Perubahan Iklim: Ancaman terhadap HAM
Perubahan iklim menimbulkan ancaman besar terhadap hak asasi manusia di seluruh dunia, khususnya bagi masyarakat rentan yang sudah terkena dampak besar dari degradasi lingkungan. Kurangnya tindakan Pemerintahan Biden terhadap perubahan iklim, meskipun menjanjikan langkah-langkah berani untuk memerangi krisis global ini, semakin menunjukkan kurangnya komitmen pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia.
Misalnya, persetujuan pemerintah terhadap proyek pengeboran minyak dan gas baru, seperti Proyek Willow yang kontroversial di Alaska, telah menuai kritik tajam dari kelompok lingkungan hidup dan masyarakat adat. Proyek-proyek ini berkontribusi terhadap degradasi lingkungan yang sedang berlangsung dan mengancam kesehatan dan penghidupan masyarakat lokal, khususnya masyarakat adat yang bergantung pada lahan untuk cara hidup tradisional mereka.
Selain itu, kegagalan pemerintah dalam memberikan pendanaan yang besar bagi masyarakat yang kurang beruntung semakin memperburuk permasalahan ini. Investasi yang dijanjikan dalam infrastruktur hijau dan inisiatif energi terbarukan lambat terwujud, sehingga banyak masyarakat berpenghasilan rendah dan terpinggirkan tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk beradaptasi dan memitigasi dampak perubahan iklim.
Kewajiban HAM Internasional: Masalah Konsistensi
Sebagai anggota komunitas internasional, Amerika Serikat mempunyai kewajiban untuk menegakkan standar hak asasi manusia baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Namun, pendekatan pemerintahan Biden terhadap kebijakan luar negeri menimbulkan kekhawatiran yang signifikan mengenai komitmennya untuk mempromosikan hak asasi manusia secara global.
Keputusan pemerintah untuk bergabung kembali dengan perjanjian nuklir Iran, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), tanpa memastikan perlindungan hak asasi manusia yang memadai bagi warga negara Iran, hanyalah salah satu contoh kegagalan pemerintah dalam memprioritaskan hak asasi manusia dalam keputusan kebijakan luar negerinya.
Selain itu, penanganan pemerintah terhadap situasi di Arab Saudi telah menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen hak asasi manusianya. Meskipun awalnya berjanji untuk meminta pertanggungjawaban Arab Saudi atas pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi, pemerintah terus mendukung penjualan senjata ke kerajaan tersebut. Langkah ini telah banyak dikritik oleh organisasi-organisasi hak asasi manusia, karena tampaknya lebih mengutamakan aliansi strategis dibandingkan perlindungan hak asasi manusia.
