TAJDID.ID~Solo || Sektor pekerja informal dinilai sebagai segmen yang potensial untuk digarap bisnis jasa layanan perbankan. Selain karena jumlahnya yang sangat besar, masih banyaknya yang belum mengakses layanan keuangan menjadi tantangan tersendiri bagi bank untuk bisa mencarikan solusi bagi pekerja informal.
Direktur Distribution & Funding PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Jasmin mengungkapkan, saat ini perbankan masih banyak yang fokus bisnisnya melayani sektor formal, padahal sektor informal potensinya juga sangat besar. Untuk itu, perseroan terus melakukan inovasi membuat berbagai skema agar layanan perbankan bisa dinikmati pekerja informal khususnya penyaluran kredit.
“Untuk pembiayaan rumah khususnya rumah subsidi sekitar 93% dinikmati oleh pekerja informal, sedangkan sektor informal baru 7%. Untuk itu Bank BTN terus mencari skema yang bisa mempermudah pekerja informal bisa menikmati pembiayaan dari Bank BTN,” jelas Jasmin pada acara Grebeg Pasar 2022 Bank BTN & IKAPPI di Pasar Klewer, Solo, Jawa Tengah.
Jasmin mengatakan, salah satu skema yang ditawarkan pemerintah dan Bank BTN dalam pembiayaan rumah untuk pekerja informal adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Dengan produk ini, pekerja informal hanya perlu menabung di Bank BTN selama tiga bulan, setelah memenuhi syarat maka mereka bisa mengajukan permohonan KPR BP2BT.
Untuk meningkatkan penyaluran KPR BP2BT, Bank BTN menggandeng Gojek dan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI). Dua entitas ini memiliki komunitas pekerja informal yang luar biasa banyak jumlahnya mencapai jutaan anggota.
Jasmin menjelaskan, untuk mitra driver Gojek yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan permohonan kredit sebanyak 200.000 orang. Dari jumlah tersebut Bank BTN menargetkan sekitar 30% yang dapat dibiayai oleh KPR BP2BT.
Sementara, lanjut Jasmin, jumlah pedagang tradisional yang mencapai lebih dari 12 juta juga merupakan pasar potensial bagi perseroan tidak hanya dalam menyalurkan kredit perumahan subsidi tetapi juga kredit UMKM dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Bagi para pedagang pasar juga bisa menikmati produk Tabungan Bisnis Bank BTN untuk memudahkan transaksi mereka,” papar Jasmin.
Dia mencontohkan, untuk wilayah Solo potensi ekosistem bisnis pasar yang bisa digarap sangat besar, ada sekitar puluhan ribu pedagang yang bisa dibidik untuk dijadikan nasabah kredit dan tabungan. “Bank BTN melihat potensi KPR di wilayah Solo sangat luar biasa, dimana di Solo Raya saja ada 43 pasar tradisional. Rata-rata kita survei belum banyak yang memiliki rumah, bahkan masih kontrak,” katanya.
Menurut Jasmin, KPR BP2BT sangat cocok buat segmen untuk pedagang informal, yang bukan memiliki basis penghasilan tetap.
“Makanya kita masuk ke pasar Klewer ini, pedagang-pedagang kecil yang belum punya rumah bisa dibiayai dengan KPR BP2BT di mana uang muka dibantu pemerintah senilai Rp40 juta. Ini buat pedagang sangat cocok,” terang Jasmin.
Ketua Umum DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri mengungkapkan pihaknya meminta kegiatan Grebek Pasar Bank BTN dan IKAPPI di Pasar Klewer, Solo, karena jumlah anggota yang dimiliki mencapai 3.000 lebih dan wajib hukumnya pedagang yang belum memiliki rumah harus mendapatkan rumah dengan subsidi pemerintah.
Mansuri mengatakan, jumlah pedagag pasar di seluruh Indonesia yang lebih dari 12 juta orang sebagian besar belum memiliki rumah sendiri. Untuk itu, IKAPPI bersama Bank BTN dan Kementerian PUPR telah melakukan Grebeg Pasar ke berbagai daerah untuk mengenalkan produk KPR BP2BT kepada para pedagang tradisional.
“Dengan KPR BP2BT ini diharapkan para pedagang pasar dapat segera memiliki rumah sendiri. Karena selama ini masih banyak yang ngontrak atau sewa. Lebih baik uang kontrakannya untuk mencicil bayar KPR,” jelas Mansuri.
Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa menjelaskan agar para pedagang dapat memanfaatkan fasilitas perumahan subisidi yang diberikan pemerintah. “Kesempatan tidak datang dua kali, maka dari itu ini kesempatan yang baik bagi pedagang pasar dengan kehadiran dari Bank BTN dan Dirjen Kementerian PUPR dalam program satu juta rumah agar bisa dimanfaatkan semaksimalnya,” tegas Teguh. (*)
