TAJDID.ID~Medan || Pemerhati sosial politik FISIP UMSU, Shohibul Anshor Siregar menilai, konflik Walikota Medan dengan jurnalis yang belakangan ramai jadi perhatian publik begitu mencemaskan dilihat dari konsolidasi demokrasi. Pasalnya, baru beberapa waktu dilantik sudah diunjukrasai dan yang melakukannya justru awak media.
“Tetapi saya melihat kejadian ini belum masuk kategori menutup diri terhadap media. Melainkan minim pengalaman dan, sebagaimana disebut oleh beberapa pemberitaan yang saya baca, sedikit arogansi dari petugas di sekitarnya,” ujar Shohib yang juga Ketua LHKP PW Muhammadiyah Sumut ini, Rabu (21/4/2021)
Shohib mengatakan, media harus menyadari bahwa kejadian ini bukan konflik antara awak media dengan pemerintah lokal, melainkan sebuah potensi kendala tersendiri dalam proses konsolidasi demokrasi.
“Selain itu media seyogyanya mendasari sikapnya atas masalah ini pada UU 40 Tahun 1999,” kata Shohib.
“Bukan tidak penting unjukrasa apalagi dapat dilaksanakan besar-bessran. Tetapi jika tak mempersoalka Walikota Medan dari sisi UU No 40 Tahun 1999, efektivitasnya tidak begitu efektif,” imbuhnya. (*)
Liputan: MRS
Baca Juga:
