TAJDID.ID~Medan || Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) menggelar kuliah umum bertema “Urgensi Transisi Energi Mencegah Dampak Perubahan Iklim” yang berlangsung di Auditorium Kampus Utama UMSU, Jalan Kapten Mukhtar Basri, Medan, Sumatera Utara. Kegiatan ini menghadirkan Wakil Ketua MPR RI, Dr. Eddy Soeparno, S.H., M.H. sebagai narasumber utama.
Kuliah umum tersebut diikuti oleh ratusan mahasiswa UMSU dan civitas akademika, serta dipandu oleh Dosen FEB UMSU, Agus Sani, S.E., M.Sc. sebagai moderator.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program “MPR Goes to Campus”, sebuah program edukasi kebangsaan yang bertujuan memperkuat wawasan kebangsaan mahasiswa, mendorong peran generasi muda dalam pembangunan, serta membahas isu-isu strategis nasional, termasuk tantangan global seperti kebijakan publik dan krisis iklim.
Kuliah umum berlangsung interaktif dengan antusiasme tinggi dari peserta yang memadati ruangan untuk mendengarkan pemaparan terkait tantangan perubahan iklim dan pentingnya peralihan menuju energi bersih.
Dalam sambutannya, Rektor UMSU Prof. Dr. Agussani, M.AP. menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi muda yang mampu menjawab tantangan global, termasuk isu perubahan iklim. “Perguruan tinggi tidak hanya mencetak lulusan yang unggul secara akademik, tetapi juga harus melahirkan generasi yang berintegritas, memiliki kepedulian sosial, serta komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.
Ia juga mendorong mahasiswa untuk aktif mengambil peran dalam isu-isu strategis nasional. “Kita mengenal Pak Eddy Soeparno selain kader adalah Tokoh Nasional yang concern terhadap isu energi terbarukan. Karena itu, momentum kuliah umum ini harus dimanfaatkan untuk memperluas wawasan, agar mahasiswa tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi bagian dari solusi,” tambahnya.
Sementara itu, dalam kuliah umumnya, Dr. Eddy Soeparno menekankan bahwa transisi energi merupakan kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda. “Perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi sudah kita rasakan hari ini. Karena itu, transisi energi menjadi sebuah keharusan,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa ketergantungan pada energi fosil menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya emisi karbon yang berdampak pada pemanasan global.“Kita harus mulai beralih ke energi terbarukan. Ini bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga menyangkut keberlanjutan ekonomi dan masa depan bangsa,” jelas Eddy.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya keterlibatan generasi muda dalam proses transisi energi. “Mahasiswa harus menjadi agen perubahan. Jangan hanya menjadi penonton, tetapi ambil peran dalam mendorong inovasi dan kebijakan yang pro-lingkungan,” ujarnya.
Dalam konteks kebijakan nasional, Eddy juga mendorong pemerintah untuk menjadikan tahun 2026 sebagai tahun mitigasi krisis iklim. Ia mengingatkan bahwa tanpa agenda mitigasi yang jelas dan terarah, dampak krisis iklim akan semakin memburuk.
“Selama ini, kebijakan iklim Indonesia masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral yang belum sepenuhnya terkoordinasi. Keberadaan RUU tersebut diharapkan menjadi payung hukum yang menyatukan perencanaan, pelaksanaan, pendanaan, serta mekanisme evaluasi kebijakan perubahan iklim lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan,” ujarnya.
Eddy menekankan urgensi percepatan pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim sebagai instrumen kunci dalam integrasi kebijakan nasional. “Keberadaan undang-undang khusus perubahan iklim akan memberikan kepastian arah kebijakan jangka panjang mitigasi iklim, serta memperkuat akuntabilitas negara dalam memenuhi komitmen penurunan emisi,” tambahnya.
Ia juga mendorong adanya sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. “Sejak awal saya terus mendorong agar kampus dilibatkan dalam penyusunan kebijakan menghadapi dampak krisis iklim ini. Hasil riset dan data-data ilmiah dari universitas sangat diperlukan untuk menyusun kebijakan yang tepat dan berdampak,” jelasnya.
Selain itu, Eddy juga menekankan bahwa keberhasilan transisi energi memerlukan kebijakan berbasis data dan riset ilmiah serta kolaborasi lintas sektor.
“Kebijakan yang baik harus didasarkan pada data dan riset. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci dalam menghadapi krisis iklim,” ungkapnya.
Kuliah umum ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan pemahaman mahasiswa terhadap pentingnya transisi energi, sekaligus mendorong lahirnya generasi muda yang berintegritas, kritis, dan berkomitmen dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. (*)
