Oleh: Shohibul Anshor Siregar
Narasi sejarah Indonesia, yang seringkali didominasi oleh tokoh dan peristiwa maskulin, telah lama menyisihkan kontribusi gemilang perempuan dari panggung utama. Lebih dari sekadar catatan kaki, peran perempuan Nusantara dari era pra-kolonial hingga modern ternyata begitu sentral dalam membentuk identitas bangsa. Sebuah analisis historiografis yang tajam menyerukan dekolonisasi pemahaman sejarah, agar suara-suara perempuan yang terbungkam dapat kembali bergema, termasuk mereka yang menjadi korban dalam perjuangan pasca-kemerdekaan, dan para penjaga komunitas yang tak pernah terwacanakan.
Pengabaian terhadap peran perempuan dalam sejarah adalah cerminan dari konstruksi patriarki yang kuat. Kita seringkali terpaku pada narasi tunggal pahlawan besar laki-laki, dan ketika ada perempuan, ia seringkali direduksi menjadi ikon tertentu seperti Kartini, padahal spektrum perjuangan perempuan di Nusantara jauh lebih luas dan beragam.
Pendekatan dekolonial dalam historiografi adalah kunci untuk membongkar bias ini, memberi ruang bagi suara-suara yang selama ini terpinggirkan, termasuk mereka yang berjuang dan bahkan mengorbankan nyawa demi keadilan di era modern, serta ribuan perempuan yang membangun komunitas dari sunyi.
Penjaga Martabat di Era Kerajaan
Jauh sebelum dentang jam kolonial, perempuan telah menjadi pilar penting dalam tatanan sosial dan politik lokal. Kisah Dyah Pitaloka Citraresmi dari Kerajaan Sunda Galuh (abad ke-14) sebagai contoh perjuangan martabat yang tak terucap namun sarat makna. Kisah Dyah Pitaloka di Perang Bubat bukan sekadar tragedi asmara, melainkan pernyataan politik tentang harga diri dan kedaulatan yang tak bisa ditawar.
Kemudian Dewi Sekardadu dari Blambangan (abad ke-15) yang menghadapi pusaran transisi agama dan politik. Perjuangan Dewi Sekardadu adalah tentang menjaga identitas dan garis keturunan di tengah pergolakan peradaban. Ini adalah adaptasi yang cerdas, sebuah strategi bertahan yang seringkali luput dari lensa sejarah tradisional.
Lebih luas lagi, sejarah mencatat peran perempuan anonim dalam masyarakat adat sebagai pemimpin spiritual, penjaga kearifan lokal, dan penenun jaring-jaring sosial yang kokoh. Mereka adalah arsitek kebudayaan yang sesungguhnya, sebuah resistensi kultural yang tak tertulis, namun sangat fundamental.
Perlawanan Senjata dan Pena di Zaman Kolonial
Kedatangan kolonialisme memicu gelombang perlawanan yang tak hanya didominasi laki-laki. Dari Aceh, gema perlawanan Cut Nyak Dien (akhir abad ke-19 – awal abad ke-20) dan Cut Nyak Meutia (awal abad ke-20) menjadi simbol keberanian tak kenal menyerah. Mereka adalah komandan perang yang tak hanya berani, tetapi juga cerdas secara strategis. Ini membuktikan bahwa kapasitas kepemimpinan militer tidak mengenal gender.
Di Maluku, keberanian Martha Christina Tiahahu (awal abad ke-19) yang belia di medan perang Pattimura, serta kepemimpinan Nyi Ageng Serang (akhir abad ke-18 – awal abad ke-19) dalam Perang Diponegoro, semakin menegaskan partisipasi perempuan dalam perjuangan fisik.
Namun, perjuangan tak melulu berdarah. Peran Dewi Sartika (akhir abad ke-19 – awal abad ke-20) di Jawa Barat yang mendirikan Sakola Istri. Dewi Sartika adalah revolusioner pendidikan. Ia membuktikan bahwa pena bisa menjadi senjata yang lebih tajam dari pedang dalam membebaskan pikiran dari belenggu kebodohan.
Senada, Maria Walanda Maramis (akhir abad ke-19 – awal abad ke-20) di Minahasa, melalui PIKAT, turut merintis jalan emansipasi melalui pendidikan dan keterampilan.
