Oleh: M. Risfan Sihaloho
Belakangan ini, sosok Pandji Pragiwaksono ramai jadi sorotan publik lewat program *Mens Rea* di Netflix. Kritik pedas dan cadasnya terhadap sejumlah pihak di republik ini telah menimbulkan kegaduhan. Banyak yang memuji keberaniannya itu, tapi tak sedikit pula yang merasa sakit hati.
Seperti biasa, pro dan kontra tentu tak terhindarkan. Namun di luar soal selera humor atau keberpihakan politik, ada satu hal yang sulit dibantah: bahwa Pandji sedang mempertontonkan sesuatu yang kian langka di ruang publik kita, yakni tentang “nyali”.
Ya. Nyali untuk bicara kritis. Nyali untuk tidak ikut berbaris rapi dalam paduan suara kekuasaan. Nyali untuk berdiri sedikit ke pinggir ketika mayoritas lebih memilih aman di tengah.
Galibnya, dalam iklim politik yang sensitif terhadap kritik, rakyat cenderung memilih diam. Diam sering kali terasa lebih rasional daripada jujur. Diam dianggap bijak. Netral dipuja sebagai kebajikan. Padahal, sering kali itu bukan kebijaksanaan, melainkan sebentuk kepengecutan karena ketiadaan nyali.
Mayoritas rakyat akhirnya memilih apatis. Apatisme bukan muncul dari ketidaktahuan, melainkan dari pengalaman kolektif melihat bagaimana kritik sering berujung pada stigmatisasi, intimidasi, kriminalisasi, bahkan persekusi.
Di hadapan kekuasaan yang kian tebal telinga dan tipis argumen, nyali menjadi oase di gurun demokrasi yang tandus. Ia tidak menjanjikan kemenangan, apalagi keuntungan. Justru yang ditawarkan risiko: berdiri “di pinggir jurang”, siap diterpa intimidasi atau represi.
Tetapi justru di titik inilah keberanian diuji—apakah demokrasi masih cukup ampuh melindungi warganya yang berisik bersuara, atau justru sudah berubah menjadi sistem yang alergi kritik.
Sejatinya, taman demokrasi yang indah itu ditandai oleh masih suburnya tumbuh aneka bunga nyali. Semakin banyak suara kritis, semakin kuat imunitas demokrasi. Sebab dalam demokrasi sejati, tak boleh ada ketakutan untuk berbicara. Ketakutan adalah alarm, bukan tanda stabilitas.
Merawat nyali berarti merawat demokrasi itu sendiri. Tanpa keberanian, demokrasi kehilangan ruhnya dan berubah menjadi sekadar prosedur hampa makna.
Sebaliknya, ketika nyali menghilang dari ruang publik—ketika kritik cuma bisa berbisik, bukan lantang diteriakkan; maka wajar jika kita mulai curiga: apakah demokrasi ini masih hidup, atau sudah mati suri?
Pemikir budaya Yasraf Amir Piliang pernah mengingatkan bahwa musuh terbesar demokrasi bukanlah perbedaan pendapat, melainkan ketakberdayaan.
Menurutnya, demokrasi bukan hanya soal kebebasan formal, melainkan soal pemberdayaan. Tentang demos yang merasa suaranya bermakna, bukan sekadar angka dalam pemilu lima tahunan. Artinya, rakyat bukan sekadar diberi hak memilih, tapi juga hak bersuara tanpa rasa takut.
Keberanian, dalam konteks ini, bukan sikap nekat tanpa akal, melainkan kekuatan mengatasi ketakutan, kecemasan, dan skeptisisme. Demokrasi seharusnya menjadi ruang pembentukan keberanian rakyat—keberanian berbicara secara bermartabat.
Berbarengan dengan itu, demokrasi juga menuntut keberanian penguasa: keberanian mendengar kritik tanpa tersinggung, keberanian menjawab dengan argumen, bukan dengan kekuasaan. Penguasa yang membungkam kritik sesungguhnya bukan kuat, melainkan pengecut—karena tak mampu beradu gagasan secara rasional, strategis, dan elegan.
Demokrasi para pengecut adalah demokrasi yang sibuk menertibkan suara, tapi malas memperbaiki kebijakan. Demokrasi semacam ini hanya ramah pada pujian dan alergi terhadap kebenaran.
Maka ketika hari ini nyali diperlakukan sebagai ancaman, satire dianggap subversif, dan kritik disamakan dengan kebencian, sesungguhnya yang sedang dipertontonkan bukan kekuatan negara, melainkan ketakutan kolektif elite terhadap suara rakyatnya sendiri.
Dan di titik itulah, keberanian—sekecil apa pun—menjadi tindakan politik. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menyadarkan. Bukan untuk gaduh, tapi untuk menjaga agar demokrasi tidak berubah menjadi monolog kekuasaan dengan penonton yang dipaksa tepuk tangan.
Jika nyali benar-benar punah, jangan salahkan rakyat. Sebab nyali tidak mati dengan sendirinya. Ia dibunuh—perlahan, sistematis, dan sering kali sambil mengatasnamakan demokrasi itu sendiri. (*)
