TAJDID.ID~Medan || Sebanyak 14 Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang ada di Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) bersama para dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FISIP UMSU) dan utusan lembaga lainnya membahas tata kelola pemerintah desa. Kegiatan yang bertema “Temu Konsultasi Legislasi Pusat-Daerah dalam Rangka Pemantauan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah terkait Tata Kelola Pemerintahan Desa ke Provinsi Sumatera Utara” dilaksanakan di Auditorium UMSU, kampus Jalan Mukhtar Basri, Medan, Jumat (22/11).
“Selamat datang kami sampaikan kepada semua anggota DPD RI yang hadir di kampus UMSU. Kami merasa bangga dilibatkan dalam kegiatan temu konsultasi legislasi pusat daerah yang kali ini fokus kepada tata kelola pemerintahan desa,” ujar Wakir Rektor III UMSU, Dr. Rudianto, M,Si, dalam sambutannya mewakili Rektor UMSU.
Rudianto melanjutkan, UMSU sebagai lembaga pendidikan tinggi dan FISIP sebagai fakultas sudah lama terlibat dalam kegiatan pemberdayaan desa. “Kegiatan dengan DPD RI ini tentu akan bermanfaat dalam rangka melanjutkan berbagai kegiatan untuk pengembangan desa,” katanya lagi.
Delegasi Pimpinan BULD RI yang hadir ke UMSU adalah H. Abdul Hamid, S.Pi., M.Si (Wakil Ketua II BULD) dan Agita Nurfianti, S.Psi. (Wakil Ketua III BULD). Sednagkan para anggota yang ikut serta H. Sudirman Haji Uma, S. Sos, K.H. Muhammad Nuh, M.S.P. Sumut, H. Jelita Donal, Lc. Dra. Hj. Elviana, M.Si. , Dr. Ratu Tenny Leriva, M.M, Drs. Ahmad Bastian Sy, Ir. H. Darmansyah Husein , Fahira Idris, S.E., M.H., Kondang Kusumaning Ayu, S.Psi, Dr. Habib Ali Alwi, M.Si, Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik, dan Ir. Abraham Liyanto.
Dosen FISIP yang ikut aktif membahas topik tersebut adalah Wakil Dekan 1 FISIP, Dr. Abrar Adhani, M.I.Kom, WD 3 Dr. Hj. Yurisna Tanjung, MAP, Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP dan Sekretaris Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.Si, Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Akhyar Anshori, M. IKom, Sekretaris Program Studi Kesejahteraan Sosial Dr. Sahran Saputra., S.Sos., M.Sos.
Kemudian Dr. Ribut Priadi, Dr. Sigit Hardiyanto, Nalil Khariyah, M.Pd, Nurhasanah Nasution, M.IKom, Yulhasni, M.Si, Winda S. Meliala, MSP, Abdurrahman Zuhdi, M.Si, Al Wafi M. IKom, dan Arif Hamdani Margolang, M.IKom.
Abdul Hamid, yang mewakili rombongan DPD RI menyampaikan alasan memilih Sumatera Utara sebagai lokasi tujuan kegiatan adalah karena daerah ini sangat luas dan memiliki banyak desa dengan berbagai karakternya.
Tujuan dari kegiatan ini sendiri adalah untuk mendapatkan pandangan dan masukan secara komprehensif dari akademisi, asosiasi pemerintah desa dan institusi pemerhati pelaksanaan otonomi daerah, antara lain terkait pengaturan tata kelola pemerintahan desa, informasi mengenai penggunaan dana desa serta pertanggungjawabannya, berbagai data terkait regulasi/kebijakan perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa dan penyusunan peraturan desa, bentuk-bentuk partisipasi masyarakat desa, pemberdayaan, dan system, hingga eksistensi Desa Adat dan Desa Wisata.
Tiga Narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan itu menyampaikan paparannya dengan jelas dan menarik. Para narasumber itu adalah Assoc. Prof. Dr. H. Mujahiddin, S.Sos, MSP, dosen FISIP UMSU, kemudian Ir. James Eric Siagian, M.Si selaku Koordinator Provinsi RMC-VII Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Provinsi Sumatera Utara, dan Putra Landry Sitepu, M.Si, Kepala Bidang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara.
Dipandu oleh Moderator Faizal Hamzah Lubis, S.Sos, M.I.Kom, Sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UMSU, kegiatan diskusi berlangsung menarik. Umumnya baik narasumber maupun peserta sepakat bahwa pemberdayaan desa dan masyarakatnya memang harus terus digalakkan. (*)
