Oleh: M. Syahfriardan, Ketua PC IMM Kota Medan
Mari kita mencoba sedikit untuk bergeser dari ke-abnormalan-nya pemerintah, sebab penyakit itu (baca: gila), bisa saja menular ke rakyat. Penyakit itu dapat bertransfusi ke kalangan masyarakat kelas bawah dengan melalui beragam pengambilan kebijakan pemerintah yang inkonsistensi dan cenderung berubah-ubah dan labil.
.
Sebab jika ditelaah lebih lanjut lagi, usia kemerdekaan Indonesia yang menuju ke 75 tahun bukanlah angka yang remaja lagi. Jika dianalogikan dengan tahun pertumbuhan biologisnya manusia, 75 tahun adalah angka yang terbilang keramat.
Belum lagi selesai dengan menemukan obat penawar dari pandemi yang ada, pemerintah hari ini jangan malah menambah penyakit sosial di tengah-tengah pusara masalah rakyat yang kian hari semakin kompleksitas saja.
Sudahi segala sandiwara keberpura-puraan pemerintah (fake-governance) yang telah lama dari dulu masyarakat rasakan. Kebijakan yang seolah pro terhadap kalangan masyarakat menyeluruh, namun realitas kenyataan yang terjadi merupakan kepentingan mendesak para elit politik dari golongan partainya saja.
Hari ini yang rakyat butuhkan adalah menuju Real Normal, Bukan New Normal.
Regulasi new normal adalah semiotik dari gagal nya pemerintah menjamin hidup rakyatnya. Bagaimana tidak ? Kebijakan yang sama sekali tidak bisa diprediksi hasilnya itu, belum dapat hadir sebagai titik pencerahan atas problematika yang ada. Indonesia seharusnya dapat mengambil pelajaran dari Swedia, dengan herd immunity-nya ternyata gagal karena menyerahkan semuanya pada hukum alam. (Lihat Q.S Ar-rad Ayat 11).
Dengan regulasi seperti ini pemerintah sepertinya sudah mempersiapkan pusara masal untuk rakyatnya di negeri sendiri.
Dalam keadaan negara yang sedang berlangsung saat sekarang ini, yang rakyat butuhkan adalah kembali ke kondisi yang normal sebenar-benarnya normal, bukan dalam bentuk kondisi normal negara yang hanya direkayasa semata.
Menuju normal sebagai mestinya, yakni keadaan negara normal sebagaimana yang dicitakan. Dimana sebuah keadaan, normal adanya kesejahteraan rakyatnya sudah tercapai, normal terjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adil dan makmur sentosa sesuai dengan cita luhur bapak pendiri bangsa.
Keadaan yang seperti inilah yang sudah lama didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Walaupun selama ini gejala yang tampilkan di negeri ini seolah hanya sebatas reaksional hegemoni belaka. Nawacita yang telah dituangkan sejauh ini hanya dijadikan sebagai alat lip servis terhadap kalangan masyarakat kita.
Kendati demikian, komitmen pemerintah dalam upaya memerangi Pandemi Covid-19 harusnya tetap dibersamai dengan melibatkan para pakar ahli medis yang bergelut dibidangnya. Sebab ahli medis lah yang paham dan mengetahui dengan betul bagaimana mekanisme pengentasan Virus ini. Bukan malah melalui dan memprioritaskan para politisi yang kental dengan kepentingan golongan nya.
Sebab sejauh ini yang sudah banyak terlihat, dari beragam kebijakan yang sudah diterapkan, seolah pemerintah tutup telinga dari masukan ahli medis, tapi malah lebih mengutamakan keterlibatan para politisi dalam permasalahan yang ada.
Real Normal dalam keadaan ini yang berarti pemerintah harus memastikan bahwa penyebaran dari pandemi Covid-19 benar-benar dinyatakan punah dari wilayah Indonesia. Karena dengan begitu, aktivitas yang sempat mandek terhenti akibat dampak dari pandemi ini dapat berjalan normal bangkit kembali.
Ekonomi rakyat dapat lagi bergerak laju kembali, kesehatan keuangan negara pulih, keselamatan warga negara dapat terjamin kembali.
