TAJDID.ID~Jakarta || Konsolidasi nasional organisasi Cipayung Plus berlangsung panas di depan Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Rabu (13/5/2026). Massa aksi dari sejumlah organisasi mahasiswa mengecam keras dugaan buruknya tata kelola anggaran di tubuh BGN dan mendesak Presiden RI segera mengevaluasi total lembaga tersebut.
Aksi tersebut dihadiri oleh Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM), HIKMABUDI, KAMMI, LMND, dan HIMA PERSIS. Dalam orasinya, Ketua Umum DPP IMM, Riyan Betra Delza, menegaskan bahwa Kepala BGN harus segera dicopot dari jabatannya karena dinilai gagal menerjemahkan semangat efisiensi yang sedang digaungkan pemerintah.
Menurut Riyan, di tengah kondisi ekonomi nasional yang sulit, seluruh lembaga negara seharusnya menunjukkan keberpihakan terhadap rakyat dengan menggunakan anggaran secara tepat dan bertanggung jawab. Namun, kondisi tersebut dinilai tidak tercermin di Badan Gizi Nasional.
“Kita tahu sekarang kondisi ekonomi kita lagi sulit. Makanya Presiden Prabowo punya spirit yang namanya efisiensi. Tapi itu tidak tercermin di Badan Gizi Nasional. Penggunaan anggaran ugal-ugalan yang kemudian hampir setidaknya menambah angka kemiskinan kita,” tegas Riyan dalam orasinya di hadapan massa aksi.
Ia menilai pola pengelolaan anggaran yang amburadul berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap program-program pemerintah yang seharusnya menyentuh kebutuhan masyarakat kecil.
“Kita tidak ingin pola seperti ini terus berlanjut. Maka berdasarkan kesimpulan itu, kami meminta Kang Dadang selaku Kepala BGN harus mundur. Jika tidak punya rasa malu, maka harus dicopot,” lanjutnya dengan nada keras.
Massa aksi juga membawa sejumlah spanduk dan poster bertuliskan “Evaluasi Total BGN” serta mengecam dugaan pemborosan anggaran di lembaga tersebut. Demonstrasi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan menjadi sorotan publik karena melibatkan gabungan organisasi mahasiswa lintas kelompok.
Cipayung Plus menegaskan bahwa gerakan tersebut merupakan bentuk kontrol moral terhadap pemerintah agar semangat efisiensi anggaran yang disampaikan Presiden tidak hanya menjadi slogan politik, tetapi benar-benar dijalankan oleh seluruh lembaga negara.
Mereka juga meminta pemerintah pusat segera melakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola anggaran di Badan Gizi Nasional dan mengambil langkah tegas terhadap pejabat yang dianggap gagal menjalankan amanah rakyat. (*)
Penulis: Usman Mansyur
