Oleh: Jufri
Ketua PD Muhammadiyah Kota Tebing Tinggi
Hari ini saya ikut senang dan bangga oleh sebuah unggahan sederhana dari ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan , Ustadz Maulana Siregar , tentang pelantikan pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Medan yang berlangsung di gedung Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Sepintas, ia tampak seperti agenda rutin organisasi. Namun semakin dipikirkan, semakin terasa bahwa peristiwa seperti ini menyimpan makna yang lebih dalam dari sekadar formalitas.
Ada sesuatu yang menarik ketika pelantikan lembaga ulama justru berlangsung di rumah besar Muhammadiyah, sebuah gerakan yang sejak awal dikenal dengan semangat pembaruan, rasionalitas, dan keberpihakan pada kemajuan umat. Seolah-olah, ruang itu tidak hanya menjadi tempat seremonial, tetapi juga simbol pertemuan antara otoritas keagamaan dan energi perubahan.
Di tengah dunia yang semakin riuh, di mana kebenaran sering kali kalah cepat dari sensasi, keberadaan ulama tidak lagi cukup hanya hadir di mimbar. Ia dituntut hadir di ruang-ruang yang lebih luas, di media sosial, di ruang publik, bahkan di ruang batin masyarakat yang mulai lelah dengan pertengkaran tanpa arah. Maka pelantikan hari ini, jika dimaknai lebih jauh, bukan sekadar pengukuhan jabatan, tetapi pengukuhan tanggung jawab zaman.
Kota Medan merupakan kota multikulturalisme yang sudah dikenal sejak zaman dahulu sebagai kota perdagangan dan jasa, sekaligus kota peradaban .Karena itu Majelis Ulama dan Muhammadiyah sama – sama berkepentingan agar umat dan masyarakat tetap mendapatkan pencerahan. Pelantikan di gedung Muhammadiyah itu menjadi simbol kebersamaan dan persaudaraan umat menuju semangat berkemajuan yang berkelanjutan.
Kita hidup di masa ketika agama bisa dengan mudah dijadikan alat pembenaran, bahkan untuk hal-hal yang jauh dari nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Di titik inilah peran Majelis Ulama Indonesia menjadi sangat strategis, bukan hanya memberi fatwa, tetapi juga menuntun cara berpikir. Bukan hanya menjaga batas halal dan haram, tetapi juga menjaga akal sehat umat agar tidak terseret arus ekstremitas.
Sementara itu, Muhammadiyah mengingatkan kita bahwa Islam tidak berhenti pada teks, tetapi harus hidup dalam konteks. Bahwa keberagamaan tidak boleh kehilangan relevansi sosialnya. Maka ketika dua entitas ini bersinggungan dalam satu momentum, harapan pun ikut dilantik: harapan akan lahirnya kepemimpinan keagamaan yang tidak hanya kuat dalam dalil, tetapi juga cerdas membaca realitas.
Namun tentu saja, harapan selalu datang bersama ujian. Tantangan ke depan tidak ringan. Polarisasi masyarakat, derasnya arus informasi, hingga godaan politik praktis akan terus menguji integritas dan kebijaksanaan para pengurus yang baru dilantik. Di sinilah publik akan menilai—apakah mereka sekadar pengurus organisasi, atau benar-benar penjaga nurani umat.
Pada akhirnya, pelantikan seperti ini mengajarkan satu hal sederhana: bahwa jabatan dalam urusan agama bukanlah kehormatan semata, melainkan amanah yang berat. Ia bukan hanya disaksikan manusia, tetapi juga dipertanggungjawabkan di hadapan nilai-nilai yang lebih tinggi.
Dan kita, sebagai bagian dari masyarakat, tentu berharap, semoga yang dilantik hari ini bukan hanya memulai masa jabatan, tetapi juga membuka jalan bagi lahirnya kebijaksanaan yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih menenangkan bagi umat dan bangsa, khususnya di kota Medan. (*)
Silaturahmi Kolaborasi Sinergi Harmoni
