TAJDID.ID || Dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan pada pelestarian lingkungan guna memelihara bumi dan memberikan manfaat untuk sesama, Lazismu mengundang Majelis, Lembaga dan Ortom Pimpinan Pusat Muhammadiyah terlampir untuk menjalin sinergi dan kolaborasi dalam Program Inovasi Lingkungan yang bertujuan untuk mengatasi persoalan lingkungan dan pemenuhan kehidupan yang sehat, bersih dan asri, dengan membuat proposal kolaborasi yang dapat dikirimkan mulai tanggal 21 Maret –7 April 2022, sebagaimana gambaran program terlampir.
Lazismu sebagai bagian dari gerakan ekofilantropi, mengundang majelis, lembaga dan Ortom (MLO), daerah maupun wilauah serta komunitas lainnya untuk berkolaborasi dalam program inovasi lingkungan yang berkemajuan di tahun 2022.
Demikian isi surat edaran Lazismu PP Muhammadiyah perihal sinergi program lingkungan yang menjadi salah satu program Lazsimu terkait ekofilantropi.
Merespon surat edaran tersebut, Devisi Lingkungan Hidup LLHPB Pimpinan Pusat ‘Aiayiyah menggelar rapat koordinasi secara virtual. Selasa (22/3/2022).
Ketua Devisi Lingkungan Hidup, Hening Parlan dalam rapat tersebut mengatakan, LLHPB dalam program terkait lingkungan, sifatnya harus inovatif. Inovatif yang dimakaud bukan program lama dan tidak boleh.
“Inovasi itu adalah sesuatu yang baru. Baru itu apakah idenya atau pendekatannya? Misalnya, sama-sama tentang sampah, tapi ini dibilang inovasi kenapa? Karena bunda mempunyai inovasi. Misalnya, sedekah sampah bersama kaum dhu’afa,” kata dia.
Di dalam inovasi, ada tiga tema yang diangkat, yaitu. Tentang laut, darat dan pohon. Untuk laut menurut dia ada banyak yang dibahas, ada terumbu karang, ikan dan lain sebagainya.
“Untuk darat, ada kampanye tentang energi, sampah, hemat air, kampanye tentang menggunakan matahari dan banyak sekali,” jelasnya.
Di menegaskan, jika menyampaikan proposal ke Lazismu, penerima manfaatnya harus jelas. Dipersilahkan untuk memilih yang prioritas.
Berikutnya kata dia, harus memiliki tim. Suatu lembaga atau Ortom berkomitmen mengerjakan kegiatan, namun kegiatan itu diserhkan ke orang lain, maka jangan berharap proposal yang disusun akan diterima.
“Proses akuntabilitas. Kalau bunda memiliki program dengan biaya 20 juta, maka 20 juta ini harus jelas, dipakai untuk lapangan, untuk bibit, untuk pendampingan. Jadi jangan 20 juta ini dipakai kegiatan setengahnya, setengahnya sebagai simpanan,” tegasnya.
Dia meminta untuk tidak menyusun proposal jika tidak memiliki tim. Berdasarkan pengalamannya bersama LLHPB PP ‘Aisyiyah bahwa, jika memiliki program, maka sudah harus tahu siapa saja yang akan bekerja. Di samping itu, harus mampu menyusun laporan dan mempertanggungjawabkan.
“Jadi, bunda dipersilahkan menyusun proposal. Waktunya hanya sekitar 15 sampai 16 hari,”punkasnya.
Sebelum mengakhiri, Hening Parlan memberi PR kepada para peserta zoom. PR-nya yang pertama harus punya ide inovasi dan penjelasannya. Kedua, kegiatan pokok yang akan dilakukan. Ketiga, Biaya yang dibutuhkan. (*)
Kontributor: Iwan Abdul Gani.
