TAJDID.ID-Medan || Deklarasi Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PD IPM) Kota Medan yang dihadiri oleh unsur pimpinan harian yaitu Ketua Umum Taufik Prima serta anggota-anggotanya yang siap mendukung dan memenangkan Calon Walikota Medan dalam hal ini yaitu Boby Nasution dan Aulia Rahman yang diselenggarakan pada Sabtu (24/10/2020) di Hotel Garuda Plaza Medan dinilai telah melanggar aturan atau AD/ART.
Demikian ditegaskan oleh Fauzan, selaku Ketua Umum PC IPM Medan Area melalui keterangan tertulis yang diterima TAJDID.ID, Kamis (29/10/2020).
Fauzan mengklarifikasi kedatangan rombongannya yang hadir pada acara tersebut adalah sebuah jebakan, dimana sebelumnya tidak mengetahui kalau acara tersebut adalah sebuah acara politik yang membawa nama organisasi.
Fauzan sangat menyayangkan kejadian tersebut. Dituturkannya, kejadian itu membuat seluruh kader IPM merasa sedih karena IPM telah tergadaikan marwahnya demi kepentingan yang dinilai adalah kepentingan pribadi.
“Dan dengan ini kami dari PC IPM Medan Area menyatakan Mosi Tidak Percaya terhadap PD IPM Kota Medan dan meminta agar PW IPM SUMUT segera mengambil kebijakan yaitu membekukan PD IPM Medan,” ujar Fauzan.
BACA JUGA: ‘Aisyiyah Klarifikasi Soal Dukungan kepada Paslon Pilkada Medan
Ditambahkan oleh Delvi Nadhila dan Mujahir selaku Ketua Umum PC IPM Medan Deli dan ketua Umum PC IPM Sidorame Timur, mereka juga mengatakan sikap yang sama yaitu Tidak Percaya terhadap PW IPM Sumut karena hadir unsur Pimpinan PW IPM Sumut dan PD IPM Medan yaitu Hanifa selaku ketua Umum IPM Sumut dan Taufik prima Selaku Ketua IPM Kota Medan.
Karena itu mereka meminta PW IPM Sumut dan PD IPM Medan dibekukan. “Jangan sampai Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini tergadaikan dan dikotori dengan ikut berafiliasi politik yang jelas telah melanggar kaedah organisasi, dan membuat kami selaku kader IPM geram terhadap kelakuan PW IPM Sumut dan PD IPM Medan,” ujar Delvi dan Mujahir.
Kemudian Ardi selaku Ketua Umum PC IPM Tanjung Sari menambahkan kejadian tersebut sudah mengotori citra dan marwah IPM.
Dikatakannya, AD/ART yang seharusnya menjadi acuan tapi sengaja di abaikan, lagi-lagi tidak bisa menahan diri dalam kepentingan politik saat.
Ia kemudian mempertanyakan, apakah pedoman yang dibuat hanya formalitas ketika pemilihan saja?
Menurutnya jika permasalahan ini dibiarkan dikhawatirkan akan mempengaruhi pola pikir serta mental regenerasi IPM yang mendatang.
“Jika tidak juga di usut, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami memboikot PD IPM Medan dan PW IPM Sumut dalam hal apapun,” tutupnya. (*)
