TAJDID.ID~Purwokerto || Ketua PP Muhammadiyah, M. Busyro Muqoddas mengungkapkan Muhammadiyah memiliki kelemahan dalam tiga sektor penting, yakni hukum, hak asasi manusia (HAM), dan hikmah. Busyro mengatakan ketiganya sebagai tantangan serius yang harus segera direspon dengan langkah konkret.
“Sebagai organisasi besar, Muhammadiyah tidak lepas dari kelemahan. Salah satunya di bidang hukum, HAM, dan hikmah dalam pengertian luas. Kita butuh langkah konkrit untuk mengatasi persoalan-persoalan ini,” ujar Busyro Rapat Koordinasi Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah di Universitas Muhammadiyah (UM) Purwokerto, Jumat-Sabtu (23–24/5/2025).
Lebih jauh, ia menilai bahwa kelemahan serupa juga terjadi di tingkat nasional. Menurutnya, pemerintah mengalami kemunduran yang berdampak serius pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Busyro menyinggung sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti Rempang, Kenjeran di Surabaya, dan Wadas sebagai contoh nyata.
“Dampak dari kemunduran itu adalah tragedi kemanusiaan dan pelanggaran konstitusi. Rakyat menjadi korban akibat dominasi oligarki para taipan yang menyebabkan munculnya kriminalisasi rakyat, bagian dari radikalisme struktural,” tegas anggota Dewan Pers ini.
Pada kesempatan tersebut, Busyro mengusulkan agar Muhammadiyah menetapkan agenda prioritas yang konkret dan solutif sepanjang tahun 2025, termasuk upaya evaluasi dan perbaikan sistem regulasi di tingkat wilayah.
Revitalisasi Semangan Al-Maun
Selain itu, Busyro juga mengingatkan pentingnya kembali menggali semangat Al-Maun, yang selama ini menjadi napas gerakan advokatif Muhammadiyah. Menurutnya, semangat tersebut perlu diterjemahkan dalam tafsir progresif yang membela kepentingan rakyat kecil.
“Saat ini Muhammadiyah cenderung hanya berjalan dengan rutinitas. Lalu siapa yang mau bicara soal hukum, HAM, dan hikmah kalau bukan kita?” ujarnya. (*)
