Namun persoalannya adalah pada tataran implementasinya, konsep tersebut sering tidak sesuai dengan yang diharapkan. Penggunakan kekuasaan sering disalah gunakan (abuse of power), hukum-hukum Tuhan tidak sedikit yang disalahgunakan, bahkan otoritas kekuasaan yang di miliki seringkali di gunakan untuk membuat hukum-hukum yang sama sekali bertentangan dengan hukum Tuhan. Lantas, untuk apa kekuasaan politik itu dan bagaimana idealnya pengamalan kekuasaan menurut al Qur’an?.
Terkait hal tersebut, Al-Quran sebenarnya sudah menjelaskan mengenai prinsip penggunaan kekuasaan politik, yaitu dalam Qur’an surat An Nissa ayat 58 dan 59, walaupun ajaran politik Al Qur’an sesungguhnya tidak terbatas pada kedua ayat ini, tetapi ayat ini secara langsung relevan dengan masalah tersebut.
Dalam kedua ayat diatas menurut sebagian ulama memandang bahwa ayat-ayat diatas sebagai pokok hukum yang menghimpun segala ajaran agama, dengan kata lain kedua ayat diatas memegang peranan yang sangat penting sebagaia ayat sentral mengenai kekuasaan politik
Setidaknya ada tiga prinsip yang terkandung dalam kedua ayat ini yaitu : Pertama, penunaian amanat. Kata amanah mengandung pengertian segala sesuatu yang dipercayakan seseorang kepada orang lain dengan rasa aman, sebagai mana yang tercantum dalam Q.S An Nisa : 58 sebagai berikut : ”Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu agar kamu menunaikan amanat-amanat itu kepada pemiliknya”(Q.S.An Nissa : 58).
Dari ayat diatas bisa diketahui bahwa dalam konsep amanat mengandung arti umum bahwa setiap orang yang beriman berkewajiban untuk menunaikan amanat yang menjadi tanggung jawabnya, baik itu amanat dari Allah maupun amanat dari sesama manusia.
Kedua, menegakkan hukum dengan adil. Allah SWT berfirman; ”…dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu menetapkan hukum dengan adil…” (Q.S.An Nissa : 58).
Dalam ayat diatas jelas bahwa Allah memerintahkan kita menetapkan hukum dengan adil jika menetapkan hukum diantara manusia. Ungkapan ”menentukan hukum” yang ada dalam ayat diatas mencakup pengertian membuat dan menerapkan hukum, secara kontekstual ayat tersebut tidak hanya ditunjukan kepada kelompok sosial tertentu dalam masyarakat muslim, tetapi di tunjukan kepada setiap orang yang mempunyai kekuasaan memimpin orang lain dalam hal ini kekuasaan politik.
Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut mengandung prinsip penggunaan kekuasaan politik dalam pembuatan hukum dan aturan lainnya yang harus berdasarkan keadilan, adapun dasar hukum dari kekuasaan politik tersebut adalah Al-Qur’an.
Bila dicermati, Al Qur’an memang tidak menyatakan secara eksplisit bagaimana sistem politik terwujud. Tetapi di dalamnya di jelaskan bahwa kekuasaan politik dijanjikan kepada orang-orang beriman dan beramal saleh.
Di sisi lain kenyataan sejarah mencatat bahwa kekuasaan politik telah menyebabkan diferensiasi pemikiran yang berkembang dalam umat, yang berakibat pada terpecah belahnya umat kedalam beberapa aliran politik yang kemudian sangat rentan terhadap terjadinya pertentangan satu sama lain.
Maka dari itu al-Qur’an telah menjelaskan bahwa perselisihan yang terjadi diantara umat harus diselesaikan dengan kembali berpedoman kepada al-Qur’an dan sunnah seperti yang di jelaskan dalam Q.S. An Nissa : 59 sebagai berikut :” jika kamu berselisih dalam sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan RasulNya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Itu adalah pilihan yang baik dan penyelesaian yang bagus”.
Penutup
Bertolak dari penjelasan di atas, kiranya dapat dipahami bahawa ikhwal politik dalam Islam adalah sesuatu yang sangat vital. Sebagai agama yang dianut oleh mayoritas umat di di republik ini, selain sebagai aqidah ruhiyah (yang mengatur hubungan manusia dengan Rabb-nya), juga merupakan aqidah siyasiyah (yang mengatur hubungan antara sesama manusia dan dirinya sendiri). Oleh karena itu Islam tidak bisa dilepaskan dari aturan yang mengatur urusan masyarakat dan negara. Islam bukanlah agama yang mengurusi ibadah mahdlah individual saja.
Ya, Islam dan politik adalah dua hal yang integral. Semua agama—tidak terkeculai Islam– pasti membutuhkan instrumen politik dan kekuasaan untuk menjamin dan melindungi kepentingannya.
Karena itu, sesungguhnya sangat keliru jika ada pihak-pihak tertentu (kaum liberal) yang mencoba menjauhkan ummat Islam dari doktrin ajaran agamanya ketika melakoni aktivitas kehidupan sosial-politik. Maka, sekularisme sepenuhnya harus ditolak, sebab itu samasaja maknanya dengan deislamisasi, yakni upaya pelemahan ummat Islam secara hegemonik. Sudah saaatnya ummat Islam bangkit dan memiliki prinsip serta kecerdasan dalam berpolitik. (*)
Penulis adalah Pemred TAJDID.ID