Pada periode yang sama, di Jawa Tengah, ada pula figur sentral seperti Nyai Ahmad Dahlan (Siti Walidah) (akhir abad ke-19 – pertengahan abad ke-20). Nyai Ahmad Dahlan adalah pilar penting dalam gerakan pembaharuan Islam melalui Muhammadiyah. Ia tak hanya mendampingi K.H. Ahmad Dahlan, tetapi secara mandiri mendirikan Aisyiyah pada tahun 1917, sebuah organisasi perempuan Islam yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Perjuangannya adalah perpaduan antara spiritualitas, keilmuan, dan aksi nyata untuk mengangkat derajat perempuan muslim, memperlihatkan bahwa gerakan keagamaan juga menjadi lahan subur bagi perjuangan perempuan untuk kemajuan.
Menggenggam Kemerdekaan: Dari Mimbar hingga Dapur Perjuangan
Menjelang kemerdekaan, suara perempuan semakin menguat, tak hanya menuntut hak-hak gender tetapi juga kemerdekaan bangsa. Sosok Rasuna Said dari Sumatera Barat adalah contoh sempurna bagaimana perempuan menjadi motor politik dan propaganda yang tak kalah garang dari laki-laki. Ia menggunakan mimbar dan pena sebagai peluru untuk membakar semangat perjuangan dan mengkritik kolonialisme dengan lantang. Ia ‘Singa Betina Sumatera’ yang sesungguhnya.
Siti Baroroh Baried (pertengahan abad ke-20) melalui Aisyiyah, juga tak henti berjuang untuk pendidikan dan dakwah perempuan. Ini menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan juga bergerak di ranah keilmuan dan spiritual, di mana perempuan memegang peranan vital.
Bahkan dalam simbol-simbol kemerdekaan, perempuan memiliki jejak tak terhapuskan. Momen Fatmawati menjahit Sang Saka Merah Putih adalah sakral. Itu bukan sekadar pekerjaan domestik, melainkan representasi kebersatuan dan dukungan penuh perempuan terhadap cita-cita bangsa.
Kita juga jangan lupa pada ribuan perempuan anonim yang menjadi kurir, mata-mata, dan perawat. Peran mereka adalah tulang punggung revolusi, sebuah ‘kekuatan laten’ yang seringkali tak tercatat dalam buku-buku sejarah formal.
Keadilan dan Kesejahteraan di Era Pembangunan: Suara yang Tak Pernah Padam, Bahkan Saat Terbungkam
Setelah kemerdekaan, perjuangan perempuan bertransformasi menjadi upaya mengisi dan mempertahankan cita-cita bangsa. SK Trimurti (pertengahan abad ke-20 – awal abad ke-21) sebagai Menteri Perburuhan pertama, adalah bukti bahwa perempuan mampu menduduki posisi strategis dan menggunakannya untuk keadilan sosial. Trimurti menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya berjuang di garis depan, tetapi juga di meja perundingan, di lembaga negara, untuk memastikan hak-hak rakyat terjaga.
Di era modern, Saparinah Sadli sebagai pelopor penting dalam advokasi keadilan gender. Perjuangan Saparinah Sadli melalui Komnas Perempuan melawan kekerasan terhadap perempuan adalah perjuangan HAM yang fundamental. Ia mengubah cara pandang masyarakat dan kebijakan terhadap isu ini.
Namun, tidak semua perjuangan berakhir dengan kemenangan atau pengakuan. Sejarah modern juga mencatat perempuan-perempuan yang harus membayar mahal harga dari keberanian mereka membela hak-hak rakyat. Ini adalah dimensi penting dari historiografi dekolonial: mengakui bukan hanya kemenangan, tetapi juga pengorbanan yang terjadi di bawah bayang-bayang kekuasaan.
Marsinah (Jawa Timur, 1993): Aktivis buruh PT Catur Putra Surya yang gigih memperjuangkan hak-hak pekerja. Ia ditemukan tewas secara tragis setelah memimpin aksi mogok buruh. Kematiannya menjadi simbol perjuangan buruh dan kekerasan terhadap aktivis. Kasus Marsinah adalah titik hitam dalam sejarah perjuangan hak buruh kita, di mana suara perempuan dibungkam dengan cara yang paling brutal.
Maria Catarina Sumarsih (Jakarta, 1998 – sekarang): Ibu dari Bernardus Realino Norma Irmawan (Wawan), salah satu korban penembakan Tragedi Semanggi I. Selama puluhan tahun, Sumarsih tak kenal lelah berjuang menuntut keadilan bagi putranya dan korban pelanggaran HAM berat lainnya. Keteguhan Sumarsih dalam mencari keadilan adalah manifestasi perjuangan seorang ibu yang melampaui batas-batas pribadi, menjadi suara bagi korban yang tak bersuara.
