TAJDID.ID~Medan || Surat peringatan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) kepada 25 PSE, termasuk OpenAI, menuai kritik keras dari akademisi dan analis kebijakan digital, Shohibul Anshor Siregar. Ia menilai langkah ini tidak menunjukkan kecerdasan regulatif, melainkan kebingungan pemerintah membaca arah digitalisasi global.
Lebih jauh, Dosen FISIP UMSU ini menyebut Indonesia terancam menjadi “dhuafa digital” — negara yang miskin kapasitas, lemah dalam penguasaan teknologi, dan bergantung sepenuhnya pada platform asing tanpa kemampuan negosiasi yang berarti.
“Negara hanya mengurusi pendaftaran, bukan masa depan digital bangsanya” kata Siregar.
Menurut Koordinator Umum n’Basis ini, pemerintah tampak tidak memahami pergeseran besar dalam tatanan digital dunia: kecerdasan buatan, superkomputasi, data governance, cloud sovereignty, dan teknologi keamanan siber menjadi fondasi baru kekuatan ekonomi global.
Namun alih-alih menyiapkan strategi besar, negara justru sibuk mengurus formalitas administratif. “Mereka mengira pendaftaran PSE adalah indikator kedaulatan digital. Padahal itu hanya ritual birokrasi. Sementara dunia bergerak menuju kompetisi AI, chip, quantum computing, dan data geopolitics. Kita masih mengurus formulir,” tegasnya.
Jadi Dhuafa Digital
Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PW Muhammadiyah Sumut ini menjelaskan, bahwa Indonesia kini berada dalam posisi digital yang lemah: tidak punya platform global, tidak punya pengaruh di percaturan digital dunia, tidak punya perusahaan AI besar, tidak punya pusat riset yang mampu bersaing, dan tidak membangun ekosistem talenta digital secara progresif.
Tetapi negara justru bertindak seolah-olah punya otoritas besar untuk menekan raksasa teknologi dunia.
“Ini ironi. Kita bukan pemain global. Kita bukan produsen teknologi. Kita hanya konsumen yang marah-marah, tetapi tidak menyadari betapa rentannya posisi kita. Itulah yang saya sebut dhuafa digital,” ujarnya.
Menurutnya, ancaman memblokir layanan AI besar justru akan memperparah ketertinggalan bangsa.
Judi Online Dibiarkan, Platform Pendidikan Disikat
Siregar kembali menyoroti ironi terbesar dalam kebijakan digital pemerintah: judi online yang jelas kriminal berulang kali lolos dari pemblokiran, sementara platform edukatif dan riset diancam diberangus jika telat mendaftar.
“Ini tragedi prioritas. Pemerintah tidak berdaya menghadapi judi online, tapi tegas terhadap platform yang justru mencerdaskan rakyat. Keseimbangan moralnya hilang,” kritiknya.
Ia menyebut kegagalan memberantas judi online sebagai kelalaian moral negara. “Melawan kekuatan kriminal siber saja tidak mampu, bagaimana mau bicara kedaulatan digital?” sindir Siregar.
Siregar mempertanyakan legitimasi moral pemerintah merumuskan kedaulatan digital jika masalah paling dasar digitalisasi — seperti judi online, penipuan digital, kebocoran data, ransomware, dan perdagangan data ilegal — saja tak bisa diatasi.
“Ketika rakyat habis-habisan karena judi online, negara tidak menunjukkan kehadiran. Tapi ketika platform besar belum mendaftar, negara tiba-tiba gagah. Ini bukan kedaulatan digital — ini fatamorgana digital,” ujarnya.
Regulasi yang Administratif, Tapi Tidak Visioner
Siregar menilai pemerintah gagal membaca arah: AI global yang terkonsentrasi pada segelintir negara, perang chip antara AS–Tiongkok, geopolitik data, infrastruktur cloud yang menentukan kekuatan digital suatu bangsa, serta digital capacity gap antara negara maju dan negara berkembang.
Indonesia, kata dia, tidak menempatkan diri dalam peta global itu. “Dunia bergerak ke arah integrasi AI sebagai tulang punggung ekonomi. Kita tidak mengejar itu. Kita sibuk dengan daftar-daftar administratif. Kita benar-benar berisiko menjadi bangsa yang hidup dalam ketertinggalan digital abadi,” tegasnya.
“Negara tidak menyadari bahwa rakyat sedang tertinggal jauh dalam kompetisi global,” imbuhnya.
Siregar menilai posisi Indonesia sangat rentan: kualitas talenta digital tertinggal, riset AI minim, infrastruktur komputasi. (*)
