TAJDID.ID`Jakarta || Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha) Azmi Syahputra menilai Surat Edaran Kapolri tentang kasus ITE sudah tepat dengan tujuan hukum dan harus didukung karena sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pemanfaatan ruang digital informasi.
Surat Edaran Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif itu diteken Jenderal Sigit pada 19 Februari 2021 untuk jadi pedoman bagi para penyidik dalam menerima kasus-kasus Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Dosen Pidana Universitas Bung Karno ini menjelaskan, bahwa yang salah satunya juga akan diatur terkait laporan bersifat delik aduan yang hanya bisa dilakukan oleh korban secara langsung.
Terhadap hal ini, menurut Azmi perlu didukung, guna menghindari tumpukan laporan. Sebab ada kesan fenomena saat ini para pihak berperkara asal lapor.
“Karena itu kedepan perkara yang menggunakan UU ITE harus mengutamakan penyelesaian melalui mediasi antara pelapor dan terlapor termasuk tersangka yang minta maaf tidak akan ditahan di tingkat kepolisian guna mendorong dan mewujudkan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat,” ujarnya.
Azmi menjelaskan, delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Delik yang memberikan batasan kewenangan untuk melakukan penuntutan, karena dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut otortitasnya ada pada persetujuan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini korban.
“Karena korbanlah yang dapat menilai tentang konten atau bagian mana dari Informasi atau dokumen Elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya,” sebutnya.
Oleh karena itu, kata Azmi, sangat penting perlindungan hukum diberikan kepada korban, dan hak korban inilah yang harus dijaga, bukan pula kepada orang lain, karena orang lain tidak dapat menilai rasa yang sama seperti penilaian dan yang dirasa korban.
“Malah orang lain ini bisa jadi ‘penumpang gelap’ yang ikut nebeng atas sebuah masalah,” katanya
Ia memberi contoh, misal jika dilihat pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pidana dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal ini baru dapat dituntut sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan.
Delik aduan ini juga diperkuat setelah adanya perubahan, ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan tindak pidana pencemaran dan atau penghinaan nama baik adalah delik aduan. Dan norma hukum ini juga telah dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, dimana Putusan tersebut terkait penegasan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan.
“Jadi regulasi UU ITE yang direvisi sudah sejalan dan patut didukung surat edaran Kapolri dimaksud, karena dalam perkara pidana ,polisilah sebagai pintu gerbang pertama yang berwenang dalam memilah dan menentukan sebuah peristiwa pidana atau bukan dan tentang SE Kapolri ini jadi pedoman dalam kasus ITE tersebut, juga sesuai sebagaimana dalam KUHAP dimana polisi sebagai penyelidik dapat mengadakan tindakan lain yang menurut hukum bertanggung jawab( Pasal 5 angka 1 a4) dalam hal ini Polri menguatkan dalam kasus ITE harus korban langsung yang melaporkan,” pungkasnya. (*)
