TAJDID.ID || Kelompok Taliban mendeklarasikan amnesti atau pengampunan bagi pejabat pemerintahan di seluruh Afghanistan setelah mereka mengambil alih kekuasaan pada Ahad(15/8). Bukan cuma itu, Taliban juga mengajak perempuan untuk terlibat dalam pemerintahan baru mereka.
Dalam pernyataan yang dikutip AFP, Selasa ((17/8),
Taliban menyatakan bahwa amnesti ini diharapkan dapat membuat para pegawai pemerintahan Afghanistan sebelumnya dapat beraktivitas dengan tenang tanpa takut dihukum setelah kelompok itu berkuasa.
“Amnesti umum dideklarasikan untuk semua, jadi kalian dapat melanjutkan rutinitas kalian dengan tenang,” demikian pernyataan Taliban seperti dilansir Associated Press.
Selain itu, anggota komisi budaya Taliban, Enamullah Samangani, juga mengumumkan bahwa kelompok itu tidak ingin perempuan menjadi korban selama mereka berkuasa.
“Imarah Islam tidak ingin perempuan menjadi korban. Mereka harus berada dalam struktur pemerintahan menurut hukum Syariah,” jelasnya.
Terkait struktur pemerintahan, Samangani belum dapat menjelaskan secara rinci. Namun, ia menyiratkan bahwa sistem pemerintahan tetap bernapas Islam.
“Struktur pemerintahan belum sepenuhnya jelas, tetapi berdasarkan pengalaman, harus ada kepemimpinan yang sepenuhnya Islami dan semua pihak harus bergabung,” katanya.
Saat berkuasa di Afghanistan pada 1996 hingga 2001 silam, Taliban menerakan aturan syari’at Islam yang dinilai banyak kalangan cenderung ultrakonservatif.
Namun, saat ini Taliban sendiri terus menggaungkan kampanye bahwa pemerintahannya akan lebih moderat. Namun, masih banyak pihak yang skeptis. (*)
