Oleh: Jufri
Nama B. J. Habibie selalu memiliki tempat tersendiri dalam sejarah Indonesia. Masa kepemimpinannya memang singkat, hanya sekitar 17 bulan. Namun dalam rentang waktu yang pendek itu, ia memimpin Indonesia pada salah satu periode paling sulit sejak kemerdekaan.
Ketika Habibie menerima amanah sebagai presiden pada tahun 1998, Indonesia sedang berada dalam pusaran krisis. Ekonomi terpuruk, nilai tukar rupiah anjlok, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah merosot, dan gelombang reformasi sedang mengubah wajah politik nasional.
Dalam situasi yang serba tidak pasti itu, Habibie melakukan berbagai langkah penting. Nilai tukar rupiah yang sempat terjun bebas perlahan membaik. Kebebasan pers dibuka lebih luas. Pembentukan partai-partai politik dipermudah. Tahanan politik dibebaskan. Pemilu 1999 yang demokratis berhasil diselenggarakan. Banyak fondasi reformasi yang kemudian menjadi bagian dari kehidupan demokrasi Indonesia saat ini justru dibangun pada masa pemerintahannya.
Namun politik tidak selalu menilai seseorang hanya berdasarkan daftar prestasi.
Keputusan memberikan referendum kepada Timor Timur menjadi salah satu faktor yang memunculkan kontroversi besar. Bagi sebagian kalangan, lepasnya Timor Timur dianggap sebagai kegagalan yang sulit diterima. Di sisi lain, kedekatan Habibie dengan pemerintahan Orde Baru karena sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden membuat sebagian kekuatan politik reformasi tetap memandangnya sebagai bagian dari rezim lama.
Harus diakui pula bahwa persepsi tersebut tidak hanya melekat pada Habibie. Banyak tokoh yang pernah menjadi menteri pada era Soeharto juga dianggap sebagai bagian dari Orde Baru. Dalam suasana reformasi yang penuh semangat perubahan, keterkaitan dengan pemerintahan sebelumnya sering kali lebih dominan dalam penilaian politik dibandingkan capaian yang sedang atau telah dikerjakan.
Di tengah situasi itu, Habibie memiliki karakter yang agak berbeda dari kebanyakan politisi. Ia dikenal sangat terbuka dan sering kali terlalu jujur untuk ukuran seorang politisi. Ketika banyak orang berusaha menjaga jarak dari Soeharto demi kepentingan politik, Habibie tidak pernah menyembunyikan hubungan keduanya. Ia secara terbuka mengakui bahwa Soeharto adalah guru yang telah memberi banyak kesempatan dan kepercayaan kepadanya untuk mengabdi kepada bangsa melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri strategis nasional.
Pengakuan itu tentu menimbulkan konsekuensi politik. Di tengah suasana reformasi yang sedang berupaya mengambil jarak dari Orde Baru, sikap tersebut tidak selalu menguntungkan dirinya. Namun Habibie memilih menjaga integritas dirinya. Ia tidak mengubah cerita masa lalu hanya karena arah angin politik sedang berubah. Ia tetap menyampaikan apa yang menurutnya benar, meskipun hal itu tidak selalu populer.
Menariknya, bahkan sebelum Habibie memasuki ruang sidang dan membacakan pidato pertanggungjawabannya pada Sidang Umum MPR tahun 1999, dua fraksi besar saat itu, yakni PDIP dan PKB, telah menyatakan sikap menolak laporan pertanggungjawabannya. Artinya, secara politik peta dukungan sudah mulai terbentuk bahkan sebelum seluruh isi laporan disampaikan.
Pada akhirnya, pidato pertanggungjawaban Habibie memang ditolak oleh MPR.
Gambaran menarik mengenai peristiwa tersebut dapat ditemukan dalam buku Akrobat Politik yang terbit pada tahun 2000. Buku itu melukiskan suasana Sidang Umum MPR ketika laporan pertanggungjawaban Habibie diperdebatkan dan akhirnya ditolak. Yang sering terlupakan adalah bahwa selisih suara antara yang menerima dan yang menolak sebenarnya tidak terlalu jauh. Secara konstitusional dan politik, Habibie masih memiliki peluang untuk tetap melanjutkan pertarungan dan mencalonkan diri kembali sebagai presiden. Tidak ada aturan yang secara otomatis menutup jalan baginya untuk maju.
Namun justru pada titik itulah karakter Habibie terlihat.
Alih-alih mengerahkan seluruh kekuatan politik yang dimilikinya untuk mempertahankan peluang kekuasaan, ia memilih mundur dari pencalonan dan mempersilakan tokoh-tokoh lain melanjutkan kepemimpinan nasional. Keputusan itu mungkin merugikan dirinya secara politik, tetapi sekaligus memperlihatkan bahwa bagi Habibie, stabilitas demokrasi dan masa depan bangsa lebih penting daripada ambisi pribadi untuk tetap berada di puncak kekuasaan.
Banyak orang mampu bersikap baik ketika sedang berada di puncak kekuasaan. Namun tidak semua mampu menunjukkan kebesaran jiwa ketika menghadapi kenyataan politik yang tidak menguntungkan dirinya.
