TAJDID.ID-Jakarta || Cendekiawan Muslim Azyumardi Azra menilai tudingan terhadap Din Syamsuddin sebagai tokoh radikal adalah absurd alias tidak masuk akal. Karena itu, mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah ini menyebut pelaporan terhadap Din Syamsuddin jelas mengada-ngada.
“Adalah absurd, tidak masuk akal jika Prof Din Syamsuddin dilaporkan sebagai radikal. Kelompok yang mengatasnamakan Gerakan Anti Radikalisme Alumni ITB (GAR ITB) yang melaporkan Din kepada Komisi Aparat Sipil Negara (KASN) sebagai radikal, anti-Pancasila dan anti-NKRI jelas mengada-ada,” ujar Azyumardi melalui keterangan tertulisnya, Jum’at (12/2).
Azyumardi menegaskan, Prof Din adalah salah satu gurubesar terkemuka UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
“Dia memberikan banyak kontribusi bukan hanya pada UIN Jakarta, tapi juga Muhammadiyah dan negara-bangsa Indonesia dengan mensosialisasikan pentingnya dialog dan perdamaian untuk membangun peradaban dunia yang lebih adil,” katanya.
Selain itu, lanjur Azyumardi, Prof Din sebagai Utusan Khusus Presiden (Jokowi) untuk Dialog dan Kerjasama antar-Peradaban dan saya melaksanakan Konsultasi Tingkat Tinggi (2019) di Bogor untuk konsolidasi dan penyebaran Wasathiyah Islam. Dengan Wasathiyah Islam yang menjadi karakter Islam Indonesia ke dunia global, Islam dapat terwujud sebagai rahmatan lil ‘alamin—Islam yang damai yang kontributif untuk kemajuan peradaban.
Azyumardi menuturkan, dirinya mengenal Din Syamsuddin dengan segala kiprahnya sejak masa mahasiswa karena satu angkatan (1976) masuk IAIN Jakarta,
Karena itu, rektor IAIN/UIN Jakarta (1998-2006) mengimbau agar GAR ITB menarik laporannya.
“Jika ada konflik kepentingan terkait dengan posisi Din Syamsuddin sebagai anggota MWA ITB sebaiknya diselesaikan secara baik-baik di lingkungan almamater-sivitas akademika dengan semangat perguruan tinggi yang berdasarkan obyektivitas dan kolegialitas,” ujarnya.
Lebih jauh lagi, kata Azyumardi, sebaiknya sikap kritis Prof Din Syamsuddin kepada pemerintahan Presiden Jokowi tidak disikapi lingkungan perguruan tinggi secara kontra-produktif dan divisif.
“Kelompok yang mengatasnamakan sebagai kelompok alumni sepatutnya menempuh cara-cara yang tidak menimbulkan perpecahan dan konflik dalam masyarakat,” kata Azyumardi.
Pada saat yang sama, Azyumardi juga menghimbau kepada pimpinan KASN dan Kementerian Agama hendaknya dapat menilai masalah ini secara obyektif dan adil.
“Dengan begitu dapat diciptakan suasana kepegawaian yang lebih kondusif terkait isyu sosial-politik,” tutupnya. (*)
