TAJDID.ID ~ Waingapu || Indonesia menghadapi krisis ekologis yang kian parah akibat arah pembangunan nasional yang berorientasi pada investasi ekstraktif. Proyek food estate yang digadang sebagai solusi ketahanan pangan justru memicu deforestasi ratusan ribu hektare hutan, merusak lahan gambut, hingga merampas tanah adat di Papua dan Kalimantan. Sementara itu, hilirisasi nikel yang dipromosikan pemerintah menimbulkan pencemaran, kerusakan pulau kecil, serta penghancuran ekosistem pesisir di Maluku Utara dan Papua Barat.
Kebijakan pro-investasi melalui UU Cipta Kerja dan UU Minerba dinilai semakin memperlemah instrumen pengendalian pencemaran. Lemahnya penegakan hukum memberi ruang bagi korporasi untuk melakukan pembakaran hutan, tambang ilegal, hingga perampasan wilayah kelola rakyat. Dampaknya, kualitas lingkungan hidup menurun drastis, bencana ekologis meningkat, dan ribuan warga mengalami kriminalisasi saat mempertahankan ruang hidupnya.
Dalam Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) XIV yang digelar WALHI pada 18–24 September 2025 di Pulau Sumba, forum tersebut menegaskan perlawanan terhadap sistem ekonomi kapitalistik-ekstraktif dan oligarki politik yang menjadi akar kerusakan ekologis. PNLH juga menetapkan Boy Jerry Even Sembiring sebagai Direktur Eksekutif Nasional WALHI periode 2025–2029 bersama tujuh Dewan Nasional.
“Sejak awal kami menyadari tantangan ke depan jauh lebih besar. Karena itu, proses pemilihan ini harus lebih dari sekadar kontestasi. Kami mengedepankan nilai persaudaraan, kolektifitas, dan kolaborasi. Hasilnya, seluruh anggota WALHI sepakat memilih secara aklamasi,” ujar Torry Kuswardono, Dewan Nasional WALHI.
Arie Rompas, Dewan Nasional WALHI, menegaskan bahwa keadilan ekologis hanya bisa diwujudkan melalui perjuangan rakyat.
“Keadilan tidak datang dengan sendirinya. Ia harus diperjuangkan. WALHI bersama rakyat akan memperjuangkannya. Demokrasi substansial, soliditas, dan solidaritas adalah kunci kerja kita,” katanya.
Boy Jerry Even Sembiring dalam pidato perdananya menegaskan bahwa WALHI akan terus menjadi rumah gerakan rakyat untuk menghentikan perampasan ruang hidup, melawan kebijakan destruktif, serta memperjuangkan hak rakyat atas lingkungan sehat.
“WALHI akan menunjukkan wajah garangnya pada setiap kebijakan yang meminggirkan rakyat. Kami akan hadir dalam setiap gerakan rakyat lintas isu, mendesak negara melakukan koreksi kebijakan destruktif, dan mendorong pengesahan UU Masyarakat Adat serta UU Keadilan Iklim,” tegas Boy.
WALHI meneguhkan komitmennya berdiri di garda terdepan penyelamatan lingkungan dengan mengusung narasi anti-kapitalistik, memperluas pendidikan serta pengorganisasian rakyat, hingga memperkuat kampanye di level lokal, nasional, dan internasional.
Dengan mandat baru ini, WALHI bertekad menghimpun gerakan rakyat yang lebih masif demi mewujudkan Indonesia yang adil dan lestari. (*)
