TAJDID.ID || Presidium Nasional Partai Hijau Indonesia, Roy Murtadho meminta maaf karena telah keliru meminta Muhammadiyah untuk melarang pengurusnya rangkap jabatan dengan partai politik. Ia mengaku, dirinya tidak tahu kalau ternyata di Muhammadiyah sudah sejak lama punya aturan yang melarang pengurusnya rangkap jabatan dengan parpol.
Diketahui, Roy Murtadho memosting sebuat utas berjudul “Moral Ormas” di akun twitter pribadinya @MurtadhoRoy, Selasa (21/6). Dalam utas tersebut ia meminta sebaiknya ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah tidak diisi oleh politisi plus bohir. Sebab, katanya, organisasi akan menanggung bebban moral kalau sampai ada pengurusnya terjerat kasus korupsi, seperti Mardani Maming (Bendahara PB NU-red))
-+Moral Ormas+-
Baiknya ormas keagamaan seperti NU & Muhammadiyah tdk diisi oleh para politisi plus bohir. Sebab, organisasi akan menanggung beban moral, kalau sampai ada pengurusnya terjerat kasus korupsi, seperti Mardani Maming saat ini.
Utas
— Roy Murtadho (@MurtadhoRoy) June 21, 2022
Rangkain cuitan Roy tersebut kemudian mendapat tanggapan dari beberapa warganet yang keberatan karena menyebut nama “Muhammadiyah”.
“Kenapa Muhammadiyah juga mesti disebut ya?” tanya akun @SyaefullahHamid
“Dalam AD/ART Muhammadiyah tegas, pengurus/pimpinan persyarikatan dan amal usaha, dilarang menjabat sebagai pengurus parpol.” tegas akun @efendi_irf
Karena protes tersebut, Roy Murtadho kemudian menyampaikan klarifikasi dan meminta maaf. Ia mengaku keliru dan tidak tahu kalau di Muhammadiyah sudah punya aturan yang melarang pengurusnya rangkap jabatan dengan parpol.
“Ini khusus kpd para muhibbin Muhammadiyah yg merasa tersinggung krn sy menyebut MD (di twit sy soal kasus Mardani Maming. Sy mohon maaf. Krn sy ngga tahu klo ternyata di MD sdh sejak lama punya aturan melarang pengurusnya rangkap jabatan dgn partai borjuis” tulis Roy Murtadho.
“So, ketika sy bilang bahwa sebaiknya ormas2 keagamaan, khususnya yg Islam seperti NU dan Muhammadiyah untuk melarang pengurusnya rangkap jabatan dgn partai. Itu krn mmg sy ngga tahu kalo di Muhammadiyah sdh ada aturan melarang pengurusnya rangkap jabatan dgn partai,” tambahnya.
Ia juga mengatakan, cuitannya cuma sebuah harapan, jadi tidak ada maksud menyeret-nyeret Muhammadiyah di kasus Mardani Maming. Dan menurutnya kicauannya itu cuma menyerukan jihad melawan oligarki.
“Jd, kalimat sy mesti dipahami (klo jeli) sebagai bentuk harapan, bukan mau menyeret2 Muhammadiyah di kasus Mardani Maming. Nggak ada untungnya jg buat sy.” sebutnya.
“Harapan lagi! Mohon dicermati: ormas2 Islam, sebaiknya, tdk hanya melarang pengurusnya rangkap jabatan dgn partai2 Borjuis penyokong kebijakan neolib. Tp lebih dari itu menyerukan jihad melawan oligarki & mulai memikirkan (ijtihad) melampaui moda produksi kapitalisme.” imbuhnya.
Ini khusus kpd para muhibbin Muhammadiyah yg merasa tersinggung krn sy menyebut MD di twit sy soal kasus Mardani Maming. Sy mohon maaf. Krn sy ngga tahu klo ternyata di MD sdh sejak lama punya aturan melarang pengurusnya rangkap jabatan dgn partai borjuis
Utas
— Roy Murtadho (@MurtadhoRoy) June 22, 2022
