TAJDID.ID || Perusahaan teknologi raksasa, Google mengritik keras aturan soal “Publisher Rights” atau rancangan Perpres Jurnalisme Berkualitas yang kabarnya akan segera disahkan oleh Pemerintah Indonesia (Baca: Segera Terbitkan Aturan “Publisher Rights”, Ini Alasan Pemerintah)
Michaela Browning, Wakil Presiden Urusan Pemerintahan dan Kebijakan Publik Google APAC, menyatakan, bahwa pada dasarnya pihaknya sangat mendukung industri jurnalisme yang sehat dan berkomitmen untuk mendukung ekosistem berita yang berkelanjutan, independen, dan beragam.
Namun, ia khawatir jika Perpres Jurnalisme Berkualitas disahkan tanpa perubahan, hal ini dapat membatasi keberagaman sumber berita dan memberikan kekuasaan pada lembaga non-pemerintah untuk mengatur konten online dan pendapatan iklan bagi penerbit berita.
Melalui blog resmi Google ia menegaskan, misi Google adalah menyediakan informasi yang mudah diakses dan bermanfaat bagi semua orang. Namun, jika peraturan tersebut disahkan dalam versi saat ini, Google khawatir kemampuannya untuk menyediakan sumber informasi online yang relevan, kredibel, dan beragam bagi pengguna produknya di Indonesia akan terpengaruh.
“Selain itu, semua upaya yang telah dilakukan oleh Google untuk mendukung industri berita di Indonesia bisa menjadi sia-sia,” ujarnya.
Michaela Browning mengungkapkan, Google dan YouTube telah bekerja sama dengan pemerintah, regulator, badan industri, dan asosiasi pers sejak rancangan Perpres Jurnalisme Berkualitas diusulkan pada tahun 2021.
Mereka memberikan masukan tentang aspek teknis dan berusaha menyempurnakan peraturan agar sesuai dengan kepentingan penerbit berita, platform, dan masyarakat umum.
Meskipun mengapresiasi kesempatan untuk berdiskusi, Google menyatakan bahwa rancangan yang diajukan masih memiliki dampak negatif pada ekosistem berita digital secara luas.
Menurut Michaela Browning, Perpres Jurnalisme Berkualitas, jika disahkan, akan membatasi berita yang tersedia secara online. Hal ini akan menguntungkan sejumlah kecil penerbit berita, sementara membatasi kemampuan Google untuk menampilkan informasi dari ribuan penerbit berita lainnya di Indonesia.
“Akibatnya, masyarakat Indonesia mungkin akan kesulitan menemukan informasi yang netral dan relevan di internet,” tegasnya.
Selain itu, kata Michaela Browning, peraturan tersebut juga mengancam eksistensi media dan kreator berita yang merupakan sumber informasi utama bagi masyarakat Indonesia.
Meskipun tujuan awal peraturan ini adalah membangun industri berita yang sehat, versi terakhir yang diusulkan malah berpotensi berdampak buruk bagi penerbit dan kreator berita yang sedang bertransformasi dan berinovasi.
Kekuasaan yang diberikan kepada lembaga non-pemerintah yang terdiri dari perwakilan Dewan Pers hanya akan menguntungkan sejumlah penerbit berita tradisional dengan membatasi konten yang dapat ditampilkan di platform Google.
Michaela Browning mengatakan, Google dan YouTube telah lama berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan ekosistem berita digital di Indonesia. Google tidak menampilkan iklan atau memperoleh keuntungan dari Google News.
Pada tahun 2022, Google telah mengirim lebih dari satu miliar kunjungan situs untuk media di Indonesia setiap bulan tanpa biaya, membantu mereka mendapatkan penghasilan melalui iklan dan langganan baru.
Selama bertahun-tahun, Google telah berinvestasi secara besar-besaran untuk mendukung penerbit berita dengan berbagai program, kemitraan, dan produk.
“Kita telah memberikan pelatihan keterampilan digital kepada ribuan jurnalis dan mahasiswa jurnalisme dari seluruh Indonesia sejak 2018,” sebutnya.
Di YouTube, Google telah berbagi pendapatan iklan dengan penerbit berita yang memenuhi syarat dan mendukung kreator lokal dalam menyajikan sudut pandang dan berita dari daerah-daerah terpencil di Indonesia.
Meskipun merasa kecewa dengan rancangan Perpres Jurnalisme Berkualitas yang diusulkan saat ini, Google berharap dapat mencapai solusi yang baik dan tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan terkait.
“Google ingin terus mencari pendekatan terbaik untuk membangun ekosistem berita yang seimbang di Indonesia, yang menghasilkan berita berkualitas bagi semua orang dan mendukung seluruh penerbit berita, baik kecil maupun besar,” kata Michaela Browning. (*)
