataran, Jakarta, Rabu (10/6).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian diskusi yang melibatkan perwakilan Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu untuk memperkuat kolaborasi lintas iman dalam merespons krisis iklim.
Eco Bhinneka Muhammadiyah turut berpartisipasi melalui kehadiran Hening Parlan, Direktur Eco Bhinneka Muhammadiyah sekaligus Fasilitator Nasional Interfaith Rainforest Initiative (IRI) Indonesia, serta Dzikrina Farah Adiba, Program Manager SMILE (Strengthening Youth Multifaith Leader Initiative for Climate Justice Through Ecofeminism) Eco Bhinneka Muhammadiyah.
Direktur Eksekutif AYANA, Rizal Algamar, mengatakan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat mengenai krisis iklim menjadi tantangan besar dalam upaya mendorong aksi iklim yang lebih luas. Berdasarkan riset yang dilakukan AYANA terhadap lebih dari 4.000 responden, sekitar 70 persen masyarakat di Pulau Jawa belum memahami isu krisis iklim secara utuh.
“Tokoh agama merupakan kelompok yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi di tengah masyarakat. Ini menjadi peluang besar untuk mengedukasi masyarakat tentang krisis iklim dengan bahasa yang sederhana dan berbasis nilai-nilai yang mereka yakini,” ujar Rizal.
Menurutnya, pendekatan berbasis nilai (value-based segmentation) menjadi penting agar program lingkungan lahir dari nilai yang dipercaya masyarakat, sehingga tidak dipandang sebagai agenda dari luar. Ia menegaskan bahwa seluruh agama memiliki landasan yang kuat untuk mendorong aksi iklim, namun berbagai inisiatif yang sudah berjalan masih cenderung terfragmentasi dan belum terhubung dalam gerakan yang lebih besar.
Sementara itu, Prof. Amelia Fauzia, dari Social Trust Fund (STF) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, memaparkan hasil enam diskusi kelompok terarah yang menunjukkan bahwa seluruh komunitas iman telah memiliki program lingkungan unggulan masing-masing. Mulai dari Eco-Pesantren dan Green Waqf di kalangan Muslim, Bulan Lingkungan dan Gerakan Tanpa Plastik di gereja, Eco-Vihara di komunitas Buddha, Green Dharma dan konservasi mangrove di komunitas Hindu, hingga Laudato Si’ dan gerakan ekoteologi di lingkungan Katolik.
“Setiap komunitas memiliki landasan teologis yang kuat dan program lingkungan yang sudah berjalan. Tantangannya adalah bagaimana berbagai inisiatif tersebut dapat saling terhubung sehingga menghasilkan dampak yang lebih luas,” jelas Amelia.
Ia menambahkan bahwa sejumlah tantangan masih dihadapi bersama, antara lain rendahnya literasi lingkungan masyarakat, keterbatasan pendanaan jangka panjang, lemahnya koordinasi antar komunitas, serta minimnya regenerasi kader muda.
Berdasarkan hasil rangkaian FGD, forum ini merekomendasikan empat agenda prioritas bersama, yaitu Gerakan Nasional Rumah Ibadah Ramah Lingkungan Lintas Iman, pembentukan Sekretariat Bersama, Program Pemuda Lintas Iman untuk Keadilan Iklim, serta pengembangan Filantropi Hijau Lintas Iman.
Dalam forum tersebut, Hening Parlan mengusulkan pengembangan Faith-Based Climate Resilience Hub, yaitu model aksi iklim lintas iman yang mengintegrasikan pendidikan iklim, ekonomi hijau, konservasi lingkungan, dan penguatan ketahanan masyarakat. Menurutnya, komunitas iman memiliki modal sosial yang sangat kuat untuk membangun respons kolektif terhadap krisis iklim yang semakin dirasakan oleh masyarakat, terutama kelompok rentan.
“Nilai-nilai agama perlu diterjemahkan menjadi aksi yang terukur dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi lintas iman, kita dapat membangun ketahanan masyarakat sekaligus memperkuat keadilan ekologis di berbagai daerah,” ujar Hening.
Sementara itu, dalam diskusi kelompok, Dzikrina Farah Adiba menyoroti perlunya memperkuat kapasitas organisasi dan komunitas berbasis iman dalam mengakses serta mengelola berbagai skema pendanaan lingkungan.
“Penting bagi organisasi dan komunitas berbasis iman untuk mengenal berbagai skema filantropi hijau. Dengan begitu, mereka dapat merancang program yang lebih baik sekaligus memiliki kemampuan mengakses dan mengelola pendanaan untuk mendukung aksi iklim,” ujarnya.
Menurut Farah, lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman adalah hak setiap orang. “Karena itu, perempuan, pemuda, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya perlu menjadi bagian dari solusi serta dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait isu lingkungan dan iklim,” pungkasnya. (*)
✍️ Farah
