TAJDID.ID, Medan || Fenomena sejumlah alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang tidak kembali ke Indonesia bahkan berpindah kewarganegaraan menuai kritik keras dari Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, Shohibul Anshor Siregar.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi “alarm keras” atas kegagalan sistemik dalam proses persemaian calon pemimpin bangsa.
Siregar menilai anggaran triliunan rupiah dari Dana Abadi Pendidikan seharusnya menjadi jaminan bagi kedaulatan masa depan Indonesia. Namun, munculnya kasus alumni yang enggan kembali ke tanah air menunjukkan adanya celah besar dalam sistem seleksi dan pembinaan.
“Kita harus berani jujur mengevaluasi ini. Jangan-jangan pola dan sistem rekrutmen kita benar-benar bermasalah. Bagaimana mungkin investasi besar negara justru menghasilkan individu yang secara filosofis ‘berkhianat’ pada tanah airnya sendiri?” ujar Siregar di Medan.
Ia menegaskan, jika proses “persemaian” sejak awal keliru, maka hasil yang lahir pun tidak akan sesuai harapan. Menurutnya, Indonesia tidak hanya membutuhkan individu berprestasi secara akademik, tetapi juga intelektual yang memiliki kesadaran moral dan rasa tanggung jawab kepada rakyat sebagai pembayar pajak.
Menarik Benang Merah Sejarah
Dalam analisisnya, Siregar mengaitkan fenomena tersebut dengan pengalaman sejarah pada era Orde Baru. Ia menyinggung kemunculan kelompok teknokrat yang dikenal sebagai “Mafia Berkeley”, yakni ekonom didikan Barat yang membawa gagasan modernisasi berbasis teori pembangunan linier ala W.W. Rostow.
Menurutnya, obsesi modernisasi kala itu mendorong Indonesia mengikuti kerangka pembangunan Barat, termasuk tahapan “tinggal landas” (take-off), yang dalam praktiknya membuka ruang eksploitasi besar oleh kapital asing.
Siregar menyebut pola pendidikan luar negeri berpotensi terjebak dalam apa yang ia istilahkan sebagai “Baratisme”, yakni kecenderungan mengadopsi standar dan cara pandang Barat secara berlebihan, hingga melahirkan elit yang lebih berpihak pada sistem global daripada kepentingan nasional.
Kritik terhadap Pendidikan Kedinasan
Tak hanya LPDP, Siregar juga menyoroti sistem pendidikan kedinasan di bawah berbagai kementerian. Menurutnya, institusi tersebut kerap menghadapi persoalan elitisme dan semangat korps yang berlebihan.
Ia menilai elitisme sempit dapat menciptakan jarak antara calon pejabat dan realitas sosial masyarakat. Sementara esprit de corps yang berlebihan berpotensi melahirkan solidaritas kelompok yang mengalahkan loyalitas terhadap kepentingan negara.
“Internal kementerian selalu mengklaim investasi pendidikan mereka sukses. Padahal, fakta keterpurukan nasional di berbagai sektor masih terus terjadi. Ini bisa menjadi indikasi adanya kegagalan sistemik yang tertutupi laporan administratif,” ujarnya.
Ancaman “Intelektual Tanpa Akar”
Siregar mengingatkan, tanpa pembenahan menyeluruh, sistem pendidikan—baik di luar negeri maupun kedinasan—berisiko melahirkan “intelektual tanpa akar”, yakni individu yang unggul secara akademik namun kehilangan keterikatan moral dengan bangsa.
Ia menilai perpindahan kewarganegaraan oleh sebagian alumni menjadi indikasi melemahnya komitmen kebangsaan.
“Jika tidak ada evaluasi menyeluruh, negara bisa saja secara tidak sadar mendanai lahirnya sumber daya manusia yang justru menguatkan sistem di luar kepentingan nasional,” katanya.
Desakan Audit Menyeluruh
Di akhir pernyataannya, Siregar mendesak pemerintah melakukan audit total terhadap sistem seleksi dan pembinaan calon pemimpin nasional, termasuk memperkuat aspek ideologi dan nasionalisme dalam proses tersebut.
Menurutnya, evaluasi mendalam diperlukan agar investasi besar negara di bidang pendidikan benar-benar menghasilkan sumber daya manusia yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki komitmen kuat terhadap kepentingan bangsa dan negara.
“Jangan sampai uang rakyat digunakan untuk mencetak individu yang lebih berorientasi pada karier pribadi tanpa ikatan moral terhadap bangsa,” pungkasnya. (*)
