TAJDID.ID~Medan || Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari mengomentari rencana Badan Legislatif (Baleg) DPR RI yang berencana melakukan Revisi UU Pilkada pada hari ini, Rabu (21/8).
Pembahasan RUU Pilkada diduga sebagai upaya untuk menganulir keputusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas parpol untuk mengusung calon kepala daerah (cakada) dan batas usia cakada.
Dikutip dari laman Kumparan Menurut Feri Amsari, yang dimaksud tindak lanjut dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dan pasal (2), yakni bukan mengubah putusan MK, melainkan mengikutinya.
“Yang maksud tindak lanjut putusan MK itu bukan mengubah putusan MK tapi mematuhi putusan MK dan putusan MK itu sudah jelas bacaannya. Sehingga tidak perlu terburu-buru, apalagi ini sudah mau pilkada, ngapain diubah UU atau putusan MK itu berlaku layaknya sebuah Undang-Undang,” kata Feri saat dikonfirmasi, Rabu (21/8).
“Putusan MK itu kekuatan hukumnya final and binding, mengikat itu sudah jadi hukum itu, jadi tidak lanjut itu bukan dalam rangka ada kekosongan hukum tindak lanjut itu hanya membangun kebersesuaian antara putusan MK dan ketentuan undang-undang,” sambungnya.
Menurut Feri seharusnya DPR maupun pemerintah patuh pada putusan MK. Sebab putusan MK adalah putusan tertinggi.
“Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan tertinggi dalam memaknai apa yang dimaksud oleh konstitusi jadi setiap lembaga negara, setiap penyelenggara negara, setiap individu warga negara wajib patuh pada putusan itu. Suka atau tidak suka,” kata Feri.
Feri menilai jika Baleg tetap membahas RUU Pilkada demi menganulir putusan MK maka itu sama saja merusak tatanan konstitusi.
“Jika baleg berupaya mengutak-atik putusan MK, baleg sedang merusak tatanan berkonstitusi kita. Jadi baleg harus dianggap sebagai lembaga yang telah melanggar konstitusi,” ujarnya.
Sebelumnya, MK mengeluarkan dua putusan terkait UU Pilkada pada Selasa (20/8).
Pertama Putusan 60 terkait ambang batas parpol untuk mengusung cakada yang awalnya berdasarkan perolehan kursi di DPRD menjadi menjadi berdasarkan daftar pemilih tetap di wilayah tersebut.
Kemudian Putusan 70 terkait batas minimal usia cakada. Setelah putusan ini cakada minimal berusia 30 tahun saat ditetapkan sebagai calon. Putusan ini bisa berpengaruh terhadap pencalonan putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep.
