Oleh : Jufri
Ketua PD Muhammadiyah Kota Tebing Tinggi
Menyiapkan kader bukan sekadar rutinitas organisasi, tetapi bagian dari napas panjang demokrasi di tubuh Muhammadiyah. Di sinilah keunikan gerakan ini: demokrasi tidak hanya menjadi mekanisme memilih pimpinan, melainkan ruang pembelajaran kolektif untuk menumbuhkan generasi penerus yang matang secara pemikiran, akhlak, dan kepemimpinan.
Menjelang Muktamar 49 Muhammadiyah, kita diingatkan kembali bahwa setiap forum permusyawaratan dalam Muhammadiyah sesungguhnya adalah sekolah demokrasi—tempat kader ditempa, diuji, sekaligus dipercaya.
Demokrasi sebagai Tradisi, Bukan Sekadar Prosedur
Sejak awal berdiri, Muhammadiyah menanamkan budaya musyawarah sebagai cara mengambil keputusan. Dari ranting hingga pusat, tradisi rapat, tanwir, musyawarah wilayah, hingga muktamar membentuk ekosistem demokrasi yang hidup dan berkelanjutan.
Demokrasi Muhammadiyah tidak berhenti pada pemilihan pimpinan. Ia menyentuh:
budaya menyampaikan pendapat,
keberanian berbeda pandangan,
kedewasaan menerima keputusan bersama,
serta keikhlasan bekerja setelah keputusan diambil.
Di ruang-ruang musyawarah inilah kader belajar bahwa kepemimpinan bukan soal menang atau kalah, tetapi soal amanah dan tanggung jawab.
Muktamar: Panggung Besar Kaderisasi
Muktamar sering dipahami sebagai forum tertinggi organisasi. Namun lebih dari itu, muktamar adalah panggung besar kaderisasi.
Disana : gagasan dipertemukan,
pengalaman dipertukarkan, generasi lama dan generasi baru berdialog, dan masa depan gerakan dirumuskan bersama.
Setiap muktamar sesungguhnya adalah momentum regenerasi. Ia menjadi titik temu antara pengalaman dan energi baru. Senior memberi arah, generasi muda membawa perspektif zaman.
Karena itu, suksesnya muktamar tidak hanya diukur dari siapa yang terpilih, tetapi dari seberapa kuat kaderisasi yang terjadi di balik proses tersebut.
Demokrasi yang Mendidik Karakter
Demokrasi di Muhammadiyah memiliki nilai pendidikan karakter yang kuat. Ia mengajarkan bahwa: jabatan bukan tujuan, melainkan amanah, perbedaan bukan ancaman, melainkan kekayaan, dan keputusan bersama adalah tanggung jawab bersama.
Di sinilah kader belajar menjadi pemimpin yang dewasa. Mereka belajar:
sabar dalam proses, lapang dalam menerima hasil, dan konsisten dalam pengabdian.
Nilai-nilai ini sangat penting di tengah realitas demokrasi modern yang sering terjebak pada polarisasi dan konflik berkepanjangan.
Tantangan Demokrasi di Era Digital
Muktamar ke-49 hadir di tengah era digital yang penuh percepatan. Informasi bergerak cepat, opini terbentuk instan, dan dinamika organisasi menjadi semakin terbuka.
Ini membawa dua tantangan sekaligus peluang:
1. Kader harus semakin cerdas dan literat digital.
2. Budaya musyawarah harus tetap dijaga di tengah arus opini yang deras.
Demokrasi Muhammadiyah harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan ruhnya: musyawarah, hikmah, dan keikhlasan.
Dari Muktamar untuk Masa Depan Bangsa
Kader Muhammadiyah tidak hanya dipersiapkan untuk memimpin organisasi, tetapi juga untuk berkontribusi bagi bangsa. Banyak tokoh lahir dari rahim proses kaderisasi Muhammadiyah—di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, hingga kebangsaan.
Karena itu, setiap muktamar sesungguhnya memiliki dampak yang lebih luas dari sekadar internal organisasi. Ia ikut menentukan kualitas kontribusi Muhammadiyah bagi Indonesia di masa depan.
Demokrasi yang Menumbuhkan Harapan
Menjelang Muktamar 49 Muhammadiyah , kita diingatkan bahwa kekuatan Muhammadiyah bukan hanya pada amal usahanya yang besar, tetapi pada proses demokrasi yang terus melahirkan kader.
Selama demokrasi tetap hidup, kaderisasi akan terus berjalan.
Selama kaderisasi berjalan, Muhammadiyah akan tetap relevan.
Dan selama Muhammadiyah relevan, harapan untuk umat dan bangsa akan terus menyala. (*)
Silaturahmi Kolaborasi Sinergi Harmoni
