✍️ M. Risfan Sihaloho
Polemik Idulfitri 1447 H tahun ini terasa berbeda. Bukan semata soal perbedaan hari raya—yang nyaris menjadi ritual tahunan—melainkan soal siapa yang merasa paling berhak menentukan kebenaran.
Dari sini, cerita bergeser: dari ruang Sidang Isbat yang formal ke linimasa media sosial yang liar. Dari fatwa yang kaku ke meme yang cair.
Semua bermula pada 19 Maret 2026. Usai Sidang Isbat, pemerintah menetapkan 1 Syawal jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026. Muhammadiyah, dengan metode hisabnya, sudah lebih dulu menetapkan Jumat, 20 Maret 2026. Perbedaan biasa—yang seharusnya selesai sebagai perbedaan ijtihad.
Namun, yang membuatnya meledak adalah satu kata: “haram”.
Pernyataan Wakil Ketua Umum MUI, KH Cholil Nafis, yang menyebut bahwa mengikuti atau mengumumkan penetapan selain pemerintah (dalam kerangka “ulil amri”) sebagai haram, ibarat menyulut bensin di ruang penuh gas. Apa yang sebelumnya sekadar beda metode, tiba-tiba berubah menjadi seolah-olah soal benar-salah, taat-membangkang.
Dan publik—terutama generasi digital—tidak menyukainya.
Baca juga: Kafilah itu Bernama Muhammadiyah
Ketika Fatwa Bertemu Feed
Di media arus utama, pemberitaan bergerak relatif tertib: kutip pernyataan MUI, hadirkan respons Muhammadiyah, tambahkan sedikit bumbu “potensi perpecahan umat”. Netral, normatif, aman.
Tapi di media sosial, ceritanya lain. Oleh mayoritas warganet, narasi “haram” tidak dibaca sebagai ajakan persatuan, melainkan sebagai upaya monopoli kebenaran.
Netizen mulai bertanya dengan nada setengah serius, setengah sarkastik: sejak kapan ijtihad bisa diharamkan oleh otoritas administratif? Dan sejak kapan negara punya hak memilih satu metode dalam wilayah yang sejak awal diperdebatkan ulama?
Lebih pedas lagi, sebagian mengaitkan dengan luka lama: kasus korupsi haji, birokrasi agama, hingga ketidakpercayaan pada institusi. “Ulil Amri kok korupsi?”, “Ulil Amri kok pro Zionis?. Kalimat-kalimat satir ini beredar luas, bukan sebagai argumen ilmiah, tapi sebagai ekspresi sinis kekecewaan publik.
Di titik ini, otoritas formal mulai kehilangan panggung. Yang berbicara bukan lagi lembaga, tapi publik.
Respon Muhammadiyah: Kalem, Tapi Kena
Menariknya, Muhammadiyah tidak merespons dengan nada tinggi. Tidak ada serangan balik, tidak ada retorika emosional. Haedar Nashir dan Muhadjir Effendy justru memilih jalur klasik: “menjelaskan”.
Bahwa ini wilayah ijtihad.
Bahwa negara seharusnya netral. Bahwa perbedaan bukan pembangkangan.
Sederhana, tapi justru di situlah kekuatannya.
Di tengah kebisingan, suara yang tenang terdengar lebih kredibel. Di tengah klaim otoritas, pendekatan rasional terasa lebih meyakinkan. Muhammadiyah tidak sedang “melawan”—ia hanya konsisten menjadi dirinya sendiri.
Dan publik, tampaknya, menyukai itu.
Baca juga: Muhammadiyah Vibes
Dari “Haram” ke “Login”
Lalu terjadilah sesuatu yang tidak direncanakan siapa pun: “Login Muhammadiyah.”
Istilah ini lahir organik di X (Twitter), sekitar 20–27 Maret. Awalnya bercanda: “Kayaknya gue login Muhammadiyah aja deh.” Tapi seperti banyak fenomena digital lain, bercanda itu menjelma gerakan.
