TAJDID.ID~Medan || Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara akan menggelar Dialog Ideopolitor ( Ideologi, Politik dan Organisasi) yang akan berlangsung pada 16-17 September di Asrama Haji, Pangkalan Mashur, Medan. Dialog Ideopolitor akan dihadiri lebih dari 400 pimpinan organisasi Muhammadiyah, mulai dari tingkat wilayah, daerah dan organisasi otonom.
Dialog Ideopolitor akan dihadiri dua Ketua PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Syamsul Anwar dan Dr. Agung Danarto. Kehadiran dua tokoh nasional itu diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi pimpinan Muhammadiyah dalam menjalankan program kerja lima tahun ke depan serta kesiapan pimpinan Muhammadiyah dalam menghadapi tahun politik.
Ketua PW Muhammadiyah Sumatera Utara, Prof. Dr. Hasyimsyah Nasution MA yang akan menjadi pembicara pada diskusi itu mengatakan, salah satu kekuatan Muhammadiyah sebagai organisasi (baca: Persyarikatan) yang dalam perjalanan gerakannya sudah melewati usia satu abad dan tetap azham meneruskan kiprahnya mewujudkan Islam berkemajuan terhadap keumatan, kemanusiaan , dan kebangsaan, tak lain karena bersikukuh pada pilar utamanya, yakni ideologi yang diperpegangi dan menginspirasi semua pergerakan yang diembannya.
Namun demikian, jelas Hasyimsyah Nasution, mereka yang diserahi amanah untuk berkhidmat membesarkannya menyadari bahwa keberadaan Muhammadiyah tidak sepi dari berbagai ancaman dan rintangan, terutama terbuka luasnya berbagai ideologi dan kepentingan yang bersifat pragmatis melalui berbagai jalur komunikasi dan informasi seiring dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi.
Rekrutmen kepemimpinan di Muhammadiyah pada semua hirarki, kendatipun sudah tersusun dan teruji dalam waktu yang panjang, namun para kader Persyarikatan yang dimungkinkan memegang amanah kepemimpinan
Persyarikatan cukup terbuka dari bebera jalur, diantaranya: lewat 7 Organisasi Otonom (ortom) yang diberi kemandirian sesuai dengan sifatnya dengan tetap berpegang pada prinsip dasar terutama dalam pemahaman keislaman dan kebangsaan, lewat Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dan lewat keluarga.
“Artinya orangtua dan keluarga yang sudah sejak awal beradaptasi dan bergaul akrab dengan tradisi kemuhammadiyahan,” tuturnya.
Guru Besar UINSU ini menjelaskan, kedaan dan perkembangan Muhammadiyah di tengah-tengah arus globalisasi, semenjak Muktamar ke-45 di Malang, Muktamar ke-46 di Yogyakarta, Muktamar ke-47 di Makassar, dan Muktamar ke-48 di Solo semakin dirasakan urgensi penguatan Ideologi Muhammadiyah dimaksud. Rumusan Ideologi Muhammadiyah tersebut secara umum dapat dibaca pada Pasal 4 AD Muhammadiyah. Pada tanfidz
Keputusan Muktamar ke-48 di Solo dinyatakan bahwa Peneguhan paham dan ideologi Muhammadiyah,
serta penguatan Risalah Islam Berkemajuan (RIB) merupakan 2 dari 8 program prioritas Pimpinan Pusat
Muhammadiyah.
“Tentu saja Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (sesuai dengan AD Muhammadiyah Pasal 12 ayat 1) berkewajiban menindaklanjuti ketentuan tersebut, hal ini diperkuat dengan surat PPM No. 04/EDR/I.0/B/2023 tanggal 13 Mei 2023,” jelasnya.
Pada bagian lain, kata Prof Hasyimsyah, sebagaimana dimaklumi bahwa tanggal 14 Februari 2024 merupakan pemungutan suara Pileg dan Pilpres suatu momen yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia ke depan.
Untuk itu, Muhammadiyah sebagai bagian dari komponen bangsa yang sudah sejak awal membuktikan baktinya dalam perjalanan dan kemajuan Indonesia, dipertegas dalam keputusan Muktamar ke-45 di Makassar dengan jargon “Negara Pancasila sebagai “Darul ‘Ahdi Wasysyahadah”.
“Melalui Dialog Idelogi Politik dan Organisasi tersebut, akan dibicarakan keberadaan Muhammadiyah dan kaitannya dengan perpolitikan di Sumatera Utara sebagai komponen bangsa yang tetap bertekad bersama sama komponen lainnya menciptakan Pemilu yang bermartabat, jujur dan adil,” pungkas Prof Hasyimsyah (Syaifulh)
