TAJDID.ID ~ Medan || Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah dengan tujuan mulia—memberikan gizi layak bagi anak-anak Indonesia—kini justru menuai kritik tajam. Sejumlah kasus keracunan massal, distribusi yang amburadul, hingga menu yang dinilai tidak pantas, memunculkan pertanyaan serius soal kualitas tata kelola program ini.
Farid Wajdi, Founder Ethics of Care, menilai persoalan MBG bukan sekadar insiden teknis, melainkan cermin dari lemahnya perencanaan kebijakan publik.
“Niat baik tidak membenarkan cara buruk. Kita bicara soal anak-anak, generasi masa depan bangsa. Kalau tata kelola rapuh, risikonya justru merugikan mereka yang mestinya dilindungi,” tegas Farid, Senin (9/9/2025).
Menurutnya, skala anggaran MBG yang mencapai ratusan triliun rupiah per tahun membuat program ini tidak bisa dianggap remeh. Alih-alih “gratis” sebagaimana jargon politik yang digaungkan, MBG sejatinya adalah belanja publik dengan konsekuensi pajak rakyat.
“Paradoksnya, alokasi jumbo ini justru melahirkan risiko kesehatan, bukan jaminan keselamatan. Publik membayar mahal, tapi yang terjadi justru keracunan massal di berbagai daerah,” imbuhnya.
Borok Tata Kelola
Farid menyoroti rantai pasok MBG yang dinilai rapuh. Bahan baku tidak terlacak asal-usulnya, penyimpanan tanpa rantai dingin, hingga vendor yang dipilih tanpa standar mutu ketat membuka ruang besar bagi kontaminasi. Temuan bakteri berbahaya seperti E. coli pada makanan, menurutnya, hanyalah puncak gunung es.
“Ironisnya, meski bukti bahaya sudah jelas, pemerintah enggan mengambil langkah protektif berupa penghentian sementara. Ini menunjukkan lemahnya keberpihakan pada keselamatan anak,” ujar Farid.
Selain masalah keamanan, menu yang disajikan pun kerap tidak sesuai standar gizi anak sekolah. “Bergizi bukan sekadar ada nasi, lauk seadanya, dan sayur. Harus ada perhitungan kalori dan kebutuhan tumbuh kembang. Kalau tidak, itu hanya simbolisme,” tambahnya.
Dampak Serius pada Anak
Farid mengingatkan, dampak terburuk dari rapuhnya MBG menimpa anak-anak. Mulai dari absensi yang meningkat karena sakit, proses belajar terganggu, hingga muncul trauma dan penolakan dari orang tua.
“Sekolah yang seharusnya tempat paling aman justru berubah menjadi sumber ketidakpastian. Ini bahaya besar,” katanya.
Perlu Audit Independen
Dari sisi efisiensi, Farid menilai dana besar MBG bisa lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk perbaikan fasilitas belajar, penambahan tenaga pendidik, atau peningkatan layanan kesehatan sekolah.
“Kesalahan paling fatal adalah program ini dipaksakan secara nasional tanpa pilot project yang terukur. Vendor dipilih dengan logika volume, bukan kualitas. Tidak ada sistem tanggung jawab yang tegas ketika anak-anak jadi korban,” ungkapnya.
Farid menegaskan, negara wajib memastikan setiap rupiah belanja publik menghadirkan manfaat, bukan malapetaka. Ia mendorong pemerintah mengambil langkah korektif: audit independen, penghentian distribusi di wilayah bermasalah, penegakan standar keamanan pangan, hingga kompensasi bagi korban.
“Tanpa itu, MBG hanya akan tercatat sebagai proyek politik jangka pendek yang mahal, berisiko, dan berbahaya. Pertanyaannya, apakah ‘gratis’ yang ditawarkan pemerintah benar-benar untuk rakyat, atau sekadar menutup kegagalan negara mengelola amanah dengan akal sehat?” pungkas Farid. (*)
