TAJDID.ID~Medan || Di tengah-tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi Indonesia, pemerintah mengusulkan kebijakan kerja empat hari dalam seminggu untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Di satu sisi, banyak yang melihat ini sebagai langkah progresif yang dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai dan efisiensi kerja.
Namun, di sisi lain, ada suara yang mempertanyakan kesesuaian kebijakan ini dengan realitas negara yang masih bergulat dengan tingkat kemiskinan tinggi dan pengangguran yang mencapai 8,8 juta orang pada tahun 2023.
Ketimpangan sosial-ekonomi di Indonesia menjadi perhatian serius. Meskipun pertumbuhan ekonomi melaju, banyak masyarakat yang masih terpinggirkan, dengan angka kemiskinan mencapai 9,54% pada tahun 2022.
Dosen FISIP UMSU, Shohibul Anshor Siregar menilai kebijakan pengurangan jam kerja di BUMN tampaknya lebih menguntungkan segelintir orang, berpotensi memperburuk jurang pemisah antara sektor publik dan sektor lain yang lebih membutuhkan perhatian.
“Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mendasar: Bagaimana dengan kewajiban negara untuk melindungi hak pekerjaan bagi seluruh rakyat?” tanya Shohibul, Sabtu (1/2).
Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi, menurut Shohibul kebijakan yang memberi hak istimewa kepada pegawai BUMN, sementara banyak orang lain menghadapi kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, dapat dilihat sebagai bentuk ketidakadilan.
Selama ini, lanjut Shohibul, pemerintah sering kali menargetkan pengurangan angka pengangguran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi pendekatan ini tidak cukup untuk mengatasi masalah yang lebih mendalam.
“Pengangguran bukan hanya angka; itu adalah gambaran dari sistem ekonomi yang belum mampu menciptakan cukup lapangan kerja,” tegas Shohibul.
Shohibul memandang, menargetkan angka pengangguran tanpa mempertimbangkan kualitas pekerjaan dan akses yang merata hanya akan memperburuk ketimpangan.
Menurutnya, pekerjaan bukan hanya kebutuhan ekonomi, tetapi juga hak yang melekat pada martabat setiap individu.
Namun, banyak sektor, terutama yang informal, masih mengalami tantangan serius dalam perlindungan dan kesejahteraan pekerja.
“Sementara itu, pegawai BUMN sering kali menikmati hak yang tidak tersedia bagi pekerja di sektor lain,” ujarnya.
Untuk itu, Shohibul menyarankan pemerintah untuk merombak Kementerian Tenaga Kerja menjadi Kementerian Pengadaan Pekerjaan. “Dengan fokus baru ini, kementerian dapat lebih aktif menciptakan lapangan kerja yang adil dan merata, serta menghilangkan diskriminasi dalam rekrutmen,” jelasnya.
Di luar negeri, negara-negara seperti Islandia, Jepang, dan Selandia Baru telah berhasil menerapkan kebijakan kerja empat hari dengan hasil positif.
Namun, menurut Shohibul perbandingan ini menunjukkan adanya perbedaan besar dalam tingkat kemakmuran rakyat. Pendapatan per kapita di Islandia jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia, yang menunjukkan bahwa kebijakan serupa mungkin tidak dapat diadopsi dengan mudah di tanah air.
Karena itu, kebijakan kerja empat hari yang direncanakan untuk sektor BUMN memerlukan pertimbangan yang lebih matang. Meskipun dapat memberikan keuntungan bagi pegawai BUMN, kebijakan ini berpotensi memperburuk ketimpangan sosial yang sudah ada.
Shohibul mengatakan, pemerintah harus memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk bekerja dan mendapatkan kehidupan yang layak, bukan hanya segelintir kelompok yang sudah berada dalam posisi yang menguntungkan.
“Mengadopsi program Jaminan Pekerjaan dari negara lain bisa menjadi salah satu langkah konkret untuk menciptakan lapangan kerja bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutupnya. (*)
