TAJDID.ID~Medan || Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Shohibul Anshor Siregar, menilai bahwa langkah paling mendasar yang harus segera dilakukan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya mensejahterakan rakyat adalah mengoreksi angka ambang batas kemiskinan yang selama ini dipegang pemerintah. Menurutnya, angka tersebut secara moral dan kebijakan publik telah gagal mencerminkan realitas kemelaratan struktural yang dialami masyarakat Indonesia.
“Ambang batas kemiskinan yang ditetapkan BPS—yakni sekitar Rp550 ribu per kapita per bulan—tidak menggambarkan kondisi keseharian rakyat yang sesungguhnya. Angka itu hanya menutupi fakta bahwa sebagian besar masyarakat kita hidup dalam keterbatasan yang jauh lebih kompleks,” ujar Siregar dalam wawancara di Medan, Selasa (28/10).
Menurutnya, kebijakan berbasis angka ambang batas yang terlalu rendah menyesatkan secara moral dan metodologis, karena memberi kesan seolah-olah jumlah orang miskin menurun, padahal mereka masih hidup dalam kondisi sangat rentan. Ia menegaskan, koreksi terhadap batas ini penting agar desain kebijakan sosial, upah minimum, dan program jaminan pekerjaan (Job Guarantee) dapat disusun berdasarkan realitas kebutuhan hidup yang layak.
“Bagaimana mungkin pemerintah berbicara tentang kesejahteraan dan transformasi ekonomi bila ukuran kemiskinan saja tidak realistis? Ini bukan sekadar teknis statistik, tapi soal etika sosial dan keadilan ekonomi,” tambah Siregar.
Ia mengutip pemikiran ekonom Amartya Sen tentang capability approach, bahwa kemiskinan tidak boleh dilihat hanya dari pendapatan, tetapi dari keterbatasan kemampuan untuk berfungsi secara manusiawi. Dalam konteks Indonesia, lanjutnya, banyak keluarga yang secara formal berada di atas garis kemiskinan versi pemerintah, tetapi secara substantif tetap hidup dalam kekurangan: kekurangan akses terhadap pangan bergizi, air bersih, pendidikan bermutu, dan layanan kesehatan.
Siregar juga mengaitkan kritiknya dengan konsep Job Guarantee (Jaminan Pekerjaan) yang tengah menjadi perhatian banyak ekonom progresif di dunia, seperti Pavlina Tcherneva dan William Mitchell. Menurutnya, program tersebut bisa menjadi jawaban konkret bagi Indonesia untuk menanggulangi kemiskinan struktural—asal dirancang berdasarkan ambang batas kemiskinan yang realistis dan kontekstual.
“Job Guarantee bukan sekadar menciptakan lapangan kerja, tapi menjamin martabat. Tapi kalau garis kemiskinannya saja terlalu rendah, maka insentif untuk memperbaiki sistem kerja dan upah yang adil tidak pernah muncul,” tegasnya.
Siregar menilai, selama ini Indonesia lebih sibuk menghitung kemiskinan secara administratif ketimbang memahami penderitaan sosial yang nyata. Ia mengusulkan agar pemerintah Prabowo membentuk Komisi Nasional Penilaian Kemiskinan yang terdiri dari ahli ekonomi, sosiologi, dan antropologi, guna merumuskan ulang indikator kemiskinan yang sesuai dengan kondisi riil masyarakat.
“Revolusi mental yang sejati harus dimulai dari keberanian mengakui realitas. Koreksi terhadap ambang batas kemiskinan adalah langkah moral pertama untuk membangun bangsa yang berkeadilan,” pungkas Siregar. (*)
