TAJDID.ID~Jakarta || Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma dicecar oleh Komisi VIII DPR terkait anggaran penanganan kemiskinan Rp 500 triliun yang habis untuk studi banding dan rapat di hotel.
Salah satu anggota Komisi VIII DPR yang mencecar Risma adalah Jhon Kenedy Azis dari Fraksi Golkar.
“Yang viral sekarang adalah tentang dana bansos sebesar Rp 500 triliun ini mungkin kesempatan ibu untuk mengklarifikasi. Setahu saya anggarannya enggak sebanyak itu, seperlimanya pun tidak ada anggarannya. Dari mana itu?” ujar Jhon dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/2/2023).
“Saya pikir ini tempat ibu untuk klarifikasi tentang konteks itu supaya clear. Dari mana sumber-sumber dana itu, atau informasi itu didapat? Saya juga enggak tahu,” imbuhnya.
Selanjutnya, anggota Komisi VIII DPR Fraksi Gerindra Abdul Wachid turut mendesak Risma untuk mengklarifikasi kabar yang beredar tersebut.
Dirinya khawatir apabila kabar yang beredar selama ini ternyata salah, namun karena tidak diklarifikasi, maka kabar salah itu dianggap benar.
Bahkan Abdul sampai kebakaran jenggot karena kabar anggaran kemiskinan habis untuk rapat.
“Bahasanya di situ adalah banyak digunakan untuk studi banding, banyak digunakan untuk rapat-rapat di hotel. Ini kan yang jelas Ibu, Kemensos ini mitra kami, studi banding otomatis ke Komisi VIII, rapat-rapat di hotel Komisi VIII. Saya kebakaran jenggot waktu itu,” jelas Abdul.
Abdul kala itu menekankan kalau anggaran penanganan kemiskinan tidak mencapai Rp 500 triliun. Bahkan, kata dia, Rp 100 triliun pun tidak sampai.
Abdul lantas mencurigai Azwar Anas yang notabene juga merupakan kader PDI-P seperti Risma, tapi malah cari muka.
“Ini mohon maaf, ini adalah teman ibu menteri sendiri dari merah sama merah. Saling cari muka, ya enggak bener. Ini sampai saya katakan Pak menteri Pak menterinya Pak Jokowi ini kok di akhir masa jabatannya kok saling mengumbar suara yang enggak jelas ini. Saya sampaikan seperti itu jangan cari muka dong. Makanya dari Kemensos harus ada suara,” tegasnya.
.Terakhir, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mendesak agar Risma menjelaskan apa hasil dari rapat-rapat soal kemiskinan tersebut.
“Saya kira ini penting untuk bisa menjelaskan ketika muncul dugaan seperti yang disampaikan pemerintah sendiri. Anggaran Rp 500 triliun dipakai rapat untuk memberantas kemiskinan, lalu hasilnya apa?” kata Ace.
Diketahui, pertama kali prihal anggaran penanganan kemiskinan itu diungkap oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas
Sebelumnya, Menpan-RB Abdullah Azwar Anas menegaskan sebagian program kemiskinan belum berdampak optimal, bukan karena semua anggaran penanganan kemiskinan tersedot untuk rapat dan studi banding kemiskinan.
“Jadi begini, setelah kita pilah, ada sejumlah instansi, terutama di beberapa daerah yang program kemiskinannya (anggaran kemiskinan Rp 500 triliun) belum sepenuhnya berdampak optimal,” kata Anas dikutip dari Antara, Senin (30/1/2023).
“Misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada, tapi bukan kurang lebih Rp 500 triliun habis untuk studi banding dan rapat,” ucap dia lagi.
Anas menjelaskan pernyataan soal anggaran kemiskinan disampaikan ketika sosialisasi kebijakan baru mengenai jabatan fungsional secara hybrid di hadapan kementerian/lembaga dan pemda beberapa hari lalu.
Ketika itu, konteksnya adalah membangun logical framework yang jelas soal reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan.
Saat itu, Anas memaparkan bahwa logical framework pemda soal pengentasan kemiskinan harus fokus.
Bila golnya pengentasan kemiskinan, maka programnya misalnya adalah peningkatan daya beli warga hingga meningkatkan akses murah terkait pendidikan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga menengah ke bawah.
“Jadi, bukan semua anggaran untuk studi banding atau rapat, tapi sebagian ada sehingga belum sepenuhnya selaras dengan tujuan. Ada pula yang ingin mengurangi stunting, tapi kegiatannya sosialisasi gizi, di sisi lain pembelian makanan untuk bayi malah tidak dialokasikan,“ ucap Anas.
Anas sering mencontohkan dampak program yang kurang optimal, seperti tujuannya pelestarian sungai, tetapi kegiatan di daerah adalah seminar soal revitalisasi sungai.
“Bukan berarti seminar tidak penting, tetapi dengan anggaran terbatas seyogianya untuk membeli bibit pohon guna ditanam di daerah sekitar sungai,” terangnya.
Ketika menjelaskan contoh logical framework itulah, lanjut Anas, timbul persepsi bahwa anggaran kemiskinan tersedot untuk rapat dan studi banding.
“Padahal kami mencontohkan sebagian logical framework yang belum selaras, bukan menyebutkan anggaran habis untuk rapat,” tegasnya. (*)
