TAJDID.ID~Medan || Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, data kependudukan di Indonesia saat ini menjadi tantangan tersendiri dalam menggali potensi penerimaan negara dari pajak.
“Saat ini, penduduk Indonesia memiliki 40 nomor identitas, nomor identitas itu memiliki sistem sendiri-sendiri yang tersebar di berbagai lembaga atau instansi,” jelas Sri Mulyani dalam sebuah webinar pada, Jumat (28/5/2021), dikutip dari CNBC Indonesia.
Menaggapi hal tersebut, pengamat sosial-politik FISIP UMSU, Shohibul Anshor Siregar mengatakan, bahwa dari pernyataan Sri Mulyani tersebut banyak yang dengan sendirinya menjadi terbuka secara terang benderang.
Mislanya, soal bagaimana cara memenuhi kewajiban pemerintah yang diamanatkan oleh konstitusi antara lain melindunginya (Pembukaan UUD 1945), pasal 27 aya (2): tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan”, dan lain-lain.
“Tidak salah jika kesemrawutan ini dijadikan sebagai dasar dugaan bahwa pemilu seperti apa yang berlangsung di Indonesia, karena dengan kondisi ini tentu sangat sulit membuat daftar pemilih terap (DPT) kecuali sekadar data yang cocok untuk kemudahan manipulasi?,” ujar Shohib yang juga Ketua LHKP PW Muhammadiyah Sumut ini, Ahad (30/5).
Lebih lanjut, kata Shohib, data ini bisa dijadikan sebagai salah satu kriteria utama dan indikasi negara gagal. Karena tanpa penduduk atau warga negara sebuah negara tidak mungkin berdiri dan beroleh pengakuan kedaulatan.
“Kondisi ini sekaligus menegaskan bahwa orientasi pemerintah jauh dari political will mengarusutamakan kepentingan rakyat,” kata Shohib.