Fatiah Maulidiyanti (Jakarta, 2020 – sekarang): Koordinator KontraS yang giat mengadvokasi isu-isu hak asasi manusia, termasuk penyelewengan di sektor tambang. Ia sempat menghadapi kriminalisasi setelah menyampaikan temuan riset tentang dampak lingkungan dan sosial di salah satu wilayah pertambangan. Fatiah merepresentasikan keberanian generasi muda perempuan dalam menyuarakan kebenaran, meski berisiko tinggi. Perjuangannya mengingatkan kita bahwa ancaman terhadap kebebasan berekspresi masih nyata.
Perempuan-perempuan Adat di Rembang, Kendeng (Jawa Tengah, 2016-2017): Para ibu dan nenek yang gigih mempertahankan pegunungan Kendeng dari pembangunan pabrik semen yang mengancam lingkungan dan mata pencarian mereka. Mereka bahkan menyemen kaki mereka sebagai bentuk protes, meski kemudian salah satu pejuang mereka, Patmi, meninggal dunia setelah aksi.
Aksi Patmi dan para ibu Kendeng adalah representasi perjuangan perempuan adat dalam menjaga keberlanjutan hidup dan lingkungan, sebuah pengorbanan yang harus dicatat dalam sejarah perjuangan lingkungan.
Bisikan Para Penjaga Komunitas: Pahlawan Tanpa Narasi Politik
Namun, di luar semua nama yang tercatat dalam narasi perjuangan politik atau menjadi korban tragedi, ada jutaan perempuan lain di seluruh pelosok Nusantara yang secara diam-diam, gigih, dan tanpa gembar-gembor, menjadi garda terdepan kemajuan komunitas mereka. Mereka adalah para bidan desa yang mempertaruhkan waktu dan tenaga untuk menyelamatkan ibu dan anak di daerah terpencil; guru-guru relawan yang mendirikan sekolah di pelosok negeri; aktivis pangan lokal yang melawan hegemoni produk industri; pemimpin kelompok tani yang memperjuangkan hak-hak petani perempuan; pengusaha mikro yang menciptakan lapangan kerja di desanya; atau bahkan hanya seorang ibu rumah tangga yang menumbuhkan kesadaran lingkungan di keluarganya.
Ini adalah dimensi perjuangan yang seringkali tak masuk dalam berita utama atau wacana politik, tetapi dampaknya sangat transformatif.
Mereka mungkin tidak pernah disebut dalam seminar nasional atau buku sejarah, tetapi merekalah yang menuntun komunitas mereka ke arah kemajuan, mempertahankan kearifan lokal, dan melawan berbagai bentuk ketidakadilan di lingkup mikro. Perlawanan mereka mungkin bukan dengan senjata atau orasi di gedung parlemen, melainkan dengan ketekunan, inisiatif, dan keberanian menghadapi sistem yang seringkali abai.
Historiografi yang inklusif di abad ke-21 harus mulai mendengarkan bisikan-bisikan perjuangan ini, mengangkat kisah-kisah mereka ke permukaan, karena merekalah wajah nyata dari keindonesiaan yang sesungguhnya.
Dekolonisasi Historiografi: Suara Perempuan untuk Masa Depan
Sudah saatnya historiografi Indonesia mendekolonisasi dirinya dari bias-bias masa lalu. Kita tidak bisa lagi hanya membeo narasi tunggal yang didominasi satu gender atau satu perspektif. Sejarah yang sejati adalah sejarah yang inklusif, yang mengakui keberagaman peran dan perjuangan semua pihak.
Dengan menguak kembali jejak gelora perjuangan perempuan ini, termasuk pengorbanan mereka di masa pasca-kemerdekaan dan kontribusi para penjaga komunitas, kita tidak hanya melengkapi kepingan sejarah yang hilang, tetapi juga memperkaya identitas keindonesiaan kita di abad ke-21. Ini adalah upaya krusial untuk membangun masa depan yang lebih adil dan setara, berlandaskan pemahaman yang komprehensif tentang masa lalu.
Penulis menyerukan agar narasi ini terus digali, didokumentasikan, dan diapresiasi sebagai bagian tak terpisahkan dari perjalanan bangsa. (*)
Penulis adalah Sosiolog UMSU dan Pemerhati Sejarah
