✍️ M. Risfan Sihaloho
Setiap tahun, Indonesia selalu disuguhi drama yang sama: perbedaan penetapan awal Ramadan dan Idul Fitri. Tahun ini, Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal 1447 H berbeda dengan pemerintah. Rutinitas ini biasa terjadi. Tapi yang tidak biasa adalah derasnya serangan yang dilancarkan oleh para “bigot” berjubah agama—mereka yang alergi dan tidak tahan melihat perbedaan ijtihad.
Tahun ini, ada dua “tokoh” yang layak mendapat penghargaan khusus dalam lomba “Paling Gencar Menyerang Perbedaan”,
Pertama, Cholil Nafis, Wakil Ketua Umum MUI, yang dengan lantang menyatakan bahwa mengumumkan Hari Raya Idulfitri berbeda dari pemerintah hukumnya haram .
Kedua, Ainun Najib, tokoh muda NU, “hanya becanda” dengan cuitan tendensius di akun X: *”Hisabnya Muhammadiyah memang lain daripada yang lain”* .
Dua pernyataan ini, dari dua tokoh dengan latar belakang berbeda, namun berasal dari satu ormas yang sama, menggambarkan dengan sempurna bagaimana “bigot” bekerja di Indonesia.
Anatomi Bigot ala Bronner: Mereka Takut pada Perbedaan
Stephen Eric Bronner, dalam bukunya The Bigot: Why Prejudice Persists, mengajarkan kita untuk mengenali bigot dari tiga topengnya: The True Believer (penganut sejati), The Elitist, dan The Chauvinist . Cholil Nafis dan Ainun Najib memainkan peran-peran ini dengan apik.
Cholil Nafis, dengan posisinya sebagai Wakil Ketua Umum MUI, tampil sebagai The True Believer. Ia bukan sekadar menyampaikan pendapat, ia menghakimi. Dalam acara yang disiarkan nasional, ia mengimbau masyarakat untuk mengikuti pemerintah jika ingin “selamat dunia akhirat” . Ia bahkan melabeli perbedaan penetapan Idulfitri sebagai tindakan haram .
Pernyataan ini sempat memicu keributan publik dan mendapat respons pedas dari Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Haedar meminta agar MUI lebih bijaksana dan tidak melayangkan pernyataan “bernada penghakiman” . “Nanti, sebelum puasa malah sudah batal puasanya, karena mencela dan menghakimi perbedaan ijtihad dengan otoritas keagamaan yang monolitik,” kata Haedar . Sebuah sindiran halus yang sangat menohok dan pantas.
Baca juga: Kafilah itu Bernama Muhammadiyah
Pakar hukum tata negara Feri Amsari juga menyayangkan sikap ini. Ia mempertanyakan dasar pelabelan “haram” tersebut . Apakah perbedaan ijtihad yang telah diakui keabsahannya oleh para ulama lintas mazhab selama berabad-abad layak disebut haram? Ini bukan sekadar perbedaan pendapat, ini adalah penyempitan ruang publik yang persis seperti diingatkan Bronner: bigot ingin mempersempit ruang publik sehingga hanya orang yang sepemikiran dengannya yang boleh ada .
Sementara itu, Ainun Najib memainkan peran The Elitist. Ia menulis di akun X: “Alhamdulillah hasil Rukyatnya NU sama dengan Hisabnya MUIS Singapura. Hisabnya Muhammadiyah memang lain daripada yang lain 😬”* .
Konyolnya, ia menyebut ini sebagai “becandaan” setelah mendapat protes warganet . Namun, “becandaan” seperti ini bukan sekadar canda, ia adalah bentuk sikap merasa lebih superior.
Bronner menyebut bigot memiliki “pre-reflective assumptions” yang “fixed, finished, and irreversible” . Mereka tidak butuh dialog, mereka butuh pengakuan. Ainun Najib, dengan cuitan tendensiusnya, menganggap hisab Muhammadiyah sebagai “aneh” karena berbeda dari NU dan Singapura.
Padahal, seperti dijelaskan pakar falak UMM, Muhammadiyah kini menggunakan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang berbasis hisab astronomis . KHGT didasarkan pada prinsip bahwa jika hilal memenuhi parameter di satu wilayah Bumi, ketetapan itu berlaku global . Bukan aneh, tapi ijtihad global.
Perbedaan Metode Bukan “Aneh” tapi “Rahmat”
Perbedaan metode hisab dan rukyat bukan hal baru. Muhammadiyah menggunakan hisab hakiki dengan kriteria KHGT , sementara pemerintah menggunakan kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura) dengan ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat .
Pakar Ilmu Falak UMM, M. Syarif, menjelaskan bahwa perbedaan ini bukan soal benar-salah, tetapi soal metodologi . “Perbedaan penetapan awal Ramadan adalah bagian dari dinamika ijtihad umat Islam. Ini bukan soal benar-salah, tetapi soal metodologi,” tegasnya . KHGT Muhammadiyah menggunakan konsep kesatuan matlak global (ittihad al-mathali’), sementara pemerintah menggunakan konsep perbedaan matlak .