Habibie masih memiliki peluang untuk terus bertarung. Ia memiliki pengalaman, jaringan politik, dan posisi yang memungkinkan dirinya tetap maju dalam persaingan. Namun ia memilih menerima keputusan MPR dan memutuskan tidak mencalonkan diri kembali sebagai presiden.
Bahkan jika melihat perjalanan hidup dan karakternya, Habibie tampaknya bukan tipe pemimpin yang ingin bertahan mati-matian pada kekuasaan. Apalagi mewariskan kekuasaan kepada keluarga, kerabat, atau orang-orang terdekatnya. Setelah meninggalkan Istana, ia kembali menjadi intelektual dan negarawan yang menyumbangkan gagasan bagi bangsa tanpa harus berada di pusat kekuasaan.
Habibie hadir pada era ketika Indonesia sedang dipaksa sejarah untuk menjadi lebih terbuka, lebih demokratis, dan lebih siap menerima kritik. Dalam masa transisi yang penuh ketidakpastian itu, Indonesia bisa dibilang beruntung memiliki seorang Habibie. Ia mungkin memiliki ambisi yang rendah untuk mempertahankan kekuasaan, tetapi memiliki ambisi yang sangat tinggi untuk merawat Indonesia agar tidak tenggelam dalam krisis yang lebih besar. Sesuatu yang mungkin baru disadari oleh banyak orang setelah bertahun-tahun peristiwa itu berlalu.
Kalaupun kemudian Timor Timur lepas dari Indonesia, persoalannya tidak sesederhana narasi bahwa Habibie “kehilangan” wilayah negara. Keputusan tersebut lahir dalam konteks sejarah yang panjang dan rumit. Habibie memahami bahwa hubungan Timor Timur dan Indonesia memiliki latar sejarah yang berbeda dibanding banyak daerah lain di Nusantara. Pada saat yang sama, Indonesia juga menghadapi tekanan diplomatik internasional yang sangat kuat, terutama dari Amerika Serikat dan Australia yang sejak lama menaruh perhatian pada persoalan Timor Timur. Berbagai dokumen, kajian akademik, dan catatan sejarah menunjukkan bahwa faktor tekanan internasional memang menjadi bagian penting dari konteks pengambilan keputusan saat itu. Tentu para sejarawan dan pengamat politik dapat berbeda pendapat mengenai keputusan tersebut, tetapi sulit membantah bahwa Habibie mengambil keputusan itu dalam situasi yang sangat kompleks dan penuh tekanan.
Yang lebih menarik lagi, setelah tidak lagi menjadi presiden, beliau tidak memelihara dendam politik. Hubungannya dengan Megawati Soekarnoputri maupun Abdurrahman Wahid tetap berjalan baik. Padahal keduanya berada dalam arus politik yang berbeda pada momentum yang menentukan masa depan kepemimpinan nasional saat itu.
Perbedaan pilihan politik tidak berubah menjadi permusuhan pribadi. Habibie menunjukkan bahwa demokrasi bukanlah arena untuk mencari musuh, melainkan ruang untuk mencari jalan terbaik bagi bangsa. Sikap inilah yang membuatnya tetap dihormati oleh banyak tokoh lintas partai dan lintas generasi.
Kini sistem ketatanegaraan Indonesia sudah berubah. Presiden tidak lagi dipilih oleh MPR dan tidak lagi menyampaikan pidato pertanggungjawaban yang dapat diterima atau ditolak seperti pada tahun 1999. Namun nilai yang terkandung dalam peristiwa tersebut tetap relevan hingga hari ini.
Bangsa ini membutuhkan pemimpin yang siap dinilai, siap dikritik, dan siap menerima bahwa jabatan hanyalah amanah yang suatu saat harus ditinggalkan. Kita juga membutuhkan budaya politik yang mampu memisahkan antara perbedaan pilihan politik dan hubungan kemanusiaan.
Karena pada akhirnya, ukuran seorang negarawan bukan hanya dilihat dari bagaimana ia memperoleh kekuasaan, tetapi juga dari bagaimana ia menggunakan dan melepaskan kekuasaan itu.
Dan dalam hal itu, Habibie telah meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi Indonesia: bahwa kekuasaan bukan sesuatu yang harus diwariskan, dipertahankan, atau diperebutkan tanpa batas. Kekuasaan hanyalah alat untuk mengabdi. Ketika tugas itu selesai, seorang pemimpin sejati mampu melangkah pergi dengan tenang.
Mungkin karena itulah, seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang melihat kembali masa kepemimpinan Habibie dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai presiden yang gagal mempertahankan kekuasaan, melainkan sebagai seorang negarawan yang tidak menjadikan kekuasaan sebagai tujuan hidupnya. Ia datang pada saat Indonesia membutuhkan penyelamatan, bekerja dalam masa yang penuh badai, lalu pergi tanpa memaksakan diri untuk tetap berkuasa.
Sebuah sikap yang sederhana, tetapi justru semakin terasa langka dalam politik Indonesia hari ini.
Silaturahmi Kolaborasi Sinergi Harmoni
