TAJDID.ID-Yogyakarta || Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas mengatakan, korupsi yang terjadi di Indonesia telah menyebabkan demoralisasi dikarenakan praktek korupsi yang sudah terstruktur, sistemik dan masif (TSM). Didukung dengan proses pilkada lima tahunan yang tak jauh dari sifat koruptif sehingga pemilu yang semestinya demokrasi rakyat sekarang menjadi demokrasi oligarki dan bisnis.
“Menurut hemat saya pilkada itu demokrasinya oligarki politik dan bisnis, karena cukong-cukong sangat berperan bahkan sampai pemilu,” ujar Busyro saat menjadi pemateri dalam Workshop dan Talkshow Anti Korupsi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama PP Nasyiatul ‘Aisyiyah, pada Jumat (30/8/2019) di Aula PP Muhammadiyah, Yogyakarta.
Ketika sudah terjadi seperti itu, kata Busyro pancasila justru sesungguhnya berada dalam posisi pengingkaran, bahkan di semua silanya. Karena praktek birokrasi yang tidak lepas dari kleptokratif.
Karena itu, Busyro menekankan peranan Nasyiatul ‘Aisyiyah sebagai organisasi perempuan di bawah Muhammadiyah harus turut ikut melawannya bersama KPK, Ormas dan masyarakat sipil.
“Mudah-mudahan dengan kerjasama anatara KPK dan Nasyiatul ‘Aisyiyah menjadi bagian pencerahan yang lebih kongkret terhadap pencegahan korupsi,” pesannya.
Mantan Ketua KPK tersebut juga mengingatkan KPK yang saat ini menjadi satu-satunya lembaga andalan bangsa, umat dan rakyat Indonesia yang saat ini terus dilumpuhkan oleh kekuatan politik, bisnis bahkan kolaborasi antar keduanya. (*)