MAARIF Institute, dalam pernyataan sikapnya, menegaskan bahwa perbedaan ini adalah perbedaan furuiyyah (cabang) yang telah diakui keabsahannya oleh para ulama lintas mazhab selama berabad-abad . Direktur Eksekutif MAARIF Institute Andar Nubowo mengatakan, “Kemajemukan ijtihad seharusnya dirayakan sebagai rahmat, bukan diperlakukan sebagai penyimpangan” .
Bahkan MUI Banyuwangi, dalam imbauannya, mengajak masyarakat untuk saling menghormati. Ketua MUI Banyuwangi, KH. A. Muhaimin Asymuni, menegaskan bahwa perbedaan tersebut tidak boleh menjadi pemicu perpecahan . “Tak perlu saling menghujat, mari saling menghormati dan belajar satu sama lain,” katanya .
Bigot di Media Sosial: Becandaan yang Menyakiti
Media sosial menjadi taman bermain yang paling nyaman bagi bigot. Di sinilah topeng anonim dipasang, dan pasukan buzzer dikerahkan. Ainun Najib, dengan statusnya sebagai tokoh publik, seharusnya lebih bijak. Tapi ia memilih “becandaan” yang justru memicu perpecahan.
Menyadari protes warganet, Ainun Najib akhirnya meminta maaf. Ia menulis: “Terimakasih tegurannya semuanya 🙏 mohon maaf lahir batin buat teman-teman Muhammadiyah atas kalimat saya yang terakhir… Tadinya mau mention mas @ismailfahmi buat godain tapi kelewat 😅🙇♂️ jadinya kesannya serius bukan becandaan.”* .
Ini adalah pola klasik bigot: setelah menyakiti, mereka mengaku “becanda”. Namun, seperti yang diingatkan Bronner, bigot tidak butuh kebenaran, mereka butuh pembenaran atas kebenciannya . Dalam hal ini, “becandaan” adalah bentuk pembenaran.
Bagaimana Menyikapi?
Menghadapi “bigot” seperti ini, kita tidak bisa diam. Namun, berdebat dengan mereka di kolom komentar adalah tindakan sia-sia. Mereka tidak butuh argumen, mereka butuh perhatian.
Pertama, kita perlu meluruskan fakta. Perbedaan ini bukan aneh, tapi wajar. Muhammadiyah menggunakan KHGT yang berbasis hisab astronomis dan bertujuan menyatukan kalender Islam global . Pemerintah menggunakan kriteria MABIMS yang berbasis rukyat dan hisab . Keduanya sah dan memiliki landasan ilmiah yang kuat.
Kedua, kita harus mendukung pernyataan MAARIF Institute yang mendesak aparatur pemerintah untuk melindungi hak warga negara dalam beribadah . “Hak beribadah adalah hak asasi manusia yang paling mendasar dan tidak dapat diganggu gugat,” tegas MAARIF Institute . Negara wajib memastikan setiap warga dapat beribadah dengan aman tanpa diskriminasi.
Ketiga, kita perlu menolak narasi yang mempersempit ruang publik. Seperti diingatkan Azmi Izuddin dalam tulisannya di Klikmu, melabeli ijtihad sebagai haram adalah langkah yang secara metodologis sulit dipertanggungjawabkan dalam wacana hukum Islam . “Islam adalah agama yang memberikan ruang sangat luas bagi akal dan ijtihad dalam masalah furu’iyyah (cabang), bukan masalah ushul (pokok),” tulisnya .
Penutup
Stephen Eric Bronner mengingatkan bahwa bigot selalu merasa terancam oleh modernitas dan perubahan . Perbedaan ijtihad adalah perubahan yang menakutkan bagi mereka. Mereka ingin dunia yang homogen, hitam-putih, dan nyaman bagi ego mereka yang rapuh.
Di Indonesia, bigot ini masih merasa nyaman. Mereka masih bebas melabeli ijtihad orang lain sebagai “haram”. Mereka masih bebas “becanda” dengan cara merendahkan ijtihad orang lain.
Kita harus memastikan bahwa mereka tidak nyaman lagi. Seperti diingatkan Bronner, kita mungkin tidak bisa menghilangkan prasangka sepenuhnya, tapi kita bisa meminggirkan prasangka . Mari kita rawat ruang publik yang lapang dan inklusif, di mana perbedaan adalah rahmat, bukan ancaman.
Dan untuk para “bigot” yang masih gemar “becanda” di media sosial: becandaan kalian tidak lucu. Dan jika kalian merasa “selamat dunia akhirat” hanya dengan mengikuti pemerintah, itu urusan kalian. Tapi jangan paksakan keselamatan kalian pada kami. (*)
