Oleh: Nashrul Mu’minin
Perdebatan tentang perbedaan sekolah negeri, kampus negeri, dan lembaga pendidikan swasta—termasuk yang berbasis Muhammadiyah—sering kali berhenti pada hal-hal permukaan: biaya, fasilitas, dan label. Padahal, persoalan ini jauh lebih dalam. Ia menyentuh akar ideologis pendidikan, orientasi nilai, hingga arah pembentukan manusia. Pertanyaannya bukan lagi sekadar “mana yang lebih bagus?”, tetapi “siapa yang benar-benar mendidik manusia secara utuh?”
Sekolah negeri lahir dari tangan negara. Ia membawa mandat konstitusi: mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam praktiknya, sekolah negeri sering tampil sebagai institusi formal yang seragam, terstruktur, dan terikat regulasi ketat. Kurikulum ditentukan pusat, standar ditentukan negara, dan guru menjadi pelaksana sistem. Ada kelebihan di sini: stabilitas, pemerataan, dan legitimasi. Namun, di sisi lain, ada kekakuan yang kadang mematikan kreativitas dan ruh pendidikan itu sendiri.
Kampus negeri pun tidak jauh berbeda. Ia menjadi simbol prestise akademik, tempat lahirnya kaum intelektual, dan pusat produksi ilmu pengetahuan. Tetapi, ironisnya, banyak kampus negeri terjebak dalam formalitas akademik. Gelar menjadi tujuan, bukan ilmu. Mahasiswa mengejar IPK, bukan makna. Diskusi menjadi rutinitas, bukan pergulatan pemikiran. Pendidikan tinggi berubah menjadi industri, bukan ruang pencarian kebenaran.
Berbeda dengan itu, sekolah swasta—terutama yang berbasis Muhammadiyah—membawa semangat ideologis yang lebih jelas. Ia tidak sekadar mendidik untuk lulus ujian, tetapi membentuk karakter. Ada nilai, ada arah, ada tujuan spiritual. Pendidikan tidak hanya berhenti di kepala, tetapi masuk ke hati dan tindakan. Di sinilah letak perbedaan mendasar yang sering tidak disadari.
Sekolah Muhammadiyah, misalnya, tidak lahir dari negara, tetapi dari gerakan. Ia membawa misi dakwah, tajdid, dan pembaruan. Pendidikan menjadi alat transformasi sosial, bukan sekadar alat mobilitas ekonomi. Maka tidak heran jika di dalamnya ada penekanan pada akidah, akhlak, dan amal. Ini bukan sekadar tambahan, tetapi inti dari pendidikan itu sendiri.
Namun, bukan berarti sekolah negeri kehilangan nilai. Justru di sinilah kritik tajam perlu diarahkan: mengapa lembaga yang didukung penuh oleh negara justru sering kehilangan ruh pendidikan? Mengapa pendidikan yang seharusnya membebaskan malah terasa membelenggu? Jawabannya sederhana: ketika sistem lebih dominan daripada nilai, maka manusia hanya menjadi produk, bukan subjek.
Sekolah tanpa embel-embel apa pun—baik negeri maupun swasta—sebenarnya berada di persimpangan. Ia bisa menjadi ruang netral yang inklusif, atau justru menjadi ruang kosong tanpa arah. Tanpa fondasi nilai yang kuat, pendidikan mudah terombang-ambing oleh tren, kepentingan politik, dan tekanan ekonomi. Netralitas tanpa nilai sering kali berubah menjadi kekosongan.
Dalam konteks ini, sekolah Muhammadiyah menawarkan sesuatu yang berbeda: keberanian untuk tidak netral dalam nilai. Ia memilih berpihak pada nilai-nilai Islam yang moderat, berkemajuan, dan berorientasi pada kemanusiaan. Ini bukan bentuk eksklusivitas, tetapi justru bentuk kejelasan arah. Pendidikan tidak lagi abu-abu, tetapi memiliki warna yang tegas.
Namun, kritik juga harus diarahkan ke sekolah Muhammadiyah itu sendiri. Tidak semua berhasil menjaga idealismenya. Ada yang terjebak pada formalitas agama, menjadikan nilai hanya sebagai slogan. Ada pula yang justru mengejar pasar, melupakan misi awal. Ini menjadi pengingat bahwa label tidak menjamin kualitas, dan identitas tidak selalu berbanding lurus dengan implementasi.
Kampus negeri pun menghadapi dilema serupa. Di satu sisi, ia ingin menjaga independensi akademik. Di sisi lain, ia tidak bisa lepas dari kepentingan negara dan pasar. Penelitian sering diarahkan pada proyek, bukan kebutuhan masyarakat. Mahasiswa didorong untuk cepat lulus, bukan mendalam berpikir. Pendidikan tinggi kehilangan kedalaman, digantikan oleh kecepatan.
Perbedaan paling tajam sebenarnya terletak pada orientasi. Sekolah negeri cenderung berorientasi pada sistem, sekolah swasta Muhammadiyah pada nilai, dan sekolah tanpa identitas jelas sering kali pada pasar. Tiga orientasi ini menentukan arah pendidikan: apakah ia membentuk manusia, mencetak pekerja, atau sekadar memenuhi permintaan.
Dalam Islam, pendidikan tidak hanya soal transfer ilmu, tetapi transformasi diri. Allah berfirman: وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (QS. Al-Baqarah: 129), yang menunjukkan bahwa penyucian jiwa (tazkiyah) harus berjalan beriringan dengan pengajaran ilmu. Di sinilah banyak lembaga pendidikan modern gagal: mereka mengajarkan ilmu, tetapi melupakan jiwa.
Rasulullah ﷺ juga bersabda: “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.” Ini menegaskan bahwa tujuan utama pendidikan adalah akhlak, bukan sekadar kecerdasan. Maka, sekolah yang hanya menghasilkan siswa pintar tetapi tidak berakhlak sejatinya gagal, meskipun memiliki fasilitas terbaik.
Jika kita jujur, masalah pendidikan di Indonesia bukan pada negeri atau swasta, tetapi pada kehilangan arah. Kita terlalu sibuk membandingkan label, tetapi lupa mempertanyakan substansi. Kita bangga dengan gedung megah, tetapi abai pada kualitas manusia yang dihasilkan. Pendidikan menjadi simbol, bukan proses pembentukan.
Maka, pertanyaan “apa bedanya?” seharusnya berubah menjadi “siapa yang benar-benar mendidik?” Jawabannya tidak selalu negeri atau swasta, tidak selalu Muhammadiyah atau non-Muhammadiyah. Yang benar-benar mendidik adalah mereka yang memiliki visi, nilai, dan komitmen untuk membentuk manusia seutuhnya.
Pada akhirnya, pendidikan bukan tentang tempat, tetapi tentang arah. Negeri bisa hebat jika bernilai. Muhammadiyah bisa unggul jika konsisten. Swasta biasa bisa luar biasa jika memiliki visi. Tanpa itu semua, pendidikan hanya akan menjadi rutinitas kosong—mencetak generasi yang cerdas, tetapi kehilangan makna. (*)
