Oleh Nashrul Mu’minin
Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah berhasil meraih tingkat kepuasan publik sebesar 80,9 persen dalam 100 hari pertama kepemimpinannya. Keberhasilan ini sebagian besar disebabkan oleh implementasi kebijakan populis, seperti bantuan sosial (bansos), yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Namun, untuk memastikan dukungan publik yang berkelanjutan, pemerintah perlu melampaui kebijakan populis dan fokus pada penyelesaian masalah struktural yang dihadapi oleh kelas menengah.
Kebijakan Populis dan Tantangannya
Kebijakan populis, seperti bansos, memang efektif dalam meningkatkan kepuasan publik dalam jangka pendek. Namun, ketergantungan pada kebijakan semacam ini dapat menimbulkan permasalahan baru, seperti distribusi yang tidak merata dan tidak tepat sasaran. Hal ini tercermin dari survei yang menunjukkan bahwa 29,2 persen masyarakat merasa kecewa karena distribusi bansos dinilai tidak merata dan tidak tepat sasaran.
Pendekatan Islam terhadap Kebijakan Publik
Dalam perspektif Islam, kebijakan publik harus berorientasi pada kemaslahatan atau kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Para ulama, seperti Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syatibi, menekankan pentingnya memenuhi maqashid syari’ah dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemimpin. Maqashid syari’ah mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Al-Qur’an menegaskan pentingnya keadilan dalam kebijakan publik dengan menyatakan:
“إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ”
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58)
Selain itu, Rasulullah SAW bersabda:
“كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ”
Artinya: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Melebihi Kebijakan Populis
Untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan, pemerintah perlu mengadopsi kebijakan yang tidak hanya bersifat populis, tetapi juga struktural dan berkeadilan. Hal ini meliputi reformasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang dapat memberdayakan masyarakat secara menyeluruh.
Dengan demikian, kebijakan yang diambil tidak hanya memberikan manfaat sesaat, tetapi juga membangun fondasi yang kuat bagi kesejahteraan jangka panjang.
Kesimpulan
Kebijakan populis seperti bansos memang penting untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat. Namun, untuk memastikan dukungan publik yang berkelanjutan dan mencapai kesejahteraan yang hakiki, pemerintah perlu melampaui kebijakan populis dan fokus pada penyelesaian masalah struktural. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyatnya.
Daftar Pustaka
1. Kompas.id. (2025). “Tingkat Kepuasan Publik 80,9 Persen, Pemerintah Jangan Berhenti pada Kebijakan Populis”.
2. Universitas Djuanda. “Kebijakan Publik dalam Perspektif Islam”.
3. Al-Qur’an, Surah An-Nisa: 58.
4. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim.
5. Kompas.com. (2020). “Populisme Politik dan Gelombang Rasialisme di Tengah Pandemi Covid-19”. (*)
Penulis adalah Mahasiswa universitas Cokroaminoto Yogyakarta
