TAJDID.ID~Jakarta || Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra mengatakan, harus diakui mafia peradilan itu ada, terbukti praktik hukum negatif yang diperdagangkan itu memang terjadi,
“Dan perilaku ini dapat menumbangkan makna bahwa pengadilan bukan lagi sebagai benteng terakhir keadilan, karena faktanya masih terjadi praktik jual beli hukum dipengadilan melalui panitera dan hakim,” ujar Azmi, Ahad (23/1).
Dengan OTT KPK terkait oknum hakim dan panitera PN Surabaya kamis lalu (19/1), kata Azmi, artinya ada hubungan erat dan keinginan yang sama dari perangkat peradilan untuk pertukaran antara penawaran dan permintaan.
“Ada makelar hukum disini, bahkan hukum jadi komiditi dan bisnis melalui korupsi, serta penyalahgunakan kewenangan dalam dirinya sebagai hakim,” sebut Azmi yang merupakan Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha) ini.
Menurut Azmi, masalah korupsi peradilan ini tidak pernah diselesaikan secara tuntas. Karena ini tidak semata tentang yuridis , ancaman pidana, sarana prasarana, namun harus pula dibenahi perilaku pelaku yang berinterakasi di pengadilan,termasuk hakim,panitera, advokat, jaksa dan polisi.
“Data KPK maupun ICW terlihat bahwa hakim, jaksa dan advokat merupakan bagian terbanyak kontribusi jadi pintu korupsi di peradilan,” ungkapnya.
Azmi menegaskan, sepanjang tidak ada kesediaan dari aparatur penegak hukum yang berinteraksi untuk berubah, komitmen untuk perang atas mafia peradilan ini tidak akan pernah membuka perspektif pemikiran dan perilaku yang baru, menjadi aparatur yang bersih dan berwibawa.
Karenanya pula, kata Azmi, jika tidak ada kesediaan berubah sampai kapan pun akan sulit untuk mengatasi mafia peradilan.
“Ini lebih pada mental, karakter manusianya sendiri, dan karenanya disini perlu mendorong pimpinan lembaga penegak hukum untuk semakin memperkuat pengawasan dan pembinaan kualitas manusia Indonesia khususnya bagi perangkat peradilan yang semestinya dapat menjadi contoh keteladanan,” tutupnya, (*)
