TAJDID.ID || Atas kejadian penurunan paksa papan nama Pusat Dakwah Muhammadiyah Ranting Tampo pada Jum’at, (25/02/2022) oleh Forum Pimpinan Kecamatan (Forpimka) Cluring, Banyuwangi beserta Pemerintah Desa Tampo dan beberapa warga, maka PD Muhammadiyah Banyuwangi engambil sikap dan memilih menempuh jalur hukum.
Berita juga: Alasan Kondusivitas, Forpimka Cluring dan Warga Turunkan Paksa Papan Nama Pusat Dakwah Muhammadiyah Ranting Tampo
Melalui keterangannya, Ketua PDM Banyuwangi Dr H Mukhlis MSi mengatakannya, pihaknya akan menempuh jalur hukum dan mendelegasikan kepada, Majelis Hukum dan Ham/LBHMu, LHKP PDM Banyuwangi dan LBH UMM, UMJ, dll.
“Tindakan primitif yang dilakukan tersebut sangat tidak pantas dan mencoreng kerukunan ummat. Bukti bukti fisik penurunan Papan nama tersebut hari ini sedang dikumpulkan, dilengkapi berita acara secara detail oleh saksi dilapangan dan LBHMU untuk selanjutnya diproses secara HUKUM,” ujar Mukhlis.
Mukhlis juga menegaskan, PCM Cluring, PRM Tampo, Takmir masjid Al Hidayah tetap dalan koordinasi yang solid, kedepankan akal sehat, hati jernih, tawakkal kepada Allah SWT.
“Pasti ada solosi lebih elegan dan bermartabat,” katanya.
“Menghadapi sikap arogan dari Forpimka, KAU dan Kades Tampo harus dengan nalar sehat, tidak terpancing emosi karena mereka belum aqil baligh dalam bertindak sebagai pengayom masyarakat,” imbuhnya.
Usia Muhammadiyah sudah 110 Tahun, telah berkarya nyata di tengah masarakat luas, jadi pihaknya tidak mau disibukkan urusan remeh temeh, papan identitas dan lain sebagainya yang menyita energi, mubadzir dan tak manfaat,
“Berpikir kedepan dengan jangkauan luas, karya besar masih luas seluas luasnya,” sebutnya.
PDM Banyuwangi yakin seyakin yakinnya bahwa suatu saat nanti mereka yang membenci Muhammadiyah akan menjadi penerus, kader perjuangan Muhammadiyah yang tanggu setangguh rasa bencinya.
Mukhlis menegaskan, PDM Banyuwangi, dengan 27 PCM dan 146 PRM serta 41 Aum Pend, 5 Aum kes, 9 Aum PAM, 17 AUM Lzismu, 14 PAP, 96 PUSDAMU, 1 PT, 40 Anggota, 125 ribu simpatisannya, 144 TPA nya, AMM, PD PM, PD NA, HW, IPM ,IMM, TS PM, FGM kompak satu komando.
Mari tetap mengedepankan akal sehat, akhlaq mulia, lisan yang beretika, sikap yang damai dan bermedia sosial yang mendidik. Sembari tetap koordinasi yang terukur, sejalan berpihak kepada kepenaran,” pungkasnya. (*)
Tapi mereka harus diproses hukum demi kebenaran dan keadilan, karena ini keterlibatannya adalah aparat pemerintah maka tidak cukup minta maaf, karena sejatinya mereka adalah orang yg berpendidikan.
Bismillah,..
Semoga berjalan sesuai harapan wargaMu, jalur hukum sangat tepat demi keadilan dan pembelajaran supaya mereka lebih dewasa dan sebagai aparat/pamong sebaiknya tidak membela salah satu pihak. Bersinarlah Muhammadiyah.