TAJDID.ID~Kuala Lumpur || Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FH UMSU), Padian Adi S. Siregar, S.H., M.H., menghadiri Forum ASEAN Peoples 2025 yang diselenggarakan pada 24 Oktober 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia, sebagai bagian dari rangkaian KTT ASEAN 2025. Kegiatan ini diinisiasi oleh jejaring ASEANPeoples@ASEAN2025 bersama Forum Organizasaun Naun Govermentál Timor-Leste (FONGTIL) dan menjadi wadah penting bagi masyarakat sipil serta akademisi dari seluruh kawasan Asia Tenggara untuk membahas isu-isu pertumbuhan inklusif, hak asasi manusia, dan peran masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan menuju ASEAN Community Vision 2045.
Forum yang mengusung tema “ASEAN Getting It Right: Peoples at the Core” ini menegaskan komitmen masyarakat sipil untuk menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan ASEAN. Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai negara, termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei, Singapura, dan Timor Leste, serta mitra dari Jerman, Kanada, Korea Selatan, Inggris, dan India. Acara ini juga menjadi tindak lanjut dari kegiatan ASEANPeoples@ASEAN2025 yang telah berlangsung pada 24–25 Mei 2025 di tempat yang sama, di mana Padian Adi turut menjadi delegasi Indonesia dan aktif dalam klaster tematik Consumer Rights.
Dalam forum tersebut, Padian Adi terlibat dalam pembahasan mengenai penguatan hak-hak konsumen di kawasan ASEAN melalui tema “Empowering People for Sustainable Lifestyles: Advancing SDG 12 through Advocacy, Education, and Monitoring.”
Beberapa isu utama yang diangkat dalam forum ini antara lain Right to Repair, Sustainability Labelling, dan Greenwashing. Ketiga isu tersebut dinilai sangat penting dalam memperkuat kesadaran konsumen terhadap praktik konsumsi yang adil, transparan, dan berkelanjutan.
Menurut Padian Adi penguatan kesadaran konsumen menjadi langkah penting dalam menciptakan masyarakat ASEAN yang adil dan berdaya. Ia menegaskan bahwa hak untuk memperbaiki, mendapatkan informasi yang benar, dan berpartisipasi dalam konsumsi berkelanjutan merupakan bagian dari hak asasi manusia modern.
Hasil dari forum ini kemudian dirangkum dalam Advisory Paper ASEANPeoples@ASEAN2025 yang diserahkan kepada Ketua ASEAN 2025, Datuk Seri Anwar Ibrahim, melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia, sebagai rekomendasi kebijakan untuk memperkuat perlindungan konsumen, transparansi pasar, serta akuntabilitas korporasi di kawasan Asia Tenggara. (*)
