TAJDID.ID~Medan || Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Dr Alpi Sahari SH MHum menanggapi ramainya pemberitaan terhadap kasus-kasus oknum personil Polri yang melakukan kesalahan diberbagai media massa. Bahkan sebahagaiannya ada yang menjadi trending topik.
Menurutnya, hal ini menarik untuk dicermati di tengah persoalan revisi KUHAP dan pengambilalihan kewenangan Polri melalui pengusulan revisi undang-undang oleh institusi tertentu.
“Termasuk pemanggilan oleh Komisi III DPR RI terhadap Satuan Kewilayah (Satwil) dan Satuan Kerja (Satker) dalam lingkup Polda untuk menjalankan fungsi pengawasan lembaga legislatif setingkat DPR RI sebagai dasar dirasakan kurang tepat,” tegas Alpi, Ahad (9/2).
Dr Alpi mengkhawatirkan hal ini dapat mendegradasi kepercayaan masyarakat secara sistematis dan terstruktur.
“Padahal fungsi pengawasan yang dilakukan oleh internal Polri sudah sangat efektif dengan memberikan tindakan tegas terhadap oknum personil Polri yang melakukan kesalahan secara responsif dan transparan kepada publik, termasuk melakukan analisis dan evaluasi,” jelasnya.
Untuk itu, Dr Alpi menegaskan, pengimplementasian prinsip check and balancing harus dilakukan secara baik dan bijak serta saling menghormati dalam konteks trias politica.
Lebih lanjut Dr. Alpi mengemukakan bahwa komitmen Kapolri Jenderal Listiyo, Irwasum Polri Komjen. Pol. Prof. Dr. Dedi, Kadiv Propam Irjen. Pol. Abdul Karim dan Kadiv Humas Irjen. Pol. Dr. Sandi yang merespon dan menindak secara tegas terhadap oknum personil Polri secara transparan telah memfaktakan bahwa institusi Polri tetap survive di dalam benchmark memiliki kemampuan kinerja di atas rata-rata (extra ordinary performance), memiliki keunggulan (adventages) dan dikenal luas (word wide organizations).
Dr Alpi menegaskan, kekuatan Polri tetap survive adalah komitmen dalam menstransformasi responsibilitas dan transparansi tanpa menutup-nutupi personil Polri yang melakukan kesalahan.
Hal ini sejalan dengan prinsip “qulilhaqqa walaukanna murran” (katakan yang benar walaupun itu pahit).
Dapat dicontohkan salah satunya dalam kasus dugaan pemerasan penonton konser Djakarta Warehouse Project (DWP) sidang Komisi Etik Polri (KKEP) memutuskan 3 Polisi dipecat dan 33 Polisi demosi.
Contoh lain pemecatan terhadap AKBP B mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan AKP Z melalui sidang Komisi Etik Profesi Polri (KKEP).
“Dibandingkan dengan institusi atau lembaga lainnya yang memiliki kode etik (instrument norm) pada penanganannya, hanya institusi Polri yang berani setransparan seperti ini kepada publik,” ujar Dr Alpi. (*)
