TAJDID.ID~Medan || Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) mendesak Pertamina untuk memastikan distribusi BBM tetap lancar dan transparan setelah banjir susulan kembali melanda sejumlah wilayah di Kota Medan. Ketua LAPK, Padian Adi S. Siregar, menegaskan bahwa situasi darurat tidak boleh menjadi alasan terulangnya antrean panjang BBM seperti yang terjadi beberapa hari lalu.
Padian menilai masyarakat telah sangat dirugikan akibat antrean mengular, pembatasan kuota per kendaraan, hingga SPBU yang kehabisan stok. Ia menekankan bahwa Pertamina harus membuktikan sistem distribusinya benar-benar tangguh dan siap menghadapi gangguan apa pun, termasuk bencana alam.
“Banjir susulan tidak boleh menjadi pemicu kembali terjadinya antrean panjang BBM di SPBU. Pertamina wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi, tanpa alasan,” tegas Padian, Rabu (3/12).
Ia menilai pernyataan “stok aman” tidak lagi cukup untuk menenangkan publik. Pertamina diminta tampil lebih proaktif melalui penyajian data konkret, jadwal distribusi, dan pembaruan informasi harian di setiap SPBU.
“Masyarakat butuh data, bukan sekadar pernyataan normatif. Tanpa transparansi, potensi panic buying akan selalu ada,” ujarnya.
Baca juga: Ketika Mantra Pejabat Tak Cukup Sakti Jinakkan Ular Antrian Panjang di SPBU
Padian juga mengingatkan bahwa layanan publik tidak boleh menurun dalam kondisi darurat. Menurutnya, justru pada saat krisis, layanan harus lebih cepat, lebih akurat, dan lebih terbuka.
Ia menolak diberlakukannya kembali pembatasan kuota BBM per kendaraan karena dinilai tidak menyelesaikan akar persoalan. Kebijakan tersebut, kata dia, hanya membagi ketidakpastian pasokan tanpa memberikan solusi yang efektif.
“Jangan ada lagi pembatasan kuota. Itu terbukti tidak menyelesaikan masalah. Pertamina harus memastikan pasokan tepat waktu dan merata,” tegasnya.
LAPK menegaskan bahwa masyarakat berhak mendapatkan kepastian, bukan kekacauan berulang. Karena itu, Pertamina diminta menjaga stok aman, memastikan distribusi berjalan tanpa hambatan, serta menampilkan informasi yang diperbarui setiap hari untuk menghindari kepanikan publik. (*)