Rehealing Condition (Pemulihan Kembali Kondisi Negara)
Dampak negasi sebab dari pendemi Covid-19 ini memang menyebabkan beragam segmentasi yang ada di Indonesia jatuh merosot tajam ke bawah, terkecualikan dari segmen bisnis kesehatan. Bisnis kesehatan jika dilihat dari sini, terdapat kesempatan (opportunities) dalam pemasaran nya.
Sebab selama pandemi ini ada, masyarakat pasti sangat membutuhkan beragam protokoler kesehatan dalam antisipasi nya.
Sebanyak apapun bantuan yang telah dicanangkan pemerintah melalui perancangan APBN, dalam normatifnya ini bahkan hanya akan menimbulkan kesenjangan sosial baru lagi di masyarakat. Sebab jika bicara mengenai beragam bantuan, konsep keadilan yang diberlakukan sudah pasti selalu tumpang tindih sebagaimana banyak yang sering terjadi di lapangan.
Ntah hal semacam ini dapat dikatakan sebagai penyakit sosial atau penyebutan yang lainnya, karena jika membicarakan persoalan bantuan, banyak dari rakyat hari ini yg berlomba-lomba menjadi seolah paling miskin kondisinya. Perlombaan inkompetensi seperti ini harus nya segera diakhiri. Tak memandang klasterisasi, baik rakyat kaya namun memiliki mentalitas miskin ataupun miskin yang sebenarnya.
Sebabnya, pendataan yang akuntabel serta tingkat keakuratan mengenai data pasti masyarakat miskin di Indonesia, selama ini masih terdapat banyak kesimpangan dimana-mana. Hal semacam ini dikarenakan keengganannya pemerintah yang kurang serius dalam pendataan masyarakat miskin di negara ini secara berkala.
Penerapan kebijakan new normal, yang pada awal bulan Juni mendatang baru akan diterapkan, jika diperhatikan merupakan kebijakan trial and error-nya pemerintah saja. Kewaspadaan rakyat harusnya tetap terus terjaga sembari tertawa terenyuh melihat fenomena alangkah lucunya negeri kita.
Konseptual Real Normal yang Ditawarkan
Pernah suatu hari terjadi dialog antara Khalifah Ali Ibn Abi Thalib dengan salah satu rakyat nya, dengan nada yang cukup tinggi seseorang bertanya kepada Ali,
“Wahai Ali, pada zaman Umar Bin Khattab sedikit sekali aksi kejahatan dan pencurian, hal ini sangat berbeda sekali pada masa mu”
Ali pun dengan segeranya menjawab
“Sebab pada masa Umar, rakyat yang dipimpinnya adalah seperti aku, dan pada masaku saat sekarang ini, rakyat yang harus ku pimpin adalah seperti kamu” tegasnya.
Demokrasi yang menandakan bahwa kedaulatan rakyat sepenuhnya berada di tangan Rakyat. Kendali penuh terhadap beragam kebijakan seharusnya mampu menjawab persoalan masyarakat.
Dalam pembentukan sebuah negara yang idealis, identik terlaksana yang diakibatkan sebab kausalitas. Yakni rakyat yang bersedia dipimpin oleh pemimpinnya, serta pemerintah yang berpihak terhadap rakyat nya. Integrasi sosial antar pemerintah dengan rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan asas orientasi keberadilan dan kebersamaan.
Karena itu, real normal (normal yang sebenarnya) adalah sebuah wujud tataran praksis masyarakat yang madani, masyarakat yang sadar dan paham betul mengenai keadaan dan fungsi keberadaannya.
Dalam pembahasan masalah ini yang masih seputaran pengentasan pandemi, pemerintah jangan cenderung mengambil kebijakan yang menjadikan rakyat sebagai media bahan uji practical-nya.
Masyarakat seharusnya dapat dijadikan sebagai mitra kerja solusi pemerintah, yang kehadirannya berfungsi sebagai jawaban atas permasalahan yang ada, sebagai problem of solver dari segala macam masalah negara. (*)
