Konflik Israel-Palestina: Ujian Komitmen HAM
Penanganan pemerintahan Biden terhadap konflik Israel-Palestina menyoroti kurangnya penekanan pada hak asasi manusia. Pemerintahan Biden terus memberikan dukungan besar kepada Israel, meskipun ada banyak laporan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Palestina yang terdokumentasi dengan baik. Laporan-laporan ini mencakup tuduhan-tuduhan serius selama konflik Gaza tahun 2021, di mana tindakan militer mengakibatkan banyak korban sipil dan kehancuran infrastruktur, sehingga meningkatkan keprihatinan kemanusiaan yang mendesak.
Organisasi hak asasi manusia telah mendokumentasikan berbagai contoh di mana operasi militer Israel telah menyebabkan kematian warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, serta kehancuran rumah, sekolah, dan rumah sakit. Tindakan-tindakan ini telah dikecam secara luas oleh badan-badan internasional dan telah memicu protes global yang menyerukan diakhirinya kekerasan dan pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia tersebut. Meskipun ada seruan-seruan tersebut, pemerintah AS tetap mempertahankan dukungan militer dan keuangannya untuk Israel, sebuah sikap yang dikritik karena membiarkan terjadinya pelanggaran tanpa langkah-langkah akuntabilitas yang memadai.
Kritikus berpendapat bahwa AS harus mengadopsi pendekatan yang lebih seimbang dalam mengadvokasi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam konflik. Hal ini berarti meminta pertanggungjawaban pemerintah Israel dan Palestina atas pelanggaran hak asasi manusia dan memastikan bahwa bantuan dan upaya diplomatik AS bergantung pada kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia internasional. Kebijakan yang seimbang juga mencakup dukungan aktif terhadap inisiatif yang bertujuan mencapai perdamaian yang adil dan abadi, menghormati hak dan aspirasi warga Israel dan Palestina.
Selain itu, keengganan pemerintah untuk secara tegas mengutuk tindakan seperti perluasan pemukiman Israel di Tepi Barat, yang dianggap ilegal menurut hukum internasional, dan pemindahan paksa keluarga Palestina, semakin memperburuk ketegangan. Permukiman ini tidak hanya melanggar hak-hak Palestina tetapi juga merusak prospek solusi dua negara, yang secara resmi didukung oleh AS sebagai kerangka kerja untuk menyelesaikan konflik.
Oleh karena itu, sikap Pemerintahan Biden terhadap konflik Israel-Palestina dipandang sebagai ujian bagi komitmen hak asasi manusia yang lebih luas. Meskipun pemerintah telah melakukan sejumlah upaya untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia secara global, kebijakan pemerintah dalam konteks ini nampaknya tidak sejalan dengan nilai-nilai yang dicanangkan. Untuk mengatasi ketidakkonsistenan ini diperlukan pendekatan yang lebih berprinsip yang memprioritaskan hak asasi manusia dan kesetaraan, serta memperkuat peran AS sebagai pembela keadilan dan perdamaian di seluruh dunia.
Kesimpulan
Catatan pemerintahan Biden mengenai hak asasi manusia ditandai dengan kekurangan yang signifikan, meskipun ada janji awal untuk memperjuangkan nilai-nilai ini baik di dalam negeri maupun internasional. Masih adanya rasisme sistemik dalam sistem peradilan pidana, yang ditandai dengan kekerasan polisi yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tahun 2023, mengungkap permasalahan mendalam yang masih belum terselesaikan. Demikian pula, pendekatan pemerintah terhadap imigrasi telah gagal menghasilkan reformasi yang berarti, sehingga mengakibatkan terus berlanjutnya pelanggaran hak asasi manusia di pusat-pusat penahanan dan di perbatasan AS-Meksiko.
Ketimpangan ekonomi terus menimbulkan tantangan besar, seiring dengan kegagalan upaya pemerintah dalam menaikkan upah minimum federal dan memperkuat perlindungan tenaga kerja. Kesulitan ekonomi yang diakibatkannya menunjukkan kegagalan dalam memberikan dukungan yang memadai kepada kelompok yang paling rentan.
Perubahan iklim masih menjadi isu hak asasi manusia yang penting, dimana tindakan pemerintah tidak sesuai dengan retorikanya. Disetujuinya proyek-proyek yang membahayakan lingkungan dan kurangnya pendanaan bagi masyarakat yang kurang beruntung menyoroti kesenjangan yang melanggengkan ketidakadilan lingkungan.
Secara internasional, komitmen Pemerintahan Biden terhadap hak asasi manusia tidak konsisten. Dukungan terhadap sekutu yang memiliki catatan hak asasi manusia yang buruk, seperti Arab Saudi dan Israel, serta sikap hati-hati terhadap Myanmar, mencerminkan prioritas kepentingan strategis di atas hak asasi manusia. Penanganan konflik Israel-Palestina, khususnya, berfungsi sebagai ujian bagi komitmen pemerintah yang lebih luas terhadap hak asasi manusia, dengan mengungkap kesenjangan yang signifikan antara nilai-nilai yang dinyatakan dan kebijakan sebenarnya.
Untuk mengatasi masalah kritis ini, Pemerintahan Biden harus mengambil tindakan tegas dan komprehensif. Hal ini termasuk melaksanakan reformasi besar dalam sistem peradilan pidana, menciptakan kebijakan imigrasi yang manusiawi, mengatasi kesenjangan ekonomi, dan mengambil langkah berani untuk memerangi perubahan iklim. Selain itu, pendekatan yang lebih konsisten dan berprinsip terhadap hak asasi manusia internasional sangatlah penting, untuk memastikan bahwa kebijakan luar negeri AS sejalan dengan nilai-nilai yang dianutnya. (*)
Tentang Penulis
Hamdi salihi adalah peneliti senior di Institut Studi Hak Asasi Manusia Eurasia Iran. Dia terutama prihatin dengan pembangunan hak asasi manusia di Amerika Utara.
Penerjemah artikel: Muhammad Soleh