Orang-orang mulai benar-benar mendaftar e-KTAM. Screenshot dibagikan. Aplikasi MASA disebut-sebut. Keanggotaan dibicarakan seperti fitur startup.
Ironis? Tentu. Efektif? Sangat.
Yang sebelumnya adalah tudingan “haram” berubah menjadi promosi gratis. Yang dimaksudkan sebagai pembatas justru menjadi pintu masuk. Ini bukan sekadar meme—ini adalah soft recruitment paling sukses tanpa kampanye.
Muhammadiyah tiba-tiba tampil sebagai brand: rasional, modern, tidak ribet, dan—yang penting—tidak menghakimi.
Backfire di Era Digital
Apa yang terjadi di sini adalah textbook case dari backfire effect. Ketika sebuah otoritas mencoba mengunci kebenaran dengan bahasa absolut, publik digital justru membukanya dengan cara yang tak terduga.
Masalahnya bukan pada substansi semata, tapi pada tone. Di era ketika audiens terbiasa berdialog, pendekatan satu arah terasa seperti ceramah di ruang kosong. Dan internet, seperti biasa, alergi terhadap klaim yang terlalu pasti.
Sebaliknya, pendekatan Muhammadiyah—yang berbasis argumen, bukan otoritas—lebih kompatibel dengan ekosistem ini. Ia tidak memaksa untuk diikuti, tapi menyediakan alasan untuk dipahami.
Dan di dunia hari ini, dipahami jauh lebih kuat daripada dipaksakan.
Siapa Sebenarnya “Ulil Amri”?
Polemik ini diam-diam membuka pertanyaan lama yang belum pernah benar-benar selesai: siapa sebenarnya “ulil amri” dalam konteks negara modern seperti Indonesia?
Apakah pemerintah otomatis menjadi otoritas tunggal dalam semua urusan keagamaan? Atau ada batas antara administrasi negara dan wilayah ijtihad umat?
Ketika istilah teologis digunakan untuk membenarkan kebijakan administratif, risiko yang muncul bukan hanya perdebatan, tapi delegitimasi. Bukan karena publik anti-otoritas, tapi karena mereka menolak otoritas yang arogan dan melampaui batasnya.
Dan ketika batas itu kabur, yang muncul adalah resistensi—kadang dalam bentuk kritik serius, kadang dalam bentuk meme.
Cermin Zaman
Pada akhirnya, polemik ini bukan tentang siapa yang lebih benar dalam menentukan Idulfitri. Perbedaan itu sudah ada sejak lama, dan akan terus ada. Yang berubah adalah cara publik merespons.
Dulu, perbedaan mungkin berakhir di ruang diskusi ulama. Hari ini, ia berlanjut di timeline, di-repost, di-remix, lalu dijadikan bahan candaan yang justru lebih tajam dari debat panjang.
Fenomena “Login Muhammadiyah” adalah cermin zaman: generasi muda tidak alergi pada agama, tapi alergi pada klaim kebenaran yang tertutup. Mereka tidak menolak otoritas, tapi menuntut otoritas yang rasional.
Sekali lagi, fenomena login Muhammadiyah bukan sekadar meme—ia menjadi “indikator sosial” bahwa publik semakin memilih organisasi yang terbuka, ilmiah, dan tidak memonopoli kebenaran. Di tengah perbedaan Idulfitri yang rutin terjadi, kali ini justru memperkuat silaturahmi dan identitas keislaman yang inklusif.
Muhammadiyah keluar sebagai pemenang narasi, bukan karena menyerang balik, melainkan karena konsisten dengan visi “jurnalisme berkemajuan” dan pendekatan rasional-profetiknya.
Ya. Di tengah semua itu, satu hal menjadi jelas: di era digital, yang terlalu keras mengunci kebenaran justru berisiko ditertawakan, sedangkan yang tenang menjelaskan, perlahan diikuti. (*)
