TAJDID.ID~Banda Aceh || Akademisi Universitas Muhammadiyah Aceh (UNMUHA), Dr Taufik Abdul Rahim mengatakan, bahwa situasi Aceh makin hari makin tak karuan dikarenakan terjadi kesalahan kebijakan dalam pengentasan kemiskinan dan penggunaan dana refocusing tidak tepat sasaran
“Parahnya lagi, kontrol dari legislatif juga lemah. DPR Aceh dikebiri dengan alokasi POKIR,” ujar Taufik dalam diskusi publik “Kemiskinan, Dana Refocusing dan KPK di Aceh”, Senin (26/7) di Banda Aceh. .
Menurut Taufik, di Aceh banyak indikator yang membuat kemiskinan terus menerus terjadi. Misalnya pendapat masyarakat Aceh rendah dan di bidang Kesehatan, stunting nomor 3 nasional.
“Persoalan kemiskinan di Aceh sangat mendasar, karena dengan penduduk 5 juta penduduk, tapi kemiskinan tertinggi di Sumatera,” ungkapnya.
Lebih lanjut dikatakannya, sampai saat ini, walau Aceh memiliki dana DOKA, tapi tidak membawa dampak sama sekali ke masyarakat Aceh. Kemiskinan terus terjadi, pengangguran terus bertambah, penderitaan masyarakat kian hari makin gawat.
“Tapi Pemerintah Aceh santai saja bekerja, tidak ada terobosan apa-apa,” ujarnya.
Begitu juga dengan Pembangunan rumah duafa dan fakir miskin tidak dilakukan oleh Gubernur Nova Iriansyah. Padahal, kata Taufik, pembangunan itu masuk dalam Qanun RPJM.
Sayangnya Anggota DPR Aceh seperti kehilangan taji kritisnya. Padahal kalau RPJM tidak dilakukan oleh Gubernur. DPR Aceh wajib mengkritisi Gubernur Nova Iriansyah. Mempertanyakan alasan tidak dibangunnya rumah duafa sebagaimana diamanahkan dalam qanun RPJM,” kata Taufik.
Melihat pemimpin Aceh hari ini, menurut Taufik rakyat mulai pesimis. Belum lagi maslah korupsi, dimana sudah 17 pejabat di Aceh sudah dipanggil KPK.
Taufik menilai masyarakat sudah sangat geram dengan pemimpin Aceh saat ini. Karena itu ia minta KPK harus bekerja dengan baik.
“Masyarakat menunggu action KPK di Aceh. KPK harus serius dan komit mengusut tunda indikasi korupsi di Aceh,” tegasnya.
“Etika pemerintah Aceh sudah rusak, masyarakat Aceh berharap ada perubahan, masyarakat sudah menderita, kemiskinan dan pengangguran di Aceh terlalu tinggi. Pemerintah Aceh harus konsisten untuk serius membangun Aceh, tidak memperkaya kelompok dan partainya” tutup Taufik. (*)
Kontributor: Agusnaidi B
