TAJDID.ID || Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta penegak hukum baik dari kepolisian, Kejati dan Kejari menjalankan fungsi sebagai konsultan untuk mengelola dan mengawasi dana desa bersama aparatur desa.
Menurut Tito peran penegak hukum sebagai konsultan dana desa tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.
“Fungsi pertama adalah fungsi konsultasi dan adviser. Jadilah penasihat atau konsultan,” kata Tito di Palembang dalam keterangan resminya, Jumat (28/2).
Permintaan Mantan Kapolri itu sontak mendapat tanggapan dari publik.
Salah satu tanggapan datang dari Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu yang belakangan ini lebih populer sebagai salah seorang penggiat media sosial (twitter) yang kerap melontarkan kritik tajam dan nakal terhadap pemerintah.
Lewat sebuah retweet terhadap kicauan akun Raja Purwa (@Raj4Purwa) yang memposting sebuah berita dari cnnindonesia.com yang berjudul Tito Minta Polisi Jadi Konsultan Kelola Dana Desa , tokoh gerakan “Manusia Merdeka” ini mempertanyakan permintaan Tito tersebut.
“Haaaaa, polisi jadi konsultan ? Ancooorrrrrr” tulis Said Didu dengan nada kocak di akun twiternya @msaid_didu.(*)
Diketahui, beberapa hari yang lalu Kemendagri menyebut pemerintah telah mengucurkan dana desa sebesar Rp1,3 triliun per 19 Februari 2020. Angka itu diklaim lebih tinggi empat kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“Jadi empat kali peningkatannya lebih cepat. Ini juga meliputi desa yang jumlahnya hampir tiga kali lebih banyak dibandingkan periode sebelumnya,” kata MendagriTito Karnavian di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (25/2).
Baca juga: Said Didu Ingin Belajar kepada Risma Bagaimana Cara Melapor ke Polisi Biar Cepat Ditindaklanjuti
