TAJDID.ID~Jakarta || Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo mengungkapkan, pihak China, dalam hal ini China Development Bank (CDB) berharap agar pembengkakan biaya dalam pengerjaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) ditanggung oleh pemerintah Indonesia melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Beberapa waktu lalu disampaikan adanya cost over run. Tentang cost of run ini setahu saya masih dibahas. Karena ada permintaan cost over run ini agar dicover oleh pemerintah Indonesia,” ujar Wahyu dalam konferensi pers, Selasa (26/7/2022) dikutip dari laman CNBC Indonesia.
Meskipun demikian, kata Wahyu permintaan China agar pembengkakan biaya ditanggung pemerintah masih diperhitungkan oleh Kementerian Keuangan.
“Terkait hal ini, teman-teman dari Kemenkeu baru membahas yang merupakan bagian kewajiban kita untuk kontribusi dalam pembangunan, bukan cost over run,” jelas Wahyu.
“Kita bersama Kementerian Kemaritiman dan Investasi terus melakukan monitoring secara ketat pengerjaan proyek kereta cepat,” imbuhnya.
Wahyu menjelaskan, sebagian besar konstruksi kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut sudah selesai dikerjakan. Dan sekarang tinggal mengerjakan depo atau tempat untuk menyimpan dan tempat untuk melakukan perawatan rutin kereta api serta merupakan tempat untuk melakukan perbaikan ringan.
“Jadi, memang kereta cepat pernah kami tinjau dan lihat, konstruksinya sebagian besar selesai. Mungkin sekarang yang sedang dikerjakan adalah di deponya. Stasiun-stasiun juga sudah mulai dikerjakan,” ujarnya.
Pemerintah optimistis proyek KCJB ini bisa dioperasikan pada 2023. “Tapi kami yakin, komitmen dari pemerintah Indonesia, bahwa kereta cepat ini harus segera dioperasikan. Mudah-mudahan di tahun 2023 (bisa dioperasikan),” kata Wahyu lagi.
Sebagai implikasinya, janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak menggunakan dana APBN di proyek ini pun kemudian direvisi. Pemerintah dan DPR sepakat untuk mengucurkan uang APBN melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Sebelumnya, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo juga blak-blakan mengenai proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.
Didiek mengungkapkan PMN harus segera cair supaya proyek ini bisa terselesaikan. Dia juga menjelaskan hal ini disebabkan kondisi keuangan PT Kereta Cepat Indonesia China juga semakin menipis.
“Ini yang kemarin ditayangkan saat RDP di komisi VI disampaikan menteri BUMN dan kemarin dalam pembahasan menyeluruh dan ini akan diberikan support, dan apabila ini tidak cair di 2022 ini maka penyelesaian proyek ini akan terhambat juga,” ungkap Didiek dalam RDP dengan Komisi V DPR RI, Rabu (6/7/2022). (*)
